19 June 2018

Tokoh Tiga Serangkai Dibalik Rekayasa Skandal Telkomgate

Oleh: Gigih Guntoro
Direktur Eksekutif Indonesian Club

Kejahatan korupsi yang dilakukan elit politik memiliki pola yang berulang, yakni dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilu. Maka korupsi selalu inheren dengan biaya politik pemilu yang tinggi. Kita masih ingat Megakorupsi Bank Century yang dilakukan menjelang Pemilu 2009 adalah perjalanan panjang dan kelam penegakan hukum di era pemerintahan SBY. Hingga kini skandal Bank Century yang merugikan Negara Rp. 6,7 Triliun masih gelap, sementara para korban belum mendapatkan keadilan hukum. Banyak elit politik yang terlibat dalam perampokan uang Negara ini, namun aparat hukum-pun tak mampu menyentuh aktor intelektual hingga saat ini. Hukum tidak dijalankan berdasarkan rule of law tapi hanya untuk memenuhi permintaan elit politik yang merasa terancam. Ini lah potret hukum di Indonesia memang sangat tumpul ke atas, sementara lebih tajam ke bawah.

Berikutnya adalah Skandal korupsi E-KTP pada era Pemerintahan SBY yang merugikan Negara sebesar Rp. 2,3 Triliun dilakukan menjelang Pemilu 2014 juga belum menemukan muara penegakan hukum yang sebenarnya. Penegakan hukum megaskandal korupsi E KTP seakan stagnan ketika aparat hukum sendiri sedang bermain-main dalam proses penetapan Setyo Novanto sebagai tersangka. Bahkan terkesan bahwa Hukum Saat ini sedang dalam gengaman elit politik jahat. Ini menggambarkan ada kebimbangan dan ketidakberdayaan dari aparat hukum ketika melawan elit politik yang memiliki kekuasaan.

Kejahatan Korupsi selalu berulang, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 tercium aroma tak sedap dari elit politik dan birokrat jahat sedang merencanakan perampokan sejumlah BUMN strategis. Kondisi BUMN tidak pernah berubah dari jaman Pemerintahan SBY hingga Pemerintahan Jokowi, yakni menjadi sapi perahan dan pelarian para elit politik, birokrat jahat dan relawan ketika sektor lain sedang kolaps untuk mengeruk keuntungan.

Telkom sebagai BUMN telekomunikasi sangat menarik bagi investor, apalagi ditengah pusaran perkembangan tehnologi digital menjadikannya strategis. Total aset Telkom di semester pertama tahun 2017 mencapai Rp177,834 triliun atau sedikit lebih rendah dari posisi 2016 yang tercatat Rp179,611 triliun. Sementara Fitch Rating menegaskan rating TLKM di peringkat BBB- dengan outlook positif, karena memiliki peran strategis sebagai operator yang menguasai hampir seluruh basis pelanggan seluler yang ada di Indonesia. Telkom juga tercatat sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar Rp 455,62 triliun. Kondisi inilah menjadikan Telkom sebagai incaran banyak kepentingan politik praktis disaat sektor-sektor tambang yang selama ini menjadi tumpuan kepentingan elit parpol sedang kolaps.

Aroma tak sedap semakin kuat muncul dari BUMN Telkom ketika ada Grand Design dari tokoh Tiga Serangkai yang selama membangun dinasti ekonomi akan Menggadai Telkom dengan harga Murah. Dinasti bisnisnya telah mengakar hingga level rendahan tidak hanya pada Telkom tapi juga pada anak perusahaan Telkom. Tokoh Tiga Serangkai patut diduga juga telah memproduksi kader-kader yang berani dan mampu melakukan rekayasa terhadap proyek-proyek yang terdapat di Telkom dan anak perusahaan demi kepentingan kelompoknya. Praktis seluruh kejahatannya dilakukan secara rapi, terstruktur sehingga aparat hukum pun tak mampu mengendus dan menyentuhnya. Inilah kejahatan tingkat tinggi yang seharusnya menjadi perhatian kita semua.

Tokoh Tiga Serangkai ini berada di Kementrian BUMN, Kementrian Pariwisata dan Kementrian Informasi dan Komunikasi yang memiliki andil besar dalam menjadikan Indonesia HANYA sebagai Pasar Tehnologi Informasi Dunia. Bekerja untuk siapakah tokoh Tiga Serangkai tersebut? Tentu praktek ini tidak lepas dari politik parpol yang sedang mengalami kesulitan keuangan menjelang Pemilu 2019. Jika kita telisik lebih dalam lagi bahwa ketiga tokoh tersebut memiliki kedekatan dengan elit parpol tertentu yang sedang berkuasa dan menjadikan Telkom sebagai sapi perahan. Jika rencana ini mulus, mereka akan berpesta pora menyongsong Pemilu 2019, sementara Telkom sudah bukan menjadi asset strategis yang dimiliki bangsa Indonesia.

