9 December 2019

Rekonsiliasi Tanpa Negosiasi, Apa Bisa ?

Oleh : Mila Ummu Tsabita
Pegiat Muslimah Lit-Taghyir

Telah terjadi drama MRT Lebak Bulus.  Namun sampai detik ini pendukung dan simpatisan 02 masih banyak yang tidak terima rekonsiliasi (?) antara PS dan petahana.  Lihat saja bagaimana kondisi mereka, pilpres 2019 telah meninggalkan jejak luka di hati para pendukung. Mereka terpaksa menelan pil pahit banget setelah “berdarah-darah” berkorban kuota, harta, waktu, tenaga  bahkan nyawa.   Demi memperjuangkan sebuah negara yang “Adil dan Makmur” di bawah presiden baru.  Mereka merasa dicurangi dan tak layak pelaku curang “disalami”. 

Bahkan umat Islam ada yang melihat pertemuan tersebut sebuah pengkhianatan atas ijtima ulama, persekusi para da'i, kriminalisasi aktifis dengan tuduhan makar dsb, hingga pertumpahan darah pada aksi 22 Mei di depan KPU. Sontak ramai para netizen melambungkan tagar maupun cuitan untuk balik badan meninggalkan sang jenderal. "Goodbye, you and me end" begitu salah satu cuitannya. (eramuslim.com).

Walaupun dalam konfrensi pers Jokowi pada hari itu, ada harapan yang disampaikan terkait tidak ada lagi ujaran cebong dan kampret, tak ada lagi kubu 01 atau 02. Semua diharapkan bisa guyub kembali, bersatu untuk NKRI.   Tapi tak semua membacanya seperti yang terungkap pada media.  Para aktifis, salah satunya Hariz Azhar, Pendiri Kantor  Hukum Lokataru , justru tak melihat rekonsiliasi konkret dalam pertemuan dua orang “penting” ini. “Tidak terlihat yang menjadi obyek rekonsiliasinya, apa keterbelahan masyarakat ? Ini tidak mungkin dibicarakan dalam pertemuan yang singkat di MRT,” katanya.  Justru dia melihat kedua kubu dalam posisi sama-sama mencari untung.  “Istilahnya untuk mencari lubang angin” alias negoisasi untuk bagi-bagi proyek, jabatan dan SDA. (tempo.co, 13/7).

Harapan masyarakat untuk terjadinya perubahan signifikan di negri mayoritas muslim ini seolah terkubur bersama pertemuan “manis” di stasiun MRT Lebak Bulus.  Mereka yang kecewa, bahkan bertekad golput pada Pemilu 2024.   Di sisi lain, muncul lagi tagar yang sempat hits yaitu #AniesBaswedanForPresident  (twitter.com , 15/7).  Masyarakat ternyata masih berharap pada Demokrasi.  Dengan kata lain,  masih ingin Pemilu yang demokratis akan bisa  memunculkan pemimpin terbaik, juga akan mengantarkan pada negri impian yang adil dan makmur. Tak seperti hari ini, di mana jurang kemiskinan kian menganga.  Kesejahteraan hanya ilusi dalam janji-janji setiap kampanye.  Penguasa justru menjadi pengkhianat dengan membuat kebijakan tak pro rakyat.  Bahkan terus-menerus “memalak” dengan hantu yang bernama pajak.

Demokrasi dan  politik  transaksional

Bagi sistem Demokrasi, menduduki kekuasaan adalah sangat penting.   Besaran suara rakyat (pemilih) lah yang akan mengantarkan politisi meraihnya.   Maka mereka akan berupaya mendapat suara terutama rakyat mayoritas, yaitu umat Islam.  Jadi tak heran,  umat  dijadikan vote getter yang sangat berpengaruh signifikan pada kalkulasi kemenangan. 

Pada masa kampanye simbol-simbol Islam menjadi magnet tersendiri.  Lihat saja bagaimana upaya menarik tokoh Islam untuk menggaet massanya.  Atau menyebarkan ketakutan soal khilafah dan isu radikal pada kubu oposisi, demi membuat umat ill feel dan islamopobia.   Lalu menjauh dan takut pada politik identitas (Islam), apalagi terhadap upaya formalisasi syariah.  Yang sempat mencuat adalah tudingan dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendriprioyono, yang menyebut Pilpres 2019 adalah pertarungan dua ideologi, yaitu antara Pancasila versus Khilafah, beberapa waktu sebelum hari pencoblosan.  Hendropriyono melihat ada bedanya dengan pemilu sebelumnya yang pernah dilaksanakan sepanjang sejarah hidup bangsa Indonesia.  “ Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan hanya subjeknya, bukan hanya kubu dari Pak Jokowi dan Pak Probowo, tapi ideologi.”  Tinggal pilih saja, katanya.  (detik.com).  Kubu 02 pun membela diri bahwa mereka tak seperti yang dituduhkan, semua fitnah belaka.

