24 June 2018

Mengapa Red Notice Koruptor Kondensat Honggo Wendratmo Tidak Diterbitkan?

Oleh: Wenry Anshory Putra
Koordinator – Pergerakan Pemuda Merah Putih (PP Merah Putih)

Dalam kasus Habib Rizieq, nampaknya Polisi begitu ngotot. Walaupun berkas permohonan Red Notice untuk Habib Rizieq dari Polda Metro Jaya ditolak oleh NCB Interpol Indonesia karena tidak memenuhi syarat, namun kita bisa mengindikasikan ada suatu kejanggalan. Bagaimana mungkin Honggo Wendratmo (tersangka kasus Kondensat) tidak juga diterbitkan Red Notice? Padahal, status hukum Honggo Wendratmo sudah memenuhi syarat untuk diterbitkannya Red Notice.

Honggo Wendratmo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Kondensat dan juga telah dikeluarkan DPO. Lalu pertanyaannya adalah mengapa hingga kini tidak ada tindak lanjut soal Red Notice terhadap Honggo Wendratmo?

Kami mendapat informasi dari News Portal DetikCom yang mengutip dari laman Interpol, Selasa 30 Mei 2017, “Mengenal Red Notice dan Prosedur Permintaannya”, disebutkan bahwa Red Notice adalah permintaan untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dianggap terlibat dalam kasus kriminal. Namun status seseorang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Red Notice menjadi hal yang penting sebab pergerakan seseorang menjadi terbatas dalam melakukan perjalanan di luar negeri. Selain itu, negara yang meminta penerbitan Red Notice dapat berbagi informasi dengan negara anggota interpol lainnya.

Red Notice dikeluarkan untuk seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atas sebuah kasus pidana. Laman interpol menyebut mereka yang masuk dalam daftar Red Notice ini, harus dianggap tidak bersalah (karena masih berupa sangkaan hukum) sampai adanya putusan pengadilan.

Untuk menerbitkan Red Notice, kepolisian dari negara anggota interpol akan lebih dulu mengirimkan permintaan pencarian dan penangkapan seorang tersangka. Kepolisian dari negara peminta, harus menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah sebagai dasar permintaan kepada interpol. (sumber: Portal News DetikCom)

Oleh karena itu, kami benar-benar mendesak Polri dan Kejaksaan bertindak cepat dan jangan ada diskriminasi dan tebang pilih dalam kasus Kondensat yang merugikan negara Rp 38 Triliun.

Category: 

Berita Terkait

Loading...