21 June 2018

Mengapa Kaum Perempuan Harus Memenangkan Prabowo-Hatta

Dunia dewasa ini bergerak semakin cepat menuju dunia yang terintegrasi secara total. Bermula sejak zaman penjajahan, dimana kaum penjajah menginginkan aliran modal dan komoditi dapat diatur mengalir secara mudah dan cepat ke seluruh penjuru dunia, maka segala rintangan disingkirkan, baik rintangan yang bersifat regulatif maupun infrastruktur. Lantas berbagai perjanjian, traktat, piagam, dan deklarasi pun disusun yang semuanya bermuara pada dunia yang terintegrasi, yaitu terintegrasi secara modal, pasar, tenaga kerja, bahan baku, distribusi, dan managemen.

Sekalipun era kemerdekaan berbagai negara bangsa merebak pada awal-awal dan pertengahan abad ke-20, bukan berarti agenda integrasi dunia tersebut dapat tersendat, malahan semakin cepat. Negara-negara yang baru merdeka tersebut, berlomba mengundang modal, teknologi, managemen, dan tenaga ahli dari bekas penjajahnya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam dan penduduk mereka demi menjamin kelangsungan negara tersebut. Hampir semua negara-negara yang baru merdeka secara politik tersebut dari bekas penjajahnya terjebak pada suatu tiada pilihan kecuali mengundang kembali bekas penajajahnya atau sekutu bekas penjajahnya, mengingat negara-negara penjajah tersebutlah yang memegang kendali atas tekonologi, jaringan pasar, keahlian dan sumber daya yang diperlukan oleh negara-negara baru tersebut. Walhasil, berhasil keluar dari penjajahan bentuk lama tapi masuk pada skema penjajahan yang lebih halus dan canggih. Namun intinya sama: ketergantungan modal dan pasar secara terus-menerus.

Indonesia sebagai salah satu dari negara-negara baru merdeka di pertengahan abad ke-20, realitas dan nasibnya tidak jauh berbeda. Hingga hampir 69 tahun sejak merdeka, kemandirian total sebagai suatu negara yang berdaulat, belum sepenuhnya dapat diraih, terutama kedaulatan dalam ekonomi dan teknologi. Besarnya volume impor pangan dan barang-barang teknologi, seperti elektronik dan peralatan-peralatan perang, membuktikan betapa sulitnya kemandirian dapat diraih oleh negara ini. Sebab, sekali kemandirian dapat diraih oleh negara-negara pasca kolonial semacam Indonesia, akan dengan sendirinya mengancam supremasi negara-negara pemasok tersebut. Siapa yang mau meruntuhkan supremasi dan menanggung kerugian? Untuk hal tersebut, wajar saja ketergantungan akan selalu dijaga dengan berbagai cara oleh negara-negara pamasok.

Selain itu, dalam waktu dekat di lingkungan regional ASEAN, bangsa Indonesia akan menghadapi suatu era perdagangan bebas yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsa, yaitu era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Asean Economic Community (AEC). Arus barang dan jasa antar negara-negara ASEAN sudah tidak ada halangan dari otoritas pemerintah, sehingga barang dan jasa yang unggullah yang akan menikmati pasar ASEAN yang sangat besar. Sebenarnya, industri dan teknologi yang dimiliki Indonesia masih jauh dari siap untuk menghadapi situasi pasar bebas semacam itu. Tapi anehnya, mengapa dipaksakan diterima. Dapat dipastikan, Indonesia akan menjadi objek pasar yang menggiurkan dan sumber bahan baku yang melimpah bagi perusahaan-perusahaan asing. Tapi, dunia memang dikondisikan untuk terintegrasi secara total, siap atau tidak siap.

Dalam situasi semacam itu, Indonesia sebenarnya menghadapi dilema dan kecemasan akan nasib masa depannya. Dengan populasi sebesar 240 juta jiwa dengan rentang wilayah seluas benua Eropa dan sumber daya alam yang melimpah ruah, Indonesia menjadi sasaran primadona bagi setiap negara industri. Apalagi Indonesia belum memiliki kekuatan industri dan pertahanan selevel Cina.

Gambaran tantangan semacam itu, tentulah memerlukan kepemimpinan yang kuat dan berorientasi kepada kemandirian dan kedaulatan bangsa. Di tengah persaingan antar pasangan capres yang ada, antara pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, tentu saja hanya pasangan Prabowo-Hatta yang relevan menjawab tantangan bangsa Indonesia ke depan, baik berdasarkan analisis terhadap visi-misinya, maupun karakter individu pasangan capres tersebut.

Prabowo sudah sejak lama mengidamkan sosok negara Indonesia yang kuat, berdaulat dan disegani oleh negara-negara lain. Sebaliknya Jokowi tidak jelas visinya mengenai Indonesia yang berdaulat, mandiri dan disegani. Jokowi hanya menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan ramah. Padahal itu saja tidak cukup, untuk menjawab tantangan Indonesia di masa depan.

Peranan Kaum Perempuan

Dengan besarnya tantangan negara ini di dalam era transisi dari periode otoriter menuju kestabilan dalam demokrasi, maka sudah pasti partisipasi dan peranan dari segenap elemen bangsa untuk menunjang kepemimpinan nasional merupakan sebuah keniscayaan. Kaum perempuan sebagai elemen yang menentukan, harus bahu membahu untuk memastikan Indonesia masuk ke jalur agenda Indonesia yang kuat, maju dan berwibawa. Kaum perempuan sudah semestinya mendukung  Prabowo-Hatta untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Kaum perempuan tidak ditakdirkan cukup untuk memastikan agenda perempuan atau kesetaraan gender terpenuhi. Cara pikir semacam itu sangat tidak tepat, karena perempuan juga bertanggung jawab segala hal menyangkut kemanusiaan dan nasib bangsanya. Kita berharap, setiap kaum perempuan tidak ragu untuk memastikan Prabowo-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berikutnya.

[]Syahrul Efendi D, Direktur The Indonesian Reform Institute

Category: 

Berita Terkait

Loading...