Semua tudingan dan fitnah yang telah membuat sakit hati, plus saling hujat di media sosial seolah bisa terhapus seketika oleh jabat tangan dan makan sate di hari Sabtu bersejarah tersebut.   Sungguh rakyat merasa “dibuang”, cuma dibutuhkan sampai hari H pemilu.  Setelah itu siapa yang peduli?  Karena sesudah rakyat terpolarisasi antara kubu cebong dan kampret, para politikus yang didukung bisa dengan mudah menggaet parpol rival.   Tentu dengan perhitungan kepentingan politik.  Istilah ‘sangat cair’, tentu tepat untuk menggambarkan hubungan antar parpol untuk tujuan  kekuasaan di sistem ini. Fenomena kutu loncat alias pindah kubu juga bukan barang baru di alam Demokrasi.

Bahkan perbedaan platform atau idealisme yang dicanangkan semula, seolah-olah tidak mampu ‘menahan’ syahwat untuk mendapat “jatah”.   Sehingga yang nampak adalah sikap pragmatis, demi kepentingan sesaat.  Padahal semua sikap mengabaikan idealisme akan membuat partai akan menjauh dari pendukungnya yang selama ini berharap bisa meraih apa yang dikampanyekan sebelum pemilu.   Apalagi selama ini kubu 02 digadang-gadang lebih dekat ke ulama -dan (diduga kuat) sangat ramah terhadap aspirasi umat Islam.

Tentu tak mengherankan jika MRT Lebak Bulus menimbulkan banyak spekulasi, termasuk politik transaksional. Walaupun yang terdengar di media, PS dan politikus pendukungnya mengatakan tujuan pertemuan bukan politik dagang sapi atau bagi-bagi jatah mentri dsb, tapi untuk rekonsiliasi dan memperjuangkan nasib para aktifis yang telah di bui. Apakah omongan seperti ini bisa dipegang? Tokoh Bangsa, Amien Rais menegaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi lebih dalam rangka mempersatukan bangsa ini kembali.  “ Jadi ini firmed tidak membicarakan mengenai siapa, mendapat apa, kapan dan sebagainya...”katanya.  (detik.com 17/7).  Lalu Apakah cebong dan kampret akhirnya bisa guyub? Entahlah.

Yang jelas, politik di alam demokrasi sangat dinamis.  Tak tahu akan menjadi seperti apa komposisinya ke depan.  Walau pun oposisi bagi Demokrasi sangat penting untuk check and balances , untuk mencegah muncul sikap otoriter pemerintah.  Tapi berkoalisi juga sesuatu yang masih memungkinkan bagi parpol mana pun.  Karena penguasa dalam sistem Demokrasi juga “tak suka” dihujat atau diganjal dalam kebijakan. Maka solusi power sharing kadang masih dijalankan.

Sepertinya umat Islam akan semakin sering kecewa terhadap parpol atau tokoh yang mereka dukung. Cuma tepatkah jika sudah kecewa berkali-kali, lalu berharap lagi di pemilu berikutnya?  Mengapa tidak segera mengambil sikap dan jalan sendiri untuk meraih harapan dan aspirasi?

Mungkin bisa disimak  apa yang dikatakan tokoh filsuf, Plato (472-367 SM) dalam bukunya The Republic, bahwa liberalisasi adalah akar Demokrasi sekaligus biang kerok yang menyebabkan negara Demokrasi akan gagal selamanya. Menurutnya citra negara benar-benar rusak akibat penguasa korup.  Karena terlalu mendewakan kebebasan individu secara berlebihan. Sehingga membahayakan negara, yakni anarki yang menimbulkan tirani. Jadi untuk ishlah dan rekonsiliasi –dengan rakyat- tak akan bisa mulus, karena tatanan kebijakan tak pro wong cilik.  Tapi pro pemodal alias pengusaha kakap yang membutuhkan regulasi penguasa untuk kelancaran proyeknya.  Apalagi ini adalah balas jasa atas “dukungan” selama kampanye.

