Menyoal Surat Somasi MUI

OPINI-Menarik Surat Tahzir MUI ini. Pemerintah diancam agar kembali ke virtue (kebajikan). Virtue adalah inti dari filsafat hukum, di mana hukum bertugas untuk menciptakan kebajikan.

Lalu, apakah virtue juga, jika dibalas oleh pemerintah, "Pemerintah tak boleh kalah dengan MUI?". Jawaban pemerintah itu bukan virtue. Melainkan diktator dan jahat.

Ini dia surat tahzir MUI. Surat Tahzir dalam bahasa hukum Indonesia adalah Surat Somasi. 

Masalahnya, rezim Jokowi sudah tuli, buta, dan bisu atas pelanggaran hukum. Saya hitung sudah puluhan somasi diajukan ke pemerintah, sebagian sudah dinaikkan ke pengadilan, boro-boro didengerin, dijawab saja tidak. 

Di antaranya, saya ikut sebagai kuasa hukum, maupun penggugat. Artinya, pemerintah tidak menyukai penyelesaian secara hukum. Maka rakyat kudu diberitahu resiko penyelesaian di luar hukum. 

Ini dia subtansinya surah Tahzir MUI berisi Tujuh Langkah strategis MUI, disampaikan Waketum DP MUI Pusat KH Muhyiddin Junaedi:

1. MUI akan menyerahkan surah tahzir, surat peringatan kepada DPR, dan Pemerintah.

2. MUI memberikan waktu, untuk merespon maklumat MUI, maklumat yang didukung oleh lebih dari 200 ormas, karena pemerintah belum menjawab tentang kejahatan konspirasi buruk/jahat antara legislatif dan eksekutif.

3. MUI minta ada koordinasi menyeluruh, seluruh komponen ummat Islam, agar terkonsolidasi untuk membangun kebersaman.

4. MUI akan melakukan lobbi politik ke DPR, Pemerintah dan tokoh bangsa agar tidak terjadi lagi kekacauan, revolusi sosial, untuk mencari the best of solution sebagai wujud kecintaan MUI, umat Islam kepada bangsa dan Negara.

5. MUI jika menerima jawaban "Negatif dari DPR dan Pemerintah", MUI akan membentuk presidium untuk menyerap berbagai masukan, apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

6. MUI minta masyarakat tidak melakukan tindakan sporadis, agar menunggu komando dan selalu berkoordinasi dengan MUI.

7. MUI minta masyarakat untuk terus berdo'a kepada Allah untuk keselamatan bangsa dan negara kita.

Saran

Saran saya, agar pemerintah dan MUI tetap berada di koridor hukum. Pemerintah harus punya cara untuk mengurangi penyimpangan hukum dalam dirinya dan yang mencemari demokrasi, sekalipun Presiden Jokowi tak ikut gerakan Reformasi.

Untungnya konflik MUI vs Pemerintah pada saat jelang Resesi. Kemampuan Rezim Jokowi menyogok ormas sudah menurun jauh karena negara bangkrut. Itu telah mengurangi jumlah ormas kena sogok lalu berkhianat kepada MUI. 

______________

By: Djoko Edhi Abdurrahman (Wasek LPBH PBNU, Wasekjen DPP KAI, Mantan Komisi Hukum DPR).

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...