Sahkan Omnibus Law Cipta Kerja di Tengah Pandemi, DPR Khianati Kepercayaan Rakyat

Oleh: Muhammad Ahsan Rasyid

 

RUU Cipta Kerja baru saja disahkan menjadi Undang Undang oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada 5 Oktober 2020. Langkah senyap yang ditempuh oleh para wakil rakyat ini diambil dengan dalih kondisi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat serta digadang-gadang akan menjadi solusi jitu dalam permasalahan pembangunan Indonesia.

UU Omnibus Law Ciptaker memang patut untuk dikritisi baik secara substansi, maupun implementasinya. Karena beberapa narasi yang tercantum dalam draft RUU yang baru saja disahkan itu menjadi UU yang berpotensi untuk disalah gunakan oleh beberapa pihak berkepentingan. Beberapa poin yang tercantum dalam UU tersebut memang patut dipermasalahkan, seperti penghapusan batas waktu kontrak kerja (PKWT), penghapusan upah minimum sektoral (UMSP dan UMSK), adanya klaster pendidikan, dan berpotensi mengancam keseimbangan alam baik itu kawasan hutan maupun laut menjadi alasan kuat mengapa undang-undang yang baru disahkan ini sangat berbahaya.

Akan tetapi, pemerintah dan DPR seakan bekerja sama untuk tidak mendengarkan kritik dan desakan yang disuarakan oleh rakyat. Bahkan ketika proses pengesahaan RUU tersebut menjadi UU, ketua DPR Puan Maharani secara sengaja mematikan mikrofon beberapa fraksi anggota DPR yang ingin memberikan argumen tentang penolakan UU.

Pada saat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz menerbitkan telegram rahasia yang membahas tentang pelarangan demonstrasi dan mogok kerja dengan dalih demi keselamatan rakyat dikarenakan pandemi Covid-19 terus meningkat. Apa yang dilakukan oleh kapolri tersebut justru mengundang kecurigaan yang lebih tinggi dari rakyat. Karena secara tidak langsung negara sudah membatasi ruang kebebasan berpendapat yang sudah diatur dalam UU nomor 9 tahun 1998. Apa yang dilakukan oleh DPR hari ini, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang nyata dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Jadi, wajar saja apabila kepercayaan rakyat terhadap para wakilnya di parlemen telah hilang karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bukan menciptakan kesejahteraan, namun malah mengeksploitasi dan mengorbankan rakyat demi kepentingan para penguasa. 

Penolakan secara masif sudah terjadi di berbagai tempat, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Palembang dan dari berbagai tempat di seluruh penjuru negeri. Kerusuhan pun tak bisa dihindarkan. Banyak orang-orang yang dinyatakan hilang dan mengalami luka parah serta kerusakan fasilitas di berbagai wilayah. Sungguh ironi jikalau melihat rakyat kecil diadu domba dengan pihak aparat hanya karena hasrat yang dipaksakan oleh para penguasa. Ironis memang, di saat negeri kita sedang bersusah payah melawan keganasan virus corona yang sudah menggerogoti segala aspek kehidupan yang ada, para penguasa malah mengkhianati amanah dan kepercayaan yang rakyat berikan kepada mereka. Mereka secara leluasa malah menciptakan virus yang lebih mematikan daripada Covid-19, yaitu Omnibus Law.(Jft/JEJAKPERADABAN)

 

 

Muhammad Ahsan Rasyid
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...