23 September 2019

Politik Identitas sebagai Dasar Tabiat Manusia

Oleh: Erick Dirgantara

- Politik identitas kerap kali diartikan sebagai politik yang mengedepankan relasi emosional seraya merendahkan pertimbangan rasional. Sehingga pilihan yang diambil lebih karena bersifat dorongan primordial yang kurang mengedepankan pilihan karena pertimbangan kemanfaatan umum.

- Pilihan yang berdasarkan identitas dilakukan karena relasi ras, etnis, kedaerahan, dan juga karena kesamaan keyakinan agama. Asumsinya bukan karena pertimbangan kemaslahatan umum.

- Tapi benarkah pilihan demikian tidak sejalan dengan demokrasi dan kepentingan umum? Sejak kapan muncul istilah politik identitas itu? Apakah praktek politik identitas itu hanya terjadi belakangan ini, dan hanya dilakukan oleh segmen masyarakat tertentu? 

- Jawabannya tidaklah demikian. Sesungguhnya kecenderungan dan praktek politik identitas itu bukan sesuatu yang baru. Dan sejatinya kecenderungan ini telah ada sepanjang perjalanan sejarah kemanusiaan itu sendiri. Bahkan Al-Quran mengakui eksistensi tendensi pilihan identitas itu. 

- Dijadikannya manusia secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah bentuk pernyataan lain bahwa kecenderungan pilihan identitas itu menjadi bagian dari tabiat alami manusia. Sehingga mempermasalahkannya adalah kegagalan dalam memahami tabiat dasar manusia itu sendiri.

- Oleh karenanya, saya tidak terkejut ketika dalam Pilikada Jakarta lalu misalnya hampir 100 persen pemilih Kristen, khususnya kalangan keturunan Tiongkok, memilih Ahok. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena sekali lagi itu memang bagian dari tabiat manusia. 

- Oleh karenanya, sangat aneh ketika umat Islam misalnya menjatuhkan pilihannya karena pertimbangan kesamaan agama lalu dianggap mengganggu proses demokrasi.

- Tidakkah kita juga diingatkan di awal-awal proses pembentukan identitas nasional kita? Perumusan Pancasila diakui atau tidak melibatkan ikatan-ikatan primordial emosional itu. Tidaklah mengherankan jika isu agama menjadi salah satu isu yang hangat di awal-awal proses itu. 

- Citra buruk Politik Identitas harus kita selamatkan, tak ada yg salah dengan hal itu, bahkan tak ada satu pun dalam teks hukum kita yg melarang. Umat Islam harus ttp ada pendirian bahwa hanya pemimpin yg mengerti Islam yg bisa memahami umat islam sebagai mayoritas, jika mayoritas resah maka
negara guncang.

- Ini yg tidak dipahami secara mendalam oleh rezim jokowi dan agen-agen sekularisme, sy pribadi bukan anti sekuler, karena org sekuler bisa lebih berTuhan karena ia bisa menempatkan kapan harus menjalankan kehidupan beragama dan kapan menjalankan kehidupan bernegara.

- Tapi kultur timur yg melekat erat pada diri umat islam Indonesia sangat tidak berjodoh dengan sekularisme barat. Ditambah lagi nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ideologi) menghendaki agama dan negara menjadi sesuatu yg homogen meskipun dlm beberapa hal terutama persoalan hukum nampaknya tidak sejalan dengan amanat Pancasila itu sendiri.

- Kontradiksi itu muncul dalam praktek hukum kita, dimana hukum Tuhan yg lebih detail mengatur kehidupan manusia masih menjadi bayang-bayangan hukum buatan manusia yg penuh kekeliruan dan ketidakjelasan. sudah saat nya indonesia membangun basis hukum yg kuat.

- Manifestasi hukum Tuhan salah satunya muncul dari ide khilafah, elit negeri ini harus berani berdebat tajam utk menentukan arah perjalanan bangsa kedepan. Pikiran dan ide harus difasilitasi sebab hanya dengan cara itu kita menemukan jalan terang.

- Tidak ada yg sakral demokrasi, semua nya bisa diperdebatkan. Demokrasi belum final, karena sesungguhnya demokrasi hanya jembatan kita menuju prosperity (kesejahteraan) bukan lah tujuan. Itu arti nya selalu ada ruang utk memperdebatkan nya secara terbuka. Kita ingin menjadi negara sejahtera bukan negara demokratis, itu dalil nya. END...

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...