DPR-RI dan Presiden harus bertanggung jawab dan sebaiknya mundur

Oleh: Syafril Sjofyan

 

Luhut Binsar Panjaitan melakukan mengalihkan tanggungjawab bahwa akan terjadi klaster baru pandemik Covid karena aksi meminta Buruh dan Mahasiswa. Meminta agar Buruh dan Mahasiswa  harus berpikir jernih untuk melakukan unjuk rasa. Sebaliknya dia tidak menyadari aksi tersebut sebagai akibat kelakuan Presiden Jokowi sendiri yang memaksakan agar UU Cipta Kerja, jika bisa selesai dalam waktu cepat dua jempol buat legislate (tepuk tangan).

UU Cipta Kerja yang sebelumnya bernama UU Cilaka ( UU Cipta Lapangan Kerja) yang telah ditolak sejak prosesnya Desember 2019 dengan demo buruh, masyarakat serta petisi dari para akademisi dan ormas meminta untuk dibatalkan. Ketika itu Jokowi seperti mendengar protes buruh yang unjuk rasa secara bergelombang dengan meminta klaster tentang ketenagakerjaan ditunda pembahasan di DPR-RI. Sepertinya DPR-RI beserta perwakilan pemerintah menurut permintaan Presiden. Akan tetapi mereka rupanya bersandiwara diam-diam tetap membahas dari hotel ke hotel. Sampai membayar mahal hotel termahal untuk proses akhir. Tentunya dengan uang rakyat. 

Tidak saja tokoh bangsa yang telah juga “berteriak” bahwa RUU tersebut diragukan untuk sebagai konsep memingkatkan ekonomi, seperti digembar gemborkan oleh para influensersewaan, dan terakhir secara resmi Muhamadiyah meminta untuk menunda pembahasan RUU Cilaka untuk ditunda sampai pandemik Covid melandai. Namun lembaga DPR-RI dengan tipu daya tentang jadwal (hit and run) tetap nekad mengesyahkan UU Cilaka tersebut, dengan  dua partai menolak bahkan walk out.  

Sekarang UU telah membuat celaka benaran. Masyarakat, buruh dan mahasiswa tidak lagi peduli tentang bahaya pandemik buat mereka. Pikiran jernih seharusnya dipunyai oleh pemimpin Presiden, Menteri bahkan Luhut sebagai Menteri tertua, Ketua-Ketua Partai, Influenser yang anda semua digaji dari uang rakyat. Sekarang Buruh, Mahasiswa dan Masyarakat lainnya bergerak menuntut UU Cilaka tersebut dibatalkan secara serentak di berbagai kota.  Mereka menyabung nyawa untuk memperjuangkan nasib mereka akibat pikiran para pemimpin yang tidak jernih. Pemerintah telah menjual jual murah kepada kepentingan pengusaha, termasuk Bung Luhut menteri tua yang juga pengusaha yang akan memetik hasil sebanyak-banyaknya. 

Pemerintah dengan Pengusaha telah berkolaborasi memasukan racun paham kapitalisme dan liberalisme merusak ideologi Pancasila. Memasukan racun dalam susu. Setelah itu Influenser sewaan menyatakan susu tersebut sedap dan menyehatkan. Wahai para pejabat dan influenser sewaan sudah kah anda cicipi susu dengan racun tersebut. Jika dikemudian hari susu racun membunuh bangsa secara perlahan. Tidak saja rakyat anak cucu akan menuntut tanggung jawab anda semua baik dunia dan akhirat. 

Para elit yang mengaku wakil rakyat di DPR-RI  dan Presiden yang seharusnya benar-benar berpikir jernih dan bijak, akibat memaksakan produk UU Kontroversial dalam prosesnya sudah ditolak dimana-mana, sekarang tercipta gelombang penolakan dotengah pandemik Covid. Tidakah ini akibat Kopig, kekeuh dan budek para pemangku kekuasaan tidak mau menyerap aspirasi masyarakat untuk menolak dan menunda UU Cilaka tersebut. 

Sekarang yang tercipta adalah kegaduhan yang dibuat sendiri  para elit pimpinan. Memaksakan UU Cilaka tersebut benar-benar tidak dengan pikiran jernih dan bijak, anda semua melalui BIN pasti sudah tahu reaksi yang akan terjadi. Kenapa harus ngotot.  Sekarang para elit pemimpin termasuk presiden yang harus bertanggung jawab kegaduhan ini terjadi ledakan klaster pandemik. Termasuk ngototnya para pemimpin melakukan Pilkada Serentak ditengah Pandemik. Pemerintah dan DPR-RI, yang memulai sekarang semua akan menuai badai. 

Presiden Jokowi dan termasuk LBP harus berpikir jernih untuk mundur, karena telah membuat gaduh dengan memaksakan UU Cilaka sebagai pertanggungjawaban anda semua  yang telah mempertaruhkan nyawa masyarakat. Termasuk pemaksaan diadakannya pilkada serentak. 

Termasuk memperalat aparat keamanan negara yakni Polri untuk melanggar UU tentang unjuk rasa, yang seharusnya mengamankan dan mengawal para  unjuk rasa, akan tetapi  telah melakukan kekerasan tidak cukup dengan pembubaran masa unras di titik unjuk rasa. Akan tetapi mengejar dan sweping peserta unras sampai jauh kepelosok kerumah-rumah, kewarung-warung ketempat keramaian penduduk. Melakukan penyiksaan yang keterlaluan sebagain menggunakan polisi pakaian preman, berlaku sadis. Wahai aparat keamanan tugas anda mengayomi, bukan menyiksa. Tidakah anda sadar bahwa mahasiswa yang anda siksa tersebut adalah harapan bangsa dan harