22 July 2018

Peran Perpajakan Agar efektif Menjadi Instrumen Redistribusi Pendapatan

KONFRONTASI- Permasalahan utama kesenjangan sosial / pendapatan bukan terletak pada sistem ekonomi politik yang tidak pro masyarakat miskin seperti yang didengungkan banyak pihak. Pertumbuhan ekonomi akan selalu lebih dinikmati oleh para pemilik modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan selalu meningkatkan kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, sistem perpajakan progresif dan transfer payment (bantuan sosial) merupakan satu-satunya jalan melakukan Redistribusi Pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial / pendapatan. Oleh karena itu, sistem perpajakan saat ini yang sangat pro kelompok the haves harus dievaluasi secara menyeluruh karena kontra efektif sama sekali. Oleh Anthony Budiawan, Managing Director Political Economics and Policy Studies (PEPS) Pajak sebagai alat Redistribusi Pendapatan di Indonesia masih jauh dari harapan, dan bekerja sebaliknya. Seperti kita ketahui, tarif progresif pajak penghasilan saat ini berjenjang dari: 5%, 15%, 25% dan 30%. Bagi karyawan yang mempunyai penghasilan (kena pajak) di atas Rp 500 juta maka harus bayar pajak 30%. Sedangkan pajak dividen, yaitu laba yang dibagikan kepada pemegang sahamnya / pemilik modal / kelompok kaya, hanya dikenakan tarif (flat) 10% saja, dan bersifat final. Tarif flat berarti berapapun nilai dividen yang diberikan, apakah Rp 100 juta atau Rp 100 miliar, tarif pajaknya sama yaitu 10%. Bersifat final artinya penghasilan dividen tidak digabung dengan penghasilan lainnya. Bagi kelompok kaya, dividen merupakan salah satu sumber penghasilan utama yang jumlahnya dapat sangat signifikan. Tetapi penghasilan ini hanya dikenakan tarif pajak 10% saja. Tarif pajak dividen sebelumnya adalah 20%. Tarif pajak ini kemudian diturunkan menjadi 10% pada tahun 2008 melalui UU PPh 21 No. 36/2008. Artinya, UU ini memangkas tarif pajak bagi kelompok kaya secara drastis sebesar 50%. Hasilnya, pemangkasan ini memicu kesenjangan sosial meningkat, di mana indeks GINI naik dari 0,35 pada 2008 menjadi 0,413 pada 2014. Di samping itu, Pendapatan negara dari pajak turun drastis, dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB turun dari 13,3% pada 2008 menjadi 11,04% pada 2009, dan di bawah 12% hingga sekarang. Penegakan hukum menjadi satu-satunya cara yang efektif untuk meningkatkan disiplin pajak. Asal diterapkan tidak salah sasaran. Kebijakan pajak juga hendaknya jangan destrukrif. Bukannya menurunkan tarif pajak, pemerintah bahkan berwacana mengenakan pajak tambahan kepada masyarakat yang akan membuat konsumsi masyarakat semakin lemah. Contohnya, rencana pengenaan PPN tarif jalan tol dan penurunan PTKP yang akan membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Agar sistem perpajakan tidak hanya sebaga instrumen fiskal, tapi juga efektif sebagai alat pendorong pemerataan kesempatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat, hal ini lebih pada permasalahan kebijakan ekonomi dan industri (ekonomi mikro), dan kebijakan perpajakan untuk memberi stimulus untuk menggairahkan ekonomi mikro serta memberi perlindungan kepada masyarakat kecil dan UMKM.
Category: 

Berita Terkait

Loading...