11 December 2019

Jokowi-JK , Pajak dan Rencana Pembangunan yang Tidak Matang

KONFRONTASI- Fungsi pertama dari manajemen adalah rencana, fungsi selanjutnya baru eksekusi. Dalam menyusun rencana, seorang pemimpin harus mempertimbangkan banyak hal. Apalagi merencanakan pembangunan nasional, harus cermat. Kalau tidak, rakyat akan menderita.

Setiap rencana pasti ada dampaknya. Bila, pemimpin tidak dapat menduganya, pemimpin itu adalah orang ceroboh. Jokowi-JK, ketika membuat rencana program sering tidak realitis. Lihat saja, rencana swasembada beras, dengan cara meningkatkan produktifitas. Produktifitasnya belum ditingkatkan, tapi import beras sudah dilarang. Akibatnya, harga beras berfluktuasi.

Rencana untuk menaikan pendapatan pajak sebesar 31% dari tahun sebelumnya juga tidak realitis. Potensi kenaikan pajak memang masih besar. Tapi untuk mencapainya Jokowi harus merombak total Direktorat Jendral Pajak dahulu.  Tanpa melaksanakan hal itu, menaikan tax ratio adalah kemustahilan. Akibat dari tidak tercapainya target pajak tahun ini, pembangunan infrastruktur besar-besaran sulit dilaksanakan.

Jokowi juga terlalu buru-buru menjalankan rencana menyesuaikan harga BBM setiap bulan seiring dengan mekanisme pasar. Masyarakat yang tidak terbiasa dengan kebijakan liberal semacam ini tentu saja geram.  Alhasil, dia lalu merevisi. Penyesuaian harga BBM dilakukan tiap tiga bulan.

Kecerobohan  Jokowi memang sudah terlihat ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI. Liat saja, rencana pembangunan deep tunel,   sodetan Ciliwung-Cisadane, dan pembangunan monorail. Ketiga rencana  tersebut ternyata hanya sekadar ‘bualan’ sampai sekarang.

Karakter Jokowi memang terlihat ingin buru- buru melaksanakan pekerjaan, dan menomor duakan kecermatan. Dia bahkan sampai pernah mengaku tidak membaca isi dokumen yang dia tandatangani  sendiri. Akibatnya, dia membatalkan Kepres tentang kenaikan uang muka pembelian mobil pejabat, padahal baru beberapa hari dia tandatangani.

Kalau dalam eksekusi, Jokowi memang berani. Terbukti ketika dia menjadi Gubernur DKI, dengan tidak ragu-ragu dia mengeksekusi proyek MRT. Eksekusi itu dapat dilaksanakan, karena proyek MRT, sudah direncanakan dengan matang.

Seharusnya Jokowi sadar, bahwa rencana adalah fungsi pertama manajemen, bukan eksekusi. Sebagus-bagusnya eksekutor, bila menjalankan rencana buruk,  akan menjadi eksekutor ceroboh.(knfr/ indonesian review/http://indonesianreview.com)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...