"Oknum" Pejabat Rampok Bisnis PLN Dengan Melawan Konstitusi?

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Ada satu pertanyaan besar untuk Pemerintahan Jokowi saat ini terkait Kelistrikan Jawa - Bali.

Apa dasar hukumnya Pemerintah menerapkan mekanisme pasar bebas kelistrikan atau MBMS ( Multi Buyer Multi Seller ) System saat ini dengan "menyingkirkan" 15.000 MW pembangkit PLN dan memposisikan PLN sebagai pihak yg menyewakan Tower Transmisi dan Distribusi saja saat ini ? Shg PLN Jawa - Bali hanya menjadi Penjaga Tower saja ?

Saya tahu jawaban Pemerintah akan merujuk ke UU No 30/2009 ttg Ketenagalistrikan. Tapi rakyat harus tahu bahwa UU diatas sudah dibatalkan MK pasal2 "Unbundling" nya ( bhs hukum artinya pemisah misahan usaha ketenagalistrikan ) pada 14 Desember 2016 dng putusan MK No 111/PUU-XIII/2015 ( atas Judicial Review yg diajukan SP PLN ). Pasal2 yg dibatalkan MK adalah pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1). Tegasnya praktek bisnis semacam IPP ( Independent Power Producer ) yg di buat oleh para "oknum" pejabat yg bekerja sama dng Asing dan Aseng itu  DILARANG oleh KONSTITUSI !

 Artinya kebijakan penerapan MBMS di Jawa-Bali saat ini melanggar Konstitusi !

Boleh saja PLN dan Pemerintah membantah dng mengatakan bahwa Jawa-Bali tidak ada MBMS dan kelistrikan  masih dibawah kendali PLN ! Tetapi fakta membuktikan bahwa pada tgl 5 Mei 2020  kemarin ada undangan Ditjend Ketenagalistrikan - ESDM yg membicarakan "sewa menyewa" jaringan Transmisi dan Distribusi oleh IPP dan perusahaan Ritail.

Itu semua membuktikan bahwa semua operasional pembangkit Jawa-Bali dilakukan oleh pembangkit2 swasta IPP. Lagi pula saat ini pengadaan stroom tsb sudah dilakukan dng mekanisme tender oleh P2B ( Pusat Pengatur Beban ) di Gandul, Cinere ! Ini semua menunjukkan bahwa MBMS telah berlangsung di Jawa - Bali.

Lagi pula saat ini 15.000 MW pembangkit PLN sdh "minggir" dari kancah System kelistrikan Jawa-Bali, mengikuti instruksi Menteri BUMN sebagaimana dikutip oleh Koran Jawa Pos ( Sabtu, 16 Mei 2020) milik Dahlan Iskan.

Artinya instruksi Menteri BUMN ini melawan putusan MK No 111/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 2016. Atau telah melawan Konstitusi.

KESIMPULAN :

1).Telah terjadi penerapan MBMS kelistrikan di Jawa-Bali yg disana sini ditutupi dng "manuver" misal adanya acara "Transformasi PLN , Power Beyond Generation", Seminar Online Dahlan Iskan dkk ttg Penguatan Keuangan PLN pada Minggu 10 Mei 2020. Yg indikasinya semua itu hanya untuk menggambarkan masalah PLN secara normatif. Padahal yg terjadi riilnya adalah "ancaman bubarnya PLN" akibat ambisi keserakahan para "oknum" pejabat/mantan pejabat yg membawahi PLN yang "merampok" core business PLN !

2). Data lain yg mengindikasikan "kritis" nya posisi PLN adalah statement Rizal Ramli  secara "live" lewat YouTube, yg mengutip Menkeu  Sri Mulyani bahwa PLN dlm waktu dekat mengalami "default" yang berujung pailit !

Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA