QC, RC, dan Kecurangan

Oleh:  Arip Musthopa

 

Terus terang saya merasa terganggu dengan berkembangnya keraguan pada hasil Quick Count (QC) Pilpres 2019 yang dilakukan sejumlah lembaga survei mainstream atau ternama. Kenapa?

Sebagai alumnus perguruan tinggi dan juga orang yang dibesarkan dalam organisasi yg dalam kalimat pertama tujuannya mencantumkan kata-kata "terbinanya insan akademis pecipta pengabdi...dst", saya sangat meyakini metode ilmiah sebagai cara yang sudah sangat teruji untuk mengungkapkan suatu fakta atau kebenaran yang sebelumnya merupakan sebuah misteri. 

Keraguan pada hasil QC sebagai produk dari metode ilmiah sangat menyesakkan dada. Terlebih, ini terjadi dalam momen krusial, dimana keilmuan sepatutnya membantu kita menuntun menapaki jalan dalam nuansa penuh ketidakpastian ini. 

Namun apa daya, perasaan terganggu tersebut harus saya koreksi dalam-dalam dihadapan sebuah pertanyaan sederhana : Kalau QC benar, yaitu Paslon 01 menang, kenapa dalam proses Real Count (RC) yang sedang berlangsung, berkembang informasi tentang banyaknya kecurangan yang cenderung merugikan Paslon 02? Sederhananya, kalau sudah menang, kenapa harus curang?

Rumusan silogismenya kira-kira begini: 
Premis 1 : Jika hasil QC sesuai atau mendekati hasil RC, maka tidak perlu  melakukan kecurangan.
Premis 2 : Terjadi banyak kecurangan dalam proses RC.
Konklusi : Hasil QC tidak sesuai atau tidak mendekati hasil RC.

Lembaga-lembaga survei ternama tersebut telah memberikan klarifikasi kepada publik dan  membuka bocoran tentang metodologinya. Bahan presentasi mereka juga dilengkapi dokumentasi acara pembekalan relawan dan foto relawan saat di lokasi TPS. Namun kenapa keraguan masih juga berkembang?

Diskursus utama tentang kredibilitas sebuah survei atau QC tentu tentang metodologi. Terutama dalam proses penentuan sampel yang harus random (acak) dan mewakili karakteristik populasi (proporsional). Dalam hal ini, rasanya keahlian mereka tidak diragukan lagi. 

Namun seobyektif apapun metode ilmiah, tergantung dari bagaimana komitmen orang-orang yang menjalankannya. Sehingga, apabila secara teori metodologi sudah benar, maka kesalahan kemungkinan berada pada tingkat pelaksanaan metodologi tersebut yang tidak konsisten atau tidak seutuhnya dijalankan.

Dalam hal ini muncul dua pertanyaan kritis : mungkinkah dalam proses penentuan sampel tidak sepenuhnya dilakukan secara acak dan proporsional, melainkan diarahkan pada TPS tertentu dimana Paslon 01 diidentifikasi akan unggul? Atau apabila TPS sudah dipilih secara acak dan proporsional, mungkinkah data yang ditampilkan berbeda dengan yang diperoleh di lapangan?

Dua pertanyaan kritis tersebut akan menemukan momentum untuk ditelaah lebih jauh apabila hasil RC tidak sesuai atau melampaui margin error yang dibenarkan oleh metodologi QC lembaga-lembaga tersebut. Tapi itu masih butuh waktu kira-kira sebulan lagi dari hari ini.

Ada cara yang lebih singkat untuk segera mengembalikan kredibilitas pada hasil QC. Yakni, lembaga-lembaga survei ternama tersebut membuka data TPS mana saja yang mereka jadikan sampel dan data perolehan suara dari masing-masing TPS tersebut. Dengan demikian masyarakat ilmiah dapat melakukan ujian metodologi utk melihat seberapa acak dan proporsional sampelnya, dan menguji langsung kesesuaian antara data yang mereka input dalam publikasi QC dan C1 dari TPS tersebut. 

Apakah mereka akan bersedia? Hanya lembaga-lembaga survei ternama tersebut yang dapat menjawabnya. Namun, saya menduga, apabila mereka peduli menjaga kredibilitasnya dan demokrasi, mereka akan bersedia. Wallahu a"lam bishshawab.

 

 Arip Musthopa, SIP. MSi. adalah Ketua Umum PB HMI 2008-2010  (jft/TeropongSenayan)

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...