Negara Gagal

Negara  gagal di tangan pemerintahan minus lagitimasi politik
 

 

Oleh: MHR Shikka Songge*

 

TNI berseragam loreng mengendarai panser menurunkan spanduk ucapan selamat datang HRS. Spanduk dalam berbagai skala ukuran itu tentu hasil kreasi warga pengagum dan pencinta HRS. Spanduk spanduk itu bertengger di berbagai tempat mengandung kharisma, aura ketokohan dan mengundang kagum kebanggaan ummat, yang melahirkan rasa kepercayaan diri yang tinggi pada umat. 

Mungkin perlu disurvey, kenapa umat begitu respek dan antusias sehingga mereka mau berkorban untuk seorang tokoh seperti HRS ? Pertanyaan yang lain juga perlu dihadirkan, kenapa rakyat atau ummat tidak memasang gambar, potret, spanduk, baliho yang bergambar Bapak Presiden Jokowi ? Tentu setiap rakyat punya hak pribadi, punya kemerdekaan  untuk menyatakan loyalitas dan kepatuhan pada seorang tokoh sehingga mau berbuat apa saja untuk kemuliaan dan kemasyhuran tokohnya. 

Rakyat atau umat tentu punya argumentasi yang mendasari setiap tindakannya dalam menghormati tokoh yang di’patron’kan.

Dasar argumentasinya sederhana saja yaitu tokoh dipatronkan itu diyakini oleh mereka bahwa sang tokoh itu mempunyai sejumlah kualifikasi unggulan yang melekat padanya, memiliki karakter dan integritas, sehingga ia layak dan pantas dipatronkan. Dia jujur, berilmu, komitmennya memihak pada kebenaran bermasyarakat dan bernegara, memihak pada orang orang tertindas atau kaum mustadh’afien (rakyat lemah dan miskin), dan menggerakan koreksi dan perlawanan pada setiap kedzaliman dan berbagai angkara murka yang meghancurkan kehormatan rakyat di negeri ini. 

Mungkin juga di sisi lain pemimpin formal yang mengelola pemerintahan negara dianggap tidak cukup layak, minus integritas, tak berkarakter sehingga kehilangan kredibilitas di dalam menegakkan konstitusi bernegara untuk mensejahterakan rakyat. 

Rakyat Merdeka yang selama ini dikuyo-kuyo penguasa,  menanti hadirnya sosok pemimpin formal yang sanggup menegakan keadilan dan memakmurkan rakyat tanpa diskriminasi. Idola pemimpin formal yang punya kekuasaan politik, punya kekuatan berpijak pada konstitusi, punya uang dan segala otoritasnya itu ternyata tidak kunjung hadir. Kalaupun hadir, kehadirannya hanya untuk kelompok dan golongan tertentu. Di sisi lain pemimpin yang ditunggu itu, tidak membawa misi perubahan besar bagi rakyat pada umumnya.

, HRS dan FPI ataupun umat islam bukan musuh dan ancaman 


Ingat, HRS dan FPI ataupun umat islam bukan musuh dan ancaman bagi negara. Jangan salah mendifinisikan HRS dan kagum serta loyalitas umat padanya. Sebab pada tanggal 11 November 2020, dari markas FPI, di tengah kesyahduan ummat IB HRS telah menghimbau kepada ummat untuk bersatu dibawa panji negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dari tempat yang sama IB HRS mengumandangkan tawaran rekonsiliasi bersyarat, "bebaskan para tahanan, aktivis, tokoh agama, tokoh politik, aktivis buruh". Ssayang suara IB HRS ini dipandang sepihak dan berbeda oleh pemerintah dan minus tanggapan. 

Pak Muldoko, Kepala KSP mengatakan tidak ada rekonsiliasi. Lalu munculah berbagai penyataan bernada kecaman dan ketidak setujuan dari beberapa kalangan tertentu seakan menolak tawaran HRS terkait rekonsiliasi itu. Belakangan Panglima TNI memberikan peringatan keras kepada siapapun yang mengganggu  ketahanan dan keamanan nasional,  Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman melakukan hal yang sama. Pernyataan lahir dari Panglima TNI dan Pangdam Jaya bernada ancaman.

Pertanyaannya apa bentuk ancaman real yang akan menimpa rakyat dan negara ? Dimana ancaman persatuan dan kesatuan negara yang patut diwaspadai ?Apakah HRS, FPI, Umat Islam musuh negara ?  

Hemat saya fenomena ini menggambarkan adanya kondisi kepanikan para elite kekuasaan negara. Dimana Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo diterpa kepanikan menghadapi kristalisasi umat yang mendukung HRS yang siap menegakan REVOLUSI AKHLAQ.

TNI bergeser peran  menjadi Satpol PP, sebagai penertib lingkungan. TNI salah menafsirkan musuh negara, atau diperalat akibat kepanikan Presiden Jokowi. Atau Jokowi sedang merakit kekuasaan otoriterian, dimana semua keamanan dan pertahanan dipakai untuk pengamanan kekuasaannya meski langkah itu berbenturan dengan aturan maupun hukum dan perundang undangan yang berlaku di negara hukum MKRI. Reformasi 1998 telah menempatkan TNI sebagai pertahanan dan ketahanan negara, bukan alat untuk penertiban spanduk dan baliho.

Jika rakyat dipersepsikan dan diposisikan oleh fihak penguasa sebagai musuh negara, itu artinya negara gagal melakukan konsulidasi demokrasi. Negara mundur kebelakang meghidupkan tradisi primitif bernegara. 

Negara demokrasi bisa terbangun hanya dengan masyarakat yang cerdas dan taat hukum. Dan kepatuhan hukum oleh rakyat, ketika pemerintahan memiliki ketauladanan dan mempunyai legitimasi politik yang kuat.  Sebaliknya Pemerintahan yang buruk ialah Pemerintahan yang kehilangan legitimasi politik, dan bertindak sesuka hati, seakan negara dalam suatu kondisi kekuasaan politik tanpa konstitusionalism. Itulah yang sedang  terjadi di Indonesia saat ini. 

*MHR Shikka Songge.
Peneliti Politik dan Sosial Keagamaan CIDES, Instruktur NDP HMI Tingkat Nasional. (jft/MHR)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...