Sungguh rumit berharap adil dan makmur, dengan tetap berjuang dengan jalan demokrasi.  Apalagi sering ditelikung di tengah jalan, dengan dalih rekonsiliasi berbau negosiasi.  Apa masih  kaum muslimin percaya dan bertahan dengan semua ini?

Islam, menolak politik transaksional

Sungguh sistem Demokrasi telah sekarat, sudah hampir roboh beserta kezaliman penerapmya. Namun tak otomatis membuat umat Islam bisa menentukan arah perubahan dan meninggalkan sistem tersebut.  Masih banyak yang menyangka masalahnya di person semata. Maka ganti penguasa diduga kuat akan menjadi solusi kerusakan dan kezaliman.  Inilah bukti lemahnya pemahaman politik Islam di tengah umat. Mereka sadar kerusakan tapi tak mampu menentukan akar masalah dan arah perubahan yang sesungguhnya.

Padahal sejak runtuhnya institusi Khilafah 1924, belum ada bukti bahwa penerapan Demokrasi – Kapitalis di negri-negri muslim mendatangkan kebaikan untuk umat.  Yang ada justru menyengsarakan. Bahkan dalam pemilu yang merupakan metode untuk memilih penguasa, berkali-kali rakyat dibohongi dan kecele.  Akhirnya, kaum muslim akan sangat kelelahan mengulang jejak setiap 5 tahunan.   Maka patutlah kita merenungkan nasihat Rasulullah Saw tentang  mengulang kesalahan yang sama.

"Tidaklah seorang mukmin tersengat bisa dari lubang (binatang berbisa) yang sama sebanyak dua kali.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra.]. 

Sudah saatnya umat Islam meyakini dan memperjuangkan keunggulan politik Islam, dengan berupaya serius mewujudkannya di tengah kehidupan.  Perubahan politik umat haruslah tertuju untuk melanjutkan kehidupan Islam.  Dengan tegaknya sistem khilafah, sistem kepemimpinan Islam yang menerapkan syariah secara menyeluruh, dan menjadikan kedaulatan hanya milik Allah, Rabbul Izzati. Dengan menjadikan metode politik perubahan  ala Nabi Saw dengan dakwah pemikiran saja. (QS al-Ahzab : 21).

Tidak perlu terlibat dalam politik transaksional yang dipertontonkan dengan kasat mata di sistem demokrasi.  Karena Rasul telah mencontohkan bagaimana godaan harta, tahta bahkan wanita, tak digubris oleh beliau.  Kalau logika dengan “punya kekuasaan maka perubahan bisa dilakukan” atau lebih spesifik lagi “ingin menerapkan Islam kaffah kalau menang di pemilu”, tentu Rasulullah Saw –yang maksum- tak akan menolak peluang mendapat kekuasaan secara mudah karena adanya tawaran dari para tokoh Quraisy.

Tapi ternyata kekasih Allah ini tak bergeming, tetap teguh memperjuangkan Islam –tanpa mau berkompromi- hanya dengan dakwah fikriyah (pemikirn) yang politis ideologis.  Hingga Allah mendatangkan nashrullah (pertolongan) dengan bersedianya mayoritas suku-suku di Yatsrib -sekarang bernama Madinah Al Munawarah- menerima dan menerapkan Islam sebagai sistem kehidupan. Yang dibuktikan dengan Baiat Aqobah kepada Nabi Saw. Dilanjutkan hijrah ke Madinah setelah tahun ke 13 kenabian.

Maka sejak itu umat merasakan keberkahan dari Allah Swt, karena Islam tegak secara kaffah.  Dampaknya, negara yang adil dan makmur.  Bahkan sistem yang mulia tersebut terus meluas wilayahnya hampir meliputi 2/3 dunia, di masa para khalifah (pengganti) setelah Rasul wafat.   Juga mampu bertahan hingga 13 abad kemudian.  Karena kepemimpinan khalifah yang melayani dengan tulus seluruh kebutuhan rakyat, baik muslim maupun non muslim.  Bahkan peradaban Islam sungguh besar sumbangsihnya bagi peradaban modern kini. Maasya Allah.  Bandingkan saja dengan sistem demokrasi yang belum satu abad sudah kropos dan sekarat, karena politik kotor yang dipraktekannya.

Sungguh Allah Swt telah berjanji :  “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi..” (TQS. Al A’raf : 96).

“ Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.” (TQS. An Nur : 55).

Semua karena konsisten berjuang dengan jalan yang islamy, dan tak tertipu rayuan sistem bobrok yang menawarkan negoisasi politik tingkat tinggi. Masihkah kita ragu  untuk segera un-install demokrasi? []

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...