Ironi Negeri Anti Korupsi

Oleh: Eriga Agustiningsasi,S.KM

Katakan tidak pada Korupsi! Masih ingat slogan ini? Slogan yang digembar gemborkan di berbagai media termasuk televisi. Slogan yang seolah-olah korupsi ialah musuh bersama dan harus dituntaskan sampai akar-akarnya agar tidak terulang kembali, kini hanya sekedar slogan. Meskipun sudah terbentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di negeri ini.

Namun sayang sungguh sayang, lembaga yang diharapakan  mampu menuntaskan kasus korupsi hingga akar ini pun dilanda berbagai masalah. Bukannya kasus korupsi bisa diminimalisir dan bahkan ditumpas melainkan semakin banyak kasus korupsi yang terjadi. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 23 anggota DPR periode 2014-2019 yang sudah dijadikan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Selain itu ada lima ketua partai politik juga ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan sudah dipidana seperti Suryadharma Ali, Setya Novanto dan Romahurmuzy (VoaIndonesia.com).

Baru baru ini kontroversi revisi UU KPK mencuat di media. Peneliti di ICW Kurnia Ramdhana menyatakan ada 3 undang undang yang menguntungkan pelaku korupsi yakni UU KPK yang sudah disahkan DPR, RUU KUHP, RUU Permasyarakatan yang masih dalam pembahasan. Menurutnya, aturan dalam undang undang terbaru tersebut semakin membuat para koruptor nyaman.

Kabar tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Terbukti dengan revisi Undang-Undang KPK terbaru yang mencantumkan beberapa pasal kontroversial membuat publik semakin geram. Alih-alih menyempurnakan pemberantasan korupsi, malah memungkinkan tumbuh suburnya korupsi di negeri anti korupsi ini. Bagaimana tidak? KPK telah kehilangan status sebagai lembaga independen untuk mengusut kasus korupsi.

Selain UU KPK tersebut, ada lagi aturan terbaru yang membuat para koruptor nyaman diantaranya, di dalam RUU KUHP hukuman bagi koruptor dikurangi dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Dan DPR sudah mengesahkan dalam waktu cukup cepat, sekitar 15 hari (VoaIndonesia.com). Hal ini bukanlah sesuatu yang tidak di sengaja. Mengapa? Kurnia mengatakan bahwa data ICW menunjukkan sebanyak 23 anggota DPR periode 2014-2019 yang sudah dijadikan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Beliau menambahkan aturan terbaru di RUU Permasyarakatan juga akan membuat narapidana kasus korupsi semakin termanjakan. Akan ada remisi bagi narapidana kasus korupsi. Sebelumnya ICW mencatat ada 338 narapidana kasus korupsi yang mendapat remisi saat momentum ulang tahun kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, ada hal yang mengejutkan dari RUU Permasyarakatan ini. Dalam RUU tersebut, narapidana kasus korupsi dapat mengajukan cuti bersyarat untuk mengunjungi lembaga, keluarga bahkan pergi ke Mall. Nyaman bukan?

Hal ini wajar terjadi karena saat ini, Indonesia masih terkungkung dengan sistem kapitalisme yang menjunjung tinggi nilai kebebasan, salah satunya ialah kebebasan hak milik. Dengan kebebasan itulah setiap orang berhak memiliki aset negara bahkan rakyat. Memakan uang rakyatpun menjadi hal yang biasa. Terlebih standar perbuatan yang diambil ialah untung dan rugi, termasuk bagi para koruptor berdasi. Hukum pun bisa dibeli. Jadi, bukan hal yang aneh jika korupsi semakin membanjiri negeri.

Publik mulai geram dengan kondisi ini. Respon juga diberikan oleh kalangan mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia. Senin, 23 September 2019, aksi digelar oleh mahasiswa di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Malang, Makassar hingga Jember. Tuntuannya sama. Bahkan tagar #TurunkanJokowi menjadi trending topik di twitter. Jelas, peristiwa ini harus diberi perhatian khusus oleh Pemerintah.

Pemerintah harus mengkaji ulang Undang Undang KPK, RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan yang penuh kontroversi ini. Jangan sampai kekuasaan dialihkan untuk melindungi dan menjamin HAM para koruptor berdasi, namun menginjak-injak hak pribumi dengan tarikan biaya gono gini. Tunjukkan keadilan di negeri yang katanya negeri hukum ini. Jangan biarkan para koruptor berdasi menguasai negeri anti Korupsi!

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...