Kisah antara SBY, Demokrasi, dan Pilkada

SBY

Mencermati dinamika politik belakangan ini memang sangat menarik. Pasalnya, di tengah persiapan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden  Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, terhidang manuver para politisi Senayan yang terbelah ke dalam dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Partai pendukung Jokowi-JK  terkait kontroversi RUU Pilkada.

Tensi kedua kubu terasa meninggi saat pemutusan apakah Pilkada ke depan dilaksanakan secara langsung atau via DPRD saat sidang Paripurna DPR yang membahas RUU Pilkada beberapa waktu lalu yang berjalan agak alot tapi lumayan tegang dan melelahkan. Dalam sidang tersebut tersaji lima opsi terkait Pilkada yang akhirnya mengerucut menjadi dua opsi yakni Pilkada langsung atau via DPRD.

RUU pilkada pun disahkan pada opsi Pilkada via DPRD melalui voting dari fraksi Koalisi merah Putih dan koalisi partai pendukung Jokowi-JK. Hasil voting akhirnya mengesahkan Pilkada via DPRD yang didukung koalisi Merah Putih dengan perolehan 226 suara mengalahkan Koalisi pendukung Jokowi-JK dengan capaian 135 suara yang menginginkan Pilkada langsung dipilih oleh rakyat.

Dicibir Publik

Akibat hasil ini reaksi kekecewaan muncul dari publik yang memang menghendaki Pilkada langsung. Sebab, bagi mereka, Pilkada langsung bisa dengan jelas mengenali calon pemimpin (capim) mereka ke depan. mereka bisa menilai apakah capim ini tepat sebagai kepanjangan tangan mereka dalam aspirasi politik. Ini, menurut mereka, hanya bisa diperoleh lewat Pilkada langsung.

Dan, yang menjadi sasaran pengesahan RUU Pilkada ini adalah partai Demokrat. Demokrat dianggap biang keladi disahkan RUU Pilkada. Mungkin jika Demokrat tidak walk out dalam sidang tersebut hasil voting tentu akan menjadi berbeda meskipun menariknya ada beberapa kader demokrat yang tidak walk out dan memberikan 6 suara untuk Pilkada langsung. Sehingga, yang paling dipersalahkan publik adalah SBY yang sebagai ketua umum Demokrat.

SBY Kontra Fraksi Demokrat

Tapi, dalam kontroversi ini, setidaknya beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama adalah pernyataan SBY yang tetap ingin melaksanakan Pilkada langsung. Ini disampaikannya melalui video yang ditampilkan sejumlah media nasional sebelum Sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu. Namun, saat persidangan RUU Pilkada kemarin Demokrat walk out karena ada beberapa opsi dari 10 opsi persyaratan yang mereka ajukan dalam mendukung Pilkada langsung merasa tidak disanggupi oleh koalaisi pendukung Jokowi-Jk.

Menariknya, dalam merespon ini muncul reaksi SBY yang ditayangkan melalui video dari Washington, USA, terkait pengesahan RUU Pilkada dan sikap walk out beberapa kader Demokrat. Dalam pernyataannya SBY merasa kecewa dengan sikap beberapa kader Demokrat.

Memang kontradiksi antara SBY sebagai ketua umum dengan beberapa kader Demokrat kian membingungkan publik yang bertanya-tanya drama apa yang ingin ditampilkan SBY dan Demokrat? Apakah memang drama atau benar ada perbedaan pendapat antara fraksi kader demokrat yang dipimpin Benny kabur Harman dengan SBY? Apakah perbedaan ini hanya manuver yang direkayasa?

Dalam hal ini kita hanya bisa menduga dan bertanya. Tapi, selain itu ada hal yang perlu kita lihat sewaktu sidang kemarin. Ada 6 kader demokrat yang diwakili oleh Hayono Isman yang memberi suara untuk Pilkada langsung. Menurut 6 orang kader ini, pilihan mereka muncul berdasarkan keinginan SBY yang tetap menghendaki Pilkada langsung.

SBY pasti tidak gegabah dalam RUU ini. Ia pasti sadar bahwa dirinya merupakan produk demokrasi langsung. Dirinya tidak mungkin dipercaya oleh rakyat jika tidak ada pemilihan langsung. Dan, pada masa kepimipinan SBY pula lahir Undang-Undang Pilkada langsung untuk Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Sehingga, sebagian kalangan menyebut dirinya sebagai Bapak Demokrasi Indonesia.

Ketidaksetujuan SBY pengesahan ini memang ditegaskan dalam sikap Demokrat yang hendak melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Sikap SBY dan Demokrat ini patut diapresiasi publik yang pro Pilkada langsung.

Catatan kedua adalah kontroversi RUU ini merupakan testing SBY mengenai konsistensinya dalam penguatan demokrasi Indonesia yang baru seumur jagung. Sebab, dalam setiap kesempatan SBY selalu menekankan pentingnya demokrasi dalam negara Indonesia yang plural baik dalam budaya, karakteris, suku, agama, dan lainnya. Demokrasi yang kuat menurutnya adalah rasa keterlibatan rakyat dalam aspirasi politik mereka.

Tetapi, patut dicatat juga ada sebagian publik yang menilai bahwa sama saja antara Pilkada langsung atau melalui DPRD. Menurut mereka kedua Pilkada ini sama-sama demokratis. Sama-sama sah menurut konstitusi. Bedanya hanya mekanisme dan suara saja. Telebih, mereka menganggap kedua sistem ini hanya menguntungkan segelintir kalangan. Tidak menguntungkan mereka.

Menunggu Langkah SBY

Akhir kata, kita memang menunggu apa yang akan dilakukan langkah riil oleh SBY dan Demokrat dalam kontroversi RUU Pilkada ini. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana pandangan SBY mengenai makna hakiki demokrasi yang diwujudkan melalui Pilkada. Apakah demokrasi nanti menurut SBY bersifat temporal, yakni Pilkada langsung via rakyat itu demokrasi, tapi Pilkada via DPRD itu juga demokrasi, keduanya dilihat berdasarkan fungsi dan efeknya mengingat keduanya juga mengandung kekurangan dan kelebihan? Atau apakah kedua mekanisme Pilkada ini, menurut SBY, mortal, yakni Pilkada via rakyat adalah mekanisme demokrasi dalam memilih pemimpin yang tidak boleh diubah-ubah atau demikian halnya juga dengan Pilkada via DPRD?

Kita tunggu saja sembari tetap yakin bahwa SBY pasti berpihak kepada rakyat.Bahwa SBY merupakan pemimpin yang memiliki--meminjam istilah ilmu politik--common touch (sentuhan kerakyatan). Wa Allahu a'lam bi shawab

_________________________________

Oleh: Deny Humaedi Muhammad, Pegiat Indonesian Culture Academy (INCA) Jakarta

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...