14 November 2019

Premi BPJS Naik, Rakyat Kian Terpalak

Oleh : Miniarti Impi
Member WCWH

Presiden Joko Widodo  akan merilis peraturan presiden (perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencananya, kenaikan iuran yang diatur dalam perpres tersebut akan mengacu pada usulan kenaikan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR. Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan iuran BJKN kelas Mandiri I naik 100 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.  Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan. (CNNIndonesia)

Penyebab munculnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena banyaknya masyarakat yang menunggak. Ada sekitar 15 juta peserta jaminan kesehatan menunggak pembayaran iuran. Hal tersebut menjadi salah satu penyumbang defisit BPJS kesehatan tahun ini sebesar Rp28,5 triliun. (merdeka.com)

Dilansir dalam kompas.com, defisit BPJS Kesehatan diyakini akan membengkak bila tidak ada langkah stategis, salah satunya adalah kenaikan iuran peserta. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, proyeksi defisit BPJS Kesehatan menyebutkan potensi pembengkakan defisit BPJS Kesehatan mencapai  Rp 39,5 triliun pada 2020 dan Rp 50,1 triliun pada 2021. Kemudian, Rp 58,6 triliun pada 2022, Rp 67,3 triliun pada 2023 dan Rp 77,9 triliun pada 2024. Fachmi menuturkan, dengan perubahan iuran premi, maka maka persoalan defisit yang dialami BPJS Kesehatan bisa diselesaikan secara terstruktur.

SJSN adalah sistem yang dijalankan oleh BPJS. Sebuah sistem gotong royong untuk kesehatan rakyat Indonesia. Masyarakat diwajibkan membayar iuaran untuk membantu orang yang tidak mampu dan ketika kita tidak mampu kita dibantu orang lain. sistem membayaran iuran ini ada 3 macam. PNS dan pegawai formal dipotong dari gaji berdasarkan dari prosentase. Untuk pekerja nonformal, mereka diwajibkan membayar premi, sedangkan untuk rakyat miskin akan disubsidi oleh pemerintah dengan istilah PBI (Penerma bantuan iuran).

Sistem jaminan sosial yang muncul dari sistem ekonomi kapitalis yang kemudian diadopsi dalam UU SJSN, sejatinya adalah bentuk pengalihan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan kesehatan dan pengobatan bagi rakyat. Dengan pengalihan itu, jaminan kesehatan yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara justru diubah menjadi kewajiban rakyat.

Karena itulah, walaupun namanya Sistem Jaminan Sosial Nasional, isinya adalah menarik iuran wajib tiap bulan dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada bab 5 pasal 17, ayat 1, 2 dan 3 UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Berbagai regulasi pun dibuat untuk menunjang kewajiban kepesertaan masyarakat, mulai dari pendekatan yang lunak hingga ancaman sanksi administratif bagi yang tidak mendaftar.

Selain itu, JKN sejatinya bukanlah jaminan kesehatan. JKN sebenarnya adalah asuransi sosial. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Ayat (3) UU SJSN, asuransi sosial itu adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya

Maka tidak heran dengan menggunakan kerangka berpikir asuransi sosial, tentu solusi defisit BPJS adalah dengan menaikkan iuran premi. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah bisa menjamin kalau defisit ditutup dengan kenaikan iuran?

Rakyat dipalak sedemikian rupa atas nama kepentingan negara dalam menjamin layanan kesehatan dan sosial lainnya. Bagaimana tidak, UU juga menyiapkan seperangkat sanksi bagi rakyat yang tidak mau membayar premi.

Model komersialisasi kesehatan semacam itu semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Sudahlah lapangan pekerjaan menyempit, harga-harga kebutuhan pokok kian melangit, masih pula dibebani dengan naiknya pembiayaan premi layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak rakyat.

Kesehatan dalam Islam

Islam menetapkan kebutuhan atas pangan, papan dan sandang sebagai kebutuhan pokok tiap individu rakyat. Islam juga menetapkan keamanan, pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar seluruh masyarakat.

Rasulullah saw. bersabda: “Siapa saja di antara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya; aman jiwa, jalan dan rumahnya; dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah diberi dunia seisinya”  (HR al-Bukhari dalam Adab al-Mufrâd, Ibn Majah dan Tirmidzi).

Untuk itu, dalam ketentuan Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang untuk tiap-tiap individu rakyat. Negara juga wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Hal itu merupakan bagian dari kewajiban mendasar negara (penguasa) atas rakyatnya. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dari penunaian kewajiban itu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban ini di akhirat.

Nabi saw. bersabda: “Imam (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis kepada rakyat baik kaya atau miskin tanpa diskriminasi baik agama, suku, warna kulit dan sebagainya. Pembiayaan untuk semua itu diambil dari kas Baitul Mal, baik dari pos harta milik negara ataupun harta milik umum.

Berbeda dengan sistem kapitalis, sistem Islam memandang penyediaan kesehatan kepada warga negaranya dari perspektif manusia dan bukan aspek ekonomi. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara  karena negara  berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pengobatan.

Karena pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara , maka tidak akan diserahkan kepada pihak swasta dalam pelaksanaannya. Kemudian rakyat pun tidak akan diminta sepeserpun uang sebagai iuran kesehatan. Akan tetapi negara akan mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki untuk dikelola oleh negara sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat salah satunya untuk pembiayaan kesehatan.

Karenanya, negara wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, pusat dan lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan dan sekolah lainnya yang menghasilkan tenaga medis, serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya.  Negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan; menyediakan SDM kesehatan baik dokter, apoteker, perawat, psikiater, penyuluh kesehatan dan lainnya.

Semua pelayanan kesehatan dan pengobatan harus dikelola sesuai dengan aturan syariah termasuk pemisahan pria dan wanita serta hukum-hukum syariah lainnya. Juga harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu wajib memenuhi 3 (tiga) prinsip baku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat dalam sistem Islam: Pertama, sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit). Kedua, cepat dalam pelayanan. Ketiga, profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan oleh orang yang kompeten dan amanah.

Demikianlah pengaturan Islam dalam bidang kesehatan. Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya pasti mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan optimal dan bahkan gratis asalkan dengan catatan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus betul-betul dikelola oleh negara dan tidak diserahkan kepada pihak swasta.

Sistem jaminan kesehatan Islam ini akan terlaksana secara sempurna ketika Islam diterapkan secara komprehensif dalam kehidupan kita dengan negara sebagai pelaksananya.

Wallâh a’lam bi ash-shawâb.

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...