Posisi Jokowi yang Dikelilingi Para Taipan & Ulama Yang Dimarjinalisasikan

Senin (17/4) atau dua hari jelang Pilkada DKI putaran kedua, di Istana kepresidenan berlangsung sebuah pertemuan penting. Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh alim ulama. Pertemuan itu luput, atau setidaknya kurang mendapat perhatian media. Maklumlah suasana Jakarta saat itu sedang tegang dan semua terfokus pada hari H pencoblosan.

Dilihat tokoh yang hadir dan agenda yang dibicarakan, sesungguhnya pertemuan tersebut sangat menarik. Dari kalangan alim ulama dan cendikiawan muslim yang hadir antara lain Ketua MUI Ma’ruf Amin, Ustadz Yusuf Mansyur, Ustadz Arifin Ilham, Jimly Asshiddiqqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Presiden didampingi beberapa stafnya, antara lain Menko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Selain beberapa agenda termasuk pilkada DKI, agenda yang dibicarakan adalah rencana pemerintah melakukan bagi-bagi lahan milik para taipan/konglomerat. Dalam bahasa kerennya disebut redistribusi lahan.

Ada 12,7 juta hektar yang akan dibagi-bagi kepada masyarakat. Salah satu channeling-nya adalah lewat pesantren, madrasah para alim ulama, para ustadz, pondok pesantren, dan ormas-ormas Islam. Kepada yang hadir Jokowi bertanya apakah berkenan dibangun kemitraan antara para taipan dengan ormas dan institusi ke-Islaman?

Sebaliknya kepada taipan, seperti dikutip Yusuf Mansyur, Presiden merasa tidak perlu bertanya, apakah mereka bersedia atau tidak. Presiden akan memaksa mereka untuk bekerja sama, beraliansi strategis di bidang ekonomi, dengan para kyai, para ulama, dan pesantren.

Setidaknya ada tiga hal penting yang bisa kita cermati dari pertemuan tersebut. Pertama, Waktu yang dipilih. Kedua, Tokoh yang diajak bicara. Ketiga, isu yang dibicarakan.

Waktu yang dipilih

Pertemuan tersebut dilakukan dua hari menjelang Pilkada DKI. Coba perhatikan apakah ini sebuah kebetulan? Jelang hari pencoblosan suasana Jakarta seperti mau perang saja. Polisi melakukan penyekatan di berbagai titik masuk menuju kota Jakarta mencegah para alumni Aksi Bela Islam (ABI) yang akan masuk ke Jakarta.

Saat itu memang ada upaya mobilisasi massa dari luar Jakarta oleh para simpatisan paslon nomor 3 Anies-Sandi untuk membantu mengawal pemungutan suara di TPS. Ada kekhawatiran akan berlangsung aksi intimidasi dan kecurangan yang dilakukan oleh para pendukung paslon nomor 2 Ahok-Djarot. Sebaliknya dari kalangan pendukung Ahok-Djarot juga terjadi mobilisasi massa pendukung yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Yang paling mencolok adalah kehadiran pasukan Banser Anshor dari berbagai daerah di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan sehari jelang pencoblosan.

Pada H-2 Presiden sudah mendapat laporan lengkap hasil intelijen dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan aparat keamanan, bila situasi menjadi tak terkendali. Jika pada putaran pertama TPS hanya dijaga oleh Polri, Satpol PP dan unsur perlindungan masyarakat lainnya, maka pada putaran kedua TNI mulai dilibatkan. Setiap TPS yang berjumlah 13.000 lebih dijaga oleh seorang petugas kepolisian dan TNI.

Pelibatan TNI ini kemudian menjadi salah satu kunci suksesnya pengamanan Pilkada putaran kedua. Setidaknya ada dua dampak langsung yang bisa dirasakan di lapangan. Dari sisi para pendukung Anies-Sandi kehadiran aparat TNI memberikan jaminan bahwa pemerintah akan lebih netral, sebab selama ini ada kecurigaan kuat Polri tidak cukup netral. Tudingan yang berulang kali dibantah. Dari sisi mereka yang ingin membuat onar dan melakukan kecurangan, menjadi berpikir ulang dan balik badan.

