24 July 2019

KPK Seharusnya Tetapkan Tersangka Sumber Waras dan Reklamasi Sejak Awal

Oleh: Muslim Arbi, Koordinator GALAK (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi)

Jika saja KPK bekerja secara Optimal dan Profesionl sesuai amanat UU Tipikor maka, pasti sudah akan ada Tersangka nya. Dan Tersangka itu sudah mendekam di Penjara sebagaimana beberap Gubernur yang sudah di jadikan tersangka tipikor oleh KPK.

Tapi, sayang nya KPK di bawah komando Agus Raharjo tidak seperti Pimpinan KPK di Era Taufikurrahman Ruki, Antasari Azhar, dan Abraham Samad. Bahkan mantan Komisioner KPK, Bambang Wijoyanto secara gamblang sebutkan kasus2 koruptif Ahok seperti: Kasus UPS, Sumber Waras dan Reklamasi.

Apakah karena ketegasan dan tidak pandang bulu itu lah, maka BW panggilan akrab Bambang Wijoyanto dan Ketua nya Abraham Samad di habisi di era Jokowi ini? Sangat yakin jika saja KPK pimpinan Abraham Samad-Bambang Wijoyanto masih berlangsung, Kasus Ahok ini tidak akan seperti sekarang. Bisa saja Ahok sudah mendekam di penjara karena kasus2 yang disebutkan BW di atas.

Di era sekarang, KPK terlihat tampil seperti LBH Ahok karena tidak berani sentuh Ahok, meski bukti2 korupsi dan kerugian keuangan negara sudah sangat jelas dan terang benderang. Kenapa?

Karena dalam kasus Sumber Waras, misalnya, Unsur Korupsi dan Kerugian Negara sudah sangat jelas seperti yang terungkap dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Audit BPK dalam kasus ini sudah menjadi pengetahuan publik.

Tapi, lagi2 Ahok memang sangat beruntung karena yang bela dan lindungi mantan anggota DPR Golkar ini adalah Penguasa Tertinggi Republik ini. Sehingga semua insitusi Hukum, Kejaksaan, Kepolisian apalagi KPK, seperti berhadapan dengan tembok raksasa.

Dapat di katakan bahwa akibat perlindungan yang membabi buta terhadap Ahok ini akhirnya harus di bayar mahal. Energi Bangsa ini dalam beberapa bulan terakhir terkuras karena seorang Ahok. Hukum dan Keadilan tumpul, bukan saja terhadap Ahok saja bahkan Teman Ahok pun demkian. Pengusutan Dana Teman Ahok Rp 30 Miliar pun raib tak menentu di laci KPK.

Seharusnya, sejak awal KPK tetapkan tersangka Sumber Waras dan Reklamasi, pemberantasan Korupsi tidak pincang dan diskriminatif seperti sekarang ini. Di Era Pres Susilo Bambang Yudoyono, SBY pemberantasan kasus Korupsi tidak pandang bulu. Mulai dari Aulia Pohan, Besan SBY, Ketum dan Bendahara Demokrat bahkan mantan Jubir nya Andi Alfian Malarangeng masuk penjara kasus tipikor.

Lain halnya di era Presiden Joko Widodo, Ahok mendapat perlakuan sangat istimewa atas sejumlah kasus yang korupsi yang menjeratnya. Padahal hubungan Jokowi dan Ahok tidak seperti hubungan antara SBY dengan Orang2 di lingkaran dekat Cikeas itu. Toh Jokowi terlihat pasang badan. Dan itu bentuk perlindungan tertinggi di Republik ini. Seorang Presiden Lindungi mantan Wagub nya abis abisan.

Itulah yang menjadi malapetaka di Bangsa ini. Jika sejak awal KPK bertindak tegas. Niscaya gonjang ganjing belakangan ini tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya sumber malapetaka Hukum dan Keadilan di Bangsa ini bersumber dari Istana. Istanalah sebagai produsen segala ketidak stabilan politik akibat dari ketiadaan keadilan hukum dalam kasus Sumber Waras dan Reklamasi seperti pada Topik ini.

Jakarta, 6 Maret 2017

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...