22 October 2019

Usut Pemilu Curang: Tim Pencari Fakta, Solusi yang Tak Mengada-ada

Oleh: Kavin Haidar

Kecurangan Pemilu serentak khususnya Pilpres 2019 sudah jadi bahan pergunjingan di berbagai penjuru negeri. Situasi makin bergejolak lantaran banyak kesalahan input data di Situng KPU.
 
Dibentuknya Tim Pencari Fakta pemilu untuk menelusuri dugaan-dugaan kecurangan, itu seharusnya jadi hal yang wajar saja. Eh, tapi kok KPU dan pemerintah malah menolak?

"Ya enggak perlu kan. Pansus sudah ditolak, kemudian pencarian fakta juga enggak perlu. Kita enggak boleh duplikasi, sudah ada hukum yang mengatur segala masalah pemilu," ujar Menko Polhukam Wiranto.

Ketua KPU, Arief Budiman seolah menegaskan pernyataan Wiranto soal penolakan pembentukan TPF Pemilu. Kali ini, dia bilang kesalahan entry data di situs KPU bukan jadi tolok ukur curang atau tidaknya pesta demokrasi di Indonesia. 

Toh, kata dia Situng KPU tak bisa dijadikan rujukan tentang siapa pemenang Pilpres nanti. Kepastiannya, baru bisa didapat lewat hitung manual yang dimulai dari tingkat kecamatan.

Sekarang begini, Situng KPU dibentuk melalui dana besar yang menyedot anggaran negara. Andai tak bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui siapa pemenang Pilpres, maka buat apa dibuat? 

Kalau demi transparansi semata, maka bisa dicari jalur publikasi lain. Ujung-ujungnya kan timbul prasangka buruk, bahwa Situng KPU juga alat menggiring opini masyarakat yang menguntungkan salah satu paslon.

Pemerintah punya kewajiban memberi rasa tenang kepada rakyatnya yang sudah kadung berprasangka. Untuk sebagian hal, itu bukan prasangka belaka. 

Dapat dilihat bagaimana hal-hal tak wajar terjadi dan terpublikasi secara masif. Mulai dari surat suara yang sudah tercoblos, tidak singkronnya data antara formulir C1 dengan Situng KPU, hingga dugaan-dugaan money politik jelang pencoblosan. 

Paslon 02 mengklaim ada 1.500 laporan. Jumlah laporan sebanyak itu, tentu harus ditangani lembaga yang memang fokus untuk membuktikan kebenarannya. Dalam hal ini, TPF pemilu jadi solusi logis, juga mendesak.

TPF bisa jadi instrumen yang sangat menentukan, apakah Pemilu tahun ini terjadi kecurangan secara nasional, atau hanya di beberapa titik saja. 

Dan jauh lebih penting, TPF secara tak langsung akan memilul harapan masyarakat yang ingin pemilu jujur, adil, serta bersih. Tapi ya sekali lagi, pemerintah menolak dengan berbagai alasan. Tapi di sisi lain, tak ada jaminan pula segala kesemrawutan di Pemilu 2019 ini akan tuntas. Aneh, sepertinya panik...

Dari pemilu 2019 ini telah muncul banyak sekali kekacauan. Seperti benang kusut! Muncul komentar-komentar tak pantas dari para elite negara serta tokoh ternama. Ada juga, istilah yang memang diada-adakan. 'Provinsi Garis Keras' yang diutarakan Mahfud MD misalnya. Entah apa maksudnya, bikin semuanya makin keruh saja.

Entah seperti apa pula akhir dari drama demokrasi di Indonesia yang telah 'menumbalkan' puluhan nyawa ini. Yang pasti, memang terlalu melelahkan bagi kita. Lelah mengikuti prosesnya, lelah pula mendengar dugaan kecurangannya. 

Terakhir individu-individu di KPU, ayo benahi mumpung ada waktu. Kalau tak mampu, cukup tanggalkan jabatanmu....

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...