Ketegangan memang sangat terasa dan menjalar tidak hanya di Jakarta, tapi telah menyebar ke seantero negeri. Di berbagai group WA beredar info Kedutaan AS di Jakarta telah membuat sebuah kontigensi plan bila terjadi kerusuhan. Namun ketika dilongok di website resmi Kedubes AS tidak ada info apapun soal itu.

Penyebaran info semacam ini biasanya dilakukan sebagai langkah kontra intelijen “menggelembungkan bola sampai menjadi sangat besar dan sampai pada satu titik, bola akan kembali mengempis.” Jadi aborted.

Info semacam itu makin mudah digoreng, dan cukup efektif. Apalagi Wapres AS Mike Pence akan tiba di Jakarta pada Rabu (19/4) malam. Kedatangan seorang Wapres dari negeri adidaya seperti AS, bersamaan dengan Pilkada DKI juga menimbulkan spekulasi tersendiri.

Tokoh yang diajak bicara

Pada H-2 Presiden dipastikan sudah mendapat laporan yang valid bahwa Ahok akan kalah. Apalagi perkembangan di lapangan sangat tidak kondusif untuk membalikkan posisi Ahok. Blunder iklan #GanyangCina, kasus penghinaan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang oleh seorang anak muda bernama Steven #StevenEffect dan berantakannya operasi sembako yang dilakukan relawan kotak-kotak makin mempertegas bahwa Ahok sudah tidak bisa diselamatkan.

Pilihan bertemu dengan para alim ulama dan cendekiawan Muslim yang dikenal sebagai penentang keras Ahok, pasti bukan tanpa kesengajaan. Kalau topiknya soal redistribusi lahan, harusnya bukan hanya tokoh muslim saja yang diundang. Program tersebut adalah program nasional yang digagas pemerintah dan melibatkan seluruh kepentingan. Komunitas non muslim, Ormas dan LSM harusnya juga diundang.

Pertemuan ini dari sudut Jokowi adalah sebuah signal rekonsiliasi. Hubungan Presiden dengan kalangan umat Islam menegang selama pelaksanaan Pilkada DKI. Pada saat berlangsung ABI II atau juga dikenal dengan Aksi 411, Presiden menolak bertemu utusan ulama dan lebih memilih meninjau proyek di Bandara Cengkareng yang tidak terjadwal sebelumnya. Presiden baru bertemu dengan para penggerak unjuk rasa dalam ABI III (212) itupun dalam ritual ibadah Jumat. Tidak ada dialog.

Soal ini sangat disadari oleh Jokowi akan menjadi liabilitas, ganjalan besar bagi pemerintahannya, sementara dalam jangka panjang akan merugikannya dalam Pilpres 2019. Harap diingat bagaimanapun umat Islam adalah pemilih terbesar. Anda boleh tidak suka dan berteriak-teriak mengecam politik aliran. Tapi itulah realita.

Salah sendiri kok memilih demokrasi? Ha..ha..ha bercanda, tapi ini serius. Dalam demokrasi langsung, jumlah suara sangat menentukan. Siapa yang menjadi pemilik suara terbesar, maka dialah yang akan memenangkan pemilihan. Dalam hal ini faktor Jawa dan Islam masih sangat menentukan. Sekali lagi Anda boleh tidak suka. Itulah realita Indonesia.

Hadapilah. Ubah lah bila tidak suka. Jokowi punya modal kuat pada keduanya. Dia Jawa dan Islam. Tapi kekuatan kedua dia korbankan untuk membela kepentingan Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Jadi H-2 adalah waktu yang dinilai tepat oleh Jokowi. Sebab bila menunggu Ahok kalah, maka langkahnya akan dicurigai. Lho kok baru sekarang? Kemarin kemana aja? Dan masih banyak pertanyaan nyinyir lainnya.(Juft/Kanigoro)

______________________________

Oleh: Hersubeno Arief

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...