Omnibus Law Ditolak, Apa Yang Harus Dipertahankan Oleh Jokowi?

KONFRONTASI -  Berbagai kajian telah dibuat oleh Pusat Kajian Anti-Korupsi (PUKAT) UGM, Komnas HAM, Pusat Kajian Fakultas Hukum (PKFH) Universitas Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), disamping NGO seperti Jatam dan Walhi.

Tokoh bangsa seperti Begawan Ekonomi Dr. Rizal Ramli juga berulang-ulang menjelaskan bahwa harus dari rakyat, untuk rakyat, bukan dari investor untuk investor. Pada dasarnya semua mereka menolak UU Cipta Kerja (yang diketok palu Pimpinan DPR-RI tgl 5 Oktober 2020) dari aspek prosedur maupun substansi.

Tidak saja dari dalam Negeri aksi penolakan juga datang dari 35 Investor Global. Investor Jepang surati Menteri, meragukan Omnibus law. Buruh Internasional menolak. Bank Dunia juga tidak setuju.

Penolakan juga didukung oleh pernyataan ratusan dosen dan gurubesar dari 65 universitas, ormas besar dan resmi seperti  MUI dan Muhammadiyah, termasuk KAMI dll  menolak UU Cipta Kerja/Omnibus law. Sebelum oknum elit DPR-RI keukeuh memproses secara kejar tayang .

“Terburu-buru dari hotel ke hotel”, dan pimpinan DPR-RI memanfaatkan malam hari ditengah pandemi memutuskan RUU Cilaka menjadi resmi.  Jadilah UU Cipta Kerja menjadi pangkal bala semua aksi unjuk rasa masyarakat. Berhari-hari sampai sekarang rakyat dan petugas berhadap-hadapan ada yang berakhir dengan kekerasan korban luka dan ada yang di bui.

Terutama Buruh menolak UU Omnibus Law dari awal proses sampai sekarang dan mahasiswa juga menolak. Bahkan beberapa pendukung Jokowi juga bersuara menolak. Beberapa Kepala Daerah juga ikut mendukung aksi buruh dan mahasiswa dan menolak UU tersebut.

Buruh tegas menolak UU tersebut tidak berpihak kepada mereka, mahasiswa berkepentingan menolak karena mereka adalah calon pekerja, penolakan mereka di buktikan dengan aksi unjuk rasa, merebak diseluruh pelosok kota di Indonesia. Aksi turun kejalan dari buruh dan mahasiswa berkelanjutan, bahkan menurut mereka tidak akan berhenti.

Belakangan diketahui beberapa dari Menterinya Jokowi menyatakan  Luhut Binsar Panjaitan dan Sofyan A Djalil “berbangga” bahwa mereka yang mengagas omnibus law sejak lama walaupun Jokowi baru menyampaikan pada pidato pelantikan sebgai Presiden periode kedua pada Oktober 2019. 

“Hebat betul”, begitu juga Ketua Baleg DPR-RI bangga betul bahwa mereka sudah menyelesaikan UU Omnibus Law tersebut dalam hitungan bulan.  Namun kebanggaan (bisa jadi keangkuhan) mereka sebenarnya kosong melompong, karena penolakan masyarakat secara massif terjadi.

UU Omnibus law tebalnya luar biasa. Bayangkan jika ditumpuk 2 rim kertas A4 masih kurang tebal, karena UU Omnibus Law sebanyak 1187 halaman, (diketahui dari berita penyampaian materi UU dan belum dittd oleh Jokowi) oleh Menteri Pratikno ke MUI dan Muhammadiyah. Pimpinan DPR dan anggota DPR diyakini belum baca pasal demi pasal dari UU yang setebal 1187 halaman, seperti diakui dari salah satu Fraksi, draft UU tidak dibagikan, sehingga timbul polemik jumlah halaman.

Seperti diketahui kedayagunaan dan kehasil gunaan UU bisa diperoleh jika setiap pembentukan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukan hanya perseorangan ataupun kelompok terutama Investor.

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Menurut Profesor Zainal Arifin dari UGM di sampaikan  di sebuah acara di ILC TVOne, hal inilah yang menjadi tertawaan tentang UU Cipta Kerja  (ejekan bagi yang mengerti hukum) bahwa UU disusun ugal-ugalan dan hasilnya juga berantakan.

Azas lain yang teramat penting dalam penyusunan UU adalah Keterbukaan; dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan.

Pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini tidak terjadi pada pembentukan UU Omnibus law dalam masa pandemic  Covid – 19.

Jika sudah demikian halnya, banyaknya penolakan masyarakat secara masif baik di dalam dan di luar negeri terhadap UU Cipta Kerja tersebut. Apa yang hendak dituju dipastikan tidak akan tercapai.  Rezim Jokowi harus memahami. Akan banyak pembangkangan dan Indonesia tidak akan dirasakan damai oleh rakyat maupun para investor.

Apalagi 35 Investor global sudah tidak merasa nyaman dengan lingkungan yang dirusak oleh UU tersebut. Bijak jika Jokowi mengeluarkan Perppu, untuk pengendapan UU Cipta Kerja selama 2 tahun, untuk melakukan penyempurnaan proses pembentukan perundang-undangan dengan kaidah dan azas secara benar. Tidak perlu ngotot dengan UU Cipta Kerja yang ugal-ugalan tersebut. (Jft/NUSANTARA)

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...