23 February 2020

Ketika Konsensus dan Permusyawaratan Diabaikan: Masih Mungkinkah NKRI Dipertahankan ke Masa Depan?

Judul ini bukan mengajak anak-anak bangsa untuk pesimis, tetapi mengajak untuk jujur bersama melihat secara objektif kecendrungan cara-cara memimpin atau mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara kita akhir-akhir ini.

Ketika konsensus dan permusyawaratan diabaikan.

Baca tulisan dibawah ini.

Para pendiri bangsa (Founding fathers) mendirikan negara atas dasar konsensus bersama antara Golongan Nasionalis dan Golongan Islam. Bukan atas dasar kemauan satu golongan atau jumlah kepala manusia, warga NKRI (kemauan mayoritas). Kalau menghitung jumlah kepala. maka semua tahu dan sadar bahwa sejak Indonesia merdeka 1945 hingga hari ini ummat Islam adalah mayoritas di bumi Indonesia. Ini bukan kebetulan, tapi hasil evolusi perubahan, sejarah tercipta dari kehendak ilahiyah
yang mentakdirkan Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia. Keadaan objektif ini, sebagai takdir berbangsa dan bernegara kadang kita kurang menyadari, sehingga mudah timbul salah pengertian.

Tetapi mari kita renungkan bersama, kenapa konsensus para para Pendiri Bangsa (Founding Fathers), yang terdiri dari golongan Nasionalis dan Islam sepakat memilih Pancasila sebagai dasar Negara RI yg diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tanggal 18 Agustus ditetapkan UUD 1945 oleh PPKI. Dalam Pembukaan UUD 1945 ditempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Itulah konsensus nasional sebagai gentlemen agreement atau Kontrak Sosial, sebagai kearifan para Pendiri Bangsa Indonesia. Setelah berbulan-bulan lamanya mereka berembuk/bermusyawarah, akhirnya mereka berhasil meletakkan dasar filosofis berdirinya NKRI yang dilengkapi dengan UUD 1945. Konsensus nasional untuk kelangdungan dan kelanggengan NKRI.

NKRI berdiri diatas lima nilai-nilai dasar kehidupan bersama yang disebut Pancasila. Soekarno menyebut kelima nilai-nilai dasar itu digali dari bumi Indonesia yang kaya dengan agama dan tradisi budaya turun temurun.

Setelah sekian puluh tahun kita merdeka, terutama di era Pemerintahan Presiden Jokowi, cara-cara pemerintahan negara terlihat begitu kuat keinginan mengabaikan konsensus dan bermusyawarah dalam bernegara. Terkesan ingin memaksakan kehendak dengan kata "harus", menunjukkan superioritas dengan menggunan hitungan kepala di DPR atau kekuatan mayoritas Parlemen. Mengikuti gaya bermain demokrasi liberal, yang banyak jumlah kepala yang kuat dan jadi pemenang. Mengabaikan musyawarah untuk membangun konsensus.

Lihat saja, proses penetapan Perpu No. 2/2017 menjadi Undang-Undang di DPR, pikiran dan kehendak Pemerintah dipaksakan dan harus di setujui DPR melalui voting. Sangat minim rembuk/musyawarah. Begitu pula sebelumnya penetapan treshold (ambang batas suara) dalam Udang-Undang Pemilu, dipaksakan dengan voting, dengan minim rembuk/musyawarah.

Apakah kita semua sebagai anak bangsa menyadari kalau cara-cara seperti itu, makin hari makin kuat melembaga sebagai Konvensi Ketatanegaraan, kelak akan terus berkembang adu kekuatan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan mayoritas pasti jadi pemenang. Kalau kuning yang mayoritas, maka kuning harus jadi pemenang. Kalau merah yang mayoritas maka merah harus jadi pemenang.Kalau hijau mayoritas maka hijau harus jadi pemenang. Kekuatan mayoritas akan cenderung memaksakan kehendak dan aturan kepada minoritas. Apakah kita semua sebagai bangsa sudah siap dengan cara-cara dan out put seperti itu?

Pada hal sesungguhnya, pemikiran para Pendiri Bangsa tidak punya maksud agar dalam bernegara kemauan mayoritas adalah segalanya.Pancasila dengan sila keempat menetapkan azas musyawarah yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan". Bukan dipimpin oleh hawa nafsu, syahawat, kekuatan atau kekuasaan suatu Rezim.

Musyawarah, bukan demokrasi yang mengukur kekuatan per-kepala manusia. Musyawarah adalah seruan Ilahiyah, untuk mempertemukan hati, berembuk dari hati-kehati, merembukkan perbedaan ke arah titik temu, yang mempersatukan, memperkuat ukuah dan persaudaraan ummat dan sebangsa.

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah (Qs. asy-Syura : 38).

Renungkanlah, berhati-hatilah, jangan bangga dengan kekuatan jumlah kepala, kekuatan fisik, materi, modal dan sumber daya. Semua itu, adalah rapu, tanpa barokah (diberkati), di redhoi Ilahi. Hakekat manusia adalah lemah, ketika mereka sombong, bangga (ujub) dengan kemampuannya dan mengabaikan bantuan Ilahi, secara perlahan-lahan menarik dirinya ke kehancuran.

Masih adakah barokah dari ilahi pada Penguasa
dan bangsa yang terus menerus mengabaikan seruan Ilahi untuk bermusyawarah dalam urusan mereka. Mereka berkata beriman, tapi mengabaikan seruan-Nya.

Jangan lupa bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tercapai karena ada semangat spiritual, sebagai mana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 : "Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya".

Semangat spiritual itu, Juga dicantumkan sila pertama dari Pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tanpa bantuan/pertolongan Allah tidak masuk akal bangsa Indonesia dengan senjata bambu runcing bisa mengalahkan Penjajah yang menggunakan senjata modern. Juga ingat tidak masuk akal Are-Are Suroboyo bisa melawan gempuran tank para tentara Sekutu yang dipimpin oleh Inggris.

Tetapi setelah puluhan tahun merdeka, jiwa bangsa ini semakin sombong, semua yang dicapai dianggap karena kehebatan faktor manusia. Seolah bantuan/pertolongan Allah tidak pernah ada.

Faktor -faktor kekuatan mulai digunakan untuk mengesampingkan musyawarah mencapai konsensus. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Masih mungkinkah NKRI bisa dipertahankan dengan semangat seperti itu?

Wallahu a'lam bishshawab.

*Asp Andy Syam.

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...