Politik Sebagai Pekerjaan

Oleh: Sulaiman Djaya, penyair dan penulis, jebolan UIN Jakarta

Hari ini kata dan istilah politik identik dengan upaya dan praktik untuk mendapatkan jabatan atau untuk mencari uang: politik sebagai pekerjaan. Orang mau mencalonkan diri, entah sebagai legislatif atau eksekutif, contohnya, tak lain karena mereka memahami pencalonan diri mereka itu dalam rangka memperebutkan posisi yang tak ubahnya memperebutkan posisi pekerjaan yang akan menjadi ladang uang.  

Karena itu, mereka yang mencalonkan diri sebagai para kandidat dalam suksesi dan kontestasi berkala tak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan uang atau modal yang besar dengan harapan jika pun uang yang digunakannya demi membeli suara dari para calon pemilih, bila ia terpilih ia akan bisa mendapatkan uang yang lebih besar. Dalam hal demikian, seringkali mereka kemudian berpikir bagaimana caranya modal yang ia keluarkan itu bisa kembali, dan bila perlu malah dapat untung. 

Landasan dan motif praktik politik sebagai upaya untuk meperebutkan jabatan memang sepenuhnya kepentingan pribadi si kandidat yang ikut dalam kontestasi dan suksesi politik. Landasan dan motif yang sama juga berlaku bagi mereka yang aktif di partai politik, yang mana partai politik diharapkan dapat menjadi kendaraan bagi karir politik mereka, yang dengan itu mereka bisa mencalonkan diri dan atau bisa menggunakan partainya untuk kepentingan pribadi mereka yang sifatnya bisa menghasilkan keuntungan material. 

Demikian kenyataan yang sesungguhnya dari praktik dan hiruk-pikuk politik. Bila dibaca dari sisi kepemilikan modal atau kepentingan korporasi, misalnya, acapkali para elite politik yang sesungguhnya adalah para korporat atau konglomerat: para penguasa modal (oligarkhi), yang sanggup membeli partai, contohnya. Dengan demikian, uang atau model memegang peran utama dalam setiap kontestasi dan suksesi politik, mulai dari tingkat desa hingga pada level Negara. 

Para kandidat yang kekurangan modal atau dana untuk membiayai pencalonan diri mereka dan dalam rangka mendapatkan suara dari para konstituen, akan bekerjasama dengan para korporat (penguasa modal), sehingga pada kenyataannya demokrasi dan liberalisme memang panggung bagi oligarkhi itu sendiri. Tak perlu heran bila pertarungan pada tingkat perebutan pemimpin tertinggi Negara, mereka sudah pasti akan melibatkan para pengusaha sebagai penyedia modal bagi biaya pertarungan atau kontestasi politik. 

Kaum oligarkh ini tak mau diekspose dan tak memerlukan publisitas, karena bagi mereka publisitas justru membahayakan diri mereka dan aset-aset serta perusahaan mereka, yang bisa saja dicurigai dan dikritisi publik bila nyata-nyata mereka tampak kasat mata sebagai para penentu atau aktor utama ring politik yang sesungguhnya. Mereka adalah para aktor di belakang layar, tak ubahnya para dalang dalam pentas wayang. Karena demokrasi memerlukan dana yang teramat besar, maka oligarkhi memainkan kepentingan dan perannya sebagai aktor utama.

Bila kita ibaratkan realitas politik saat ini sebagai papan catur, maka Rajanya adalah oligarkhi, Ster-nya adalah pemimpin Negara, Menterinya adalah media, dan Bentengnya adalah militer, sedangkan para konstituen tak ubahnya para bidak yang akan menjadi sasaran penggiringan opini dan propaganda. Lalu siapa think tank para kandidat itu? Satu di antara mereka adalah lembaga-lembaga survey yang memberikan laporan realitas riil di lapangan. 

Berbicara politik di jaman ini, bila kita mau jujur dan bersikap realis, maka yang relevan adalah ‘cara pandang’ dan narasi yang dibabarkan Machiaveli, bukan yang dipikirkan Plato atau pun Aristoteles. Dalam bukunya yang bertajuk The Human Condition, Hannah Arendt meski masih agak malu-malu, mengakui bahwa di jaman modern, yang private (yaitu yang ekonomis) melakukan dominasi dan memegang kendali kepada yang publik (kepada yang politis). Yah sebagaimana oligarkhi adalah pemain utama yang sesungguhnya dari demokrasi. 

Bukankah sejumlah pembangunan infrastruktur dan sejumlah mega project Negara membutuhkan sokongan dana yang sangat besar di saat dana yang dimiliki Negara ternyata tak mencukupi untuk membiayai proyek-proyek pembangunan itu? Liberalism, kapitalisme, dan demokrasi itu tiga sekawan yang kompak. Tiga serangkai yang saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Dalam hal ini pandangan filsafatnya Karl Marx ternyata masih relevan: bahwa yang material dan infrastruktur (ekonomi) merupakan fondasi dan penentu yang suprastruktur (ideologi dan yang sejenisnya). 

Pun haruslah pula diakui dengan jujur, nalar politik memang positivistic dan logikanya adalah logika instrumental. Logika yang mengedapankan target dan tujuan material, sehingga demi target dan tujuan material sebagai hal yang utama itu, isu apa pun sah untuk dimainkan, semisal politik identitas dan isu SARA yang beberapa tahun belakangan ini merebak dan menguat di Indonesia, negeri kita tercinta ini. Begitulah!

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...