Jerit Rakyat Dalam Jerat kapitalisme Di Tengah Pandemi

Oleh : Dwi P. Sugiarti *

Sudah lebih dari dua bulan virus covid 19 mewabah di negeri ini. Pemerintah masih mencatat adanya penambahan kasus positif Covid-19.   Data dari laman www.covid19.go.id per 17 mei 2020, mencatat 17.520 kasus positif, 4.129 pasien sembuh dan 1.148 meninggal dunia. Di jawa barat sendiri, tercatat sebanyak 1.618 orang terinfeksi virus corona, 262 orang dinyatakan sembuh dan tidak ada penambahan kasus meninggal. 

Pemerintah masih terus berusaha memutus rantai penyebaran virus ini dengan masih memberlakukan PSBB di sejumlah daerah. Seperti diketahui hal ini memberikan rentetan dampak bagi masyarakat. Pertama, PHK massal. Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Mochamad Ade Afriandi mencatat ada 62.848 pekerja dari 1.041 perusahaan yang dirumahkan dan mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus corona.  (www.depok-pikiranrakyat.com, 05/05/2020)

Kedua, kemiskinan. Dampak dari pendemi ini dirasakan langsung terutama bagi mereka  para pekerja harian dan masyarakat miskin seperti petani dan pedagang kecil. Hal tersebut memunculkan orang miskin baru. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan sedikitnya ada penambahan jumlah orang miskin baru sebesar 1,7 juta orang. ( www.radarcirebon.com, 09/05/2020)

Ketiga, Pengangguran. Adanya PHK massal dan terhentinya sebagian aktivitas di sektor ekonomi menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Di luar dampak Covid 19 saja, BPS Jawa Barat mencatat pada Februari 2020 dalam setahun terakhir jumlah pengangguran di wilayah ini bertambah 23.350 orang. Apalagi ditambah dengan pandemi ini tentunya angkanya meningkat dalam dua bulan terakhir.

Pandemi ini pasti memberikan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun dengan melihat tiga hal tersebut kita bisa menilai bagiamana upaya pemerintah dalam penanganan virus ini. Adanya kebijakan yang mencla mencle dan tak jelas arah terhadap pemberlakuan PSBB karena alasan ekonomi yang takut mati serta bantuan sosial yang sering kali tak tepat sasaran dinilai masyarakat bahwa pemerintah setengah hati menyelesaikan masalah ini.

Ironisnya, saat badai PHK masih terus bergulir pemerintah pusat justru membuka pintu bagi TKA China masuk ke Indonesia. Pemerintah sendiri, diwakili Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan beralasan, langkah itu ditujukan membantu ekonomi negara yang terus melemah karena pandemi Covid-19. Jika investasi jalan, maka roda ekonomi pun lancar berputar. Demikian dalihnya. Selalu karena alasan ekonomi. Lalu siapa yang mendapat untung? Merekalah para pemilik modal.

Ditambah lagi semua proyek yang diklaim sebagai upaya meminimalisasi dampak Covid-19. Empat proyek jaring pengaman sosial yang terdiri dari program keluarga harapan, program kartu sembako, program kartu prakerja, dan subsidi listrik nyatanya tak benar-benar memberi rasa nyaman.Rakyat selalu menjadi korban dan akan terus dikorbankan.  Meski rakyat dianggap pemilik kuasa, tapi faktanya hanya menjadi tumbal bagi kepentingan kolaborasi segelintir orang dari kalangan penguasa-pengusaha. Inilah potret sistem ekonomi neoliberalisme dalam sistem demokrasi kapitalis dan rezim pemerintahan sekuler.

Hal ini berbeda jauh dengan sistem pemerintahan dan  kepemimpinan Islam. Dalam Islam, rakyat dipandang sebagai amanah yang harus diurus dan dijaga. Hartanya, akalnya, kehormatannya, agamanya, bahkan nyawanya semuanya menjadi tanggung jawab. Bahkan para penguasa wajib memastikan semua kebutuhan rakyatnya, mulai dari urusan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan serta keamanan bisa terpenuhi dengan baik, melalui penerapan sistem aturan Islam, termasuk sistem politik ekonominya. Adanya jaminan ini berlaku bagi rakyat, orang per orang.  Oleh karenanya, di tengah pandemi, penanganan wabah dan pemenuhan kebutuhan rakyat akan menjadi prioritas utama. Sebab mewujudkan kesejahteraan umat adalah bagian dari amanat kepemimpinan islam. Wallahu'alam bish shawwab

*Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA