21 October 2019

Surat Terbuka untuk Pak Wiranto

Subhanallah Pak Wir, sudah tua bukannya tobat, Anda malah kembali sesumbar bahwa pemerintah kini tengah menggodok aturan untuk melarang individu mendakwahkan kewajiban menegakkan khilafah.

Innalillahi wa inna ilaihi rajiuun…

Rupanya Anda dan rezim diktator ini tak merasa cukup mencabut badan hukum perkumpulan (BHP) ormas yang getol mendakwahkan kewajiban menegakkan khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI saja, tetapi kini berupaya menyasar setiap individu yang mendakwahkan khilafah ajaran Islam. 

Anda mengkriminalisasi HTI dan individu yang mendakwahkan khilafah karena khilafah menurut Anda dianggap bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

Aih, rupanya Pak Wir lupa ya… siapa sebenarnya yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI? Pak Wir ketika menjadi Panglima ABRI atau HTI yang ingin menjaga keutuhan wilayah negeri ini?

Dengar baik-baik Pak Wir, justru demokrasilah yang secara nyata bertentangan dengan Pancasila dan memberikan legitimasi bagi pemecahbelahan negeri kita tercinta ini.

Hmmm… mari kita pakai contoh dari sila yang paling dekat dengan Anda sebagai Menkopolhukam saat ini atau sebagai Panglima ABRI 20 tahun lalu yakni Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.

Demokrasi tidak menjamin wilayah kita tetap utuh dari Sabang sampai Merauke (bila mengikuti terbit matahari mestinya dari Merauke sampai Sabang Pak, eh kok jadi bahas ini he… he…). Karena dalam demokrasi ada yang disebut dengan RE-FE-REN-DUM! 

Timor Timur (sekarang Negara Timor Leste) lepas karena apa Pak Wir? Referendum kan? Terlepas adanya kecurangan yang dilakukan UNAMET (semacam KPU-lah), diumumkan mayoritas rakyat Timor Timur ingin lepas dari Indonesia. Dan Timtim pun lepas begitu saja! Benar enggak?

Sedangkan khilafah, tak mengenal istilah referendum Pak! Jadi meskipun di satu wilayahnya ada mayoritas rakyat ingin memisahkan diri (alias BU-GHAT) tidak boleh dibiarkan lepas. Karena dalam Islam, bughat alias melepaskan diri dari negara khilafah atau dari kesatuan negeri-negeri Islam hukumnya: HA-RAM! 

Khalifah wajib memerangi mereka yang angkat senjata sampai tidak memiliki kemampuan untuk melawan dengan senjata lagi. Bila tidak angkat senjata, hanya protes-protes keras saja gitu, ya cukup diajak dialog dicari akar masalahnya dan diberikan solusinya. Karena biasanya daerah yang ingin lepas lantaran merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Bukan begitu Pak?

Mari kita refleksikan ke kasus Timor Timur. Bila pakai khilafah, Khalifah eh maksudnya Presiden BJ Habibie (almarhum, semoga Allah mengampuni segala kesalahannya dan menerima amal baiknya. Aamiin.) dikatakan telah melakukan tindakan inkonstitusional ketika menyetujui dilakukannya referendum.

Dan semestinya, Amirul Jihad, hmm maksudnya, Panglima ABRI saat itu yakni Jenderal Wiranto, Anda Pak Wir! Orang pertama yang mencegah Pak Habibie memutuskan tindakan yang akan memecah belah negeri Islam terbesar sedunia ini. Tapi, berdasarkan demokrasi, Anda justru dianggap inkonstitusional bila menghalangi Pak Habibie melaksanakan referendum. Dan terbukti kan sekarang almarhum digelari sebagai Bapak Demokrasi?

Dari contoh ini saja, semestinya bisa membuat Anda sadar Pak Wir! Sistem pemerintahan demokrasilah yang mengancam negeri ini, bukan khilafah. Perlu contoh untuk sila yang lain? Dalam kesempatan ini, cukup itu dulu saja ya…

Oh iya, biar tidak terlalu memalukan, saya ingatkan Anda Pak, khilafah itu bukan ideologi, tetapi ajaran Islam di bidang pemerintahan. 

Yang layak disebut ideologi bukan khilafah-nya tetapi Islamnya. Sebagaimana ideologi kapitalisme yang berakidah sekuler memancarkan sistem pemerintahan demokrasi, ideologi Islam yang berakidah tauhid memancarkan sistem pemerintahan khilafah.

Jadi, ketika khilafah tegak, insya Allah semua sila dalam Pancasila akan tegak. Sebaliknya, dengan demokrasi tegaknya Pancasila jauh panggang dari api seperti yang sekarang ini terjadi.

Dan satu hal lagi yang harus Anda ingat sebagai seorang Muslim sejati:

Sebagaimana shalat adalah ajaran Islam di bidang ibadah mahdhan yang Allah wajibkan, khilafah adalah ajaran Islam di bidang pemerintahan yang Allah wajibkan. Dan bila Allah telah mewajibkan, maka….

Meski seluruh SETAN berkumpul membuat aturan pelarangan penegakkan shalat, shalat tetap WAJIB ditegakkan.

Begitu juga dengan khilafah. Meskipun seluruh SETAN dari kalangan jin dan manusia bersekongkol melarang khilafah, khilafah tetap WAJIB ditegakkan.

Allahu Akbar!
Joko Prasetyo

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...