Tokoh Tiga Serangkai tersebut bersama oknum internal Telkom juga diduga telah mengkonsolidasikan para spekulan yang selama ini sedang dipersiapkan untuk melakukan take over Telkom. Harga saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) pada perdagangan rabu 18 Oktober 2017 mengalami tekanan. TLKM ditutup melemah 100 poin (2,27 persen) ke level Rp 4.300 per saham.Tidak heran jika sepanjang Oktober banyak pemain investor asing telah membukukan net sell sebesar Rp. 5, 06 triliun. Ini memberikan bukti jika scenario take over pada spekulan yang sedang dikonsolidasi oleh Tokoh Tiga Serangkai tersebut bersama kader-kadernya sedang berjalan.

Maka sepanjang 2 tahun kedepan, kita harus waspadai strategi ambil untung dari Tokoh Tiga Serangkai bersama kadernya yang didukung oleh oligarchy politik yang sedang berkuasa akan merampok Telkom.  Jika perampokan Telkom terjadi maka ini akan menjadi perampokan terbesar pasca skandal bank century dan E-KTP dan menjadi sejarah hitam bagi bangsa Indonesia. Mereka memanfaatkan momentum isu strategis yang tengah terjadi di tubuh Telkom. Alih-alih bukannya memperbaiki Telkom, tapi malah memanfaatkan secara bersama untuk meraih keuntungan pribadi dan golongannya. Tak heran bila sapi perahan kembali berdarah pada saat Tiga Serangkai dan kadernya mulai bergerak. Sebuah gerakan yang tepat waktu, tepat isu, dan smooth berjalan tanpa menghiraukan resiko ancaman dikancah nasional dan internasional.

Momentumnya pertama terjadi, ketika Telkom melakukan rekayasa gagal bayar terhadap penggunaan lisensi software billing system I-SISKA kepada Orange & Sofrecom selama 6 Tahun. Akibatnya ancaman abitrase internasional.
Kedua, secara sepihak Telkom telah melakukan migrasi data sebesar 2,1 juta pelanggan sehingga menyebabkan offline nya ribuan Anjungan Tunai Mandiri di seluruh Indonesia yang menurut sepihak Telkom adalah akibat dari terganggunya satelit Telkom 1. Hal ini dapat berkonsekuensi terhadap ketidaknyamanan Lockheed Martin sebagai produsen Satelit Telkom 1.
Ketiga, rekayasa migrasi data sebesar 4,2 juta pelanggan dengan tujuan menghilangkan record yang memiliki korelasi dengan kewajiban Telkom TIDAK melakukan pembayaran lisensi kepada Orange & Sofrecom. Pada saat kewajiban Telkom tidak dilaksanakan, maka dapat dinyatakan oleh pihak internasional bahwa Telkom menggunakan software ilegal untuk beroperasi karena belum adanya licensi yang diberikan oleh Orenge & Sofrecom. Akibatnya ancaman suspend saham akan menyambut pihak BUMN IT raksasa Indonesia.
Keempat, monentum perbaikan trouble yang menyebabkan offline nya ribuan ATM diseluruh Indonesia diduga kuat dijadikan alat merampok dana segar saat sedang terjadi isu besar di tubuh Telkom.

"Kami habis-habisan dalam merecovery pelanggan satelit Telkom 1 ke satelit lainnya. Kita tak bisa sebutkan berapa biayanya, at any cost kita siapkan untuk recovery layanan. Ini sesuai Service Level Agreement (SLA) dengan pelanggan satelit Telkom 1," tegas Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga, Senin (28/8).

Jika dikalkulasi bahwa Telkom telah melakukan rekayasa penghilangan paksa data pelanggan dengan kewajiban senilai Rp. 1,2 Triliun. Tidak berhenti disini, Tokoh Tiga Serangkai berkolaborasi dengan kadernya di Telkom makin agresif dengan melakukan rekayasa hingga memenuhi target untuk penguasaan terhadap Telkom tercapai, seperti melakukan lobby kepada spekulan dan sindikat telekomunikasi. Sejarah perampokan BUMN dengan modus seperti ini mengingatkan kita pada bagaimana pemerintahan pernah menjual Indosat ke Singtel dengan harga murah.

Demokrasi lansung melalui Pemilu 2019 merupakan proses politik dengan biaya tinggi. Maka Kontestan Pemilu 2019 harus menyiapkan sumber keuangan partai yang besar untuk menggerakan mesin partai, tanpa itu maka partai akan kalah. Sumber keuangan partai politik yang cepat adalah dengan melakukan korupsi, lain itu belum ada. Maka tidak heran jika saat ini parpol-parpol yang berkuasa sedang bersekutu dengan elit pejabat dan birokrat korup untuk melakukan rekayasa perampokan BUMN Telkom.

 

Category: 

Berita Terkait

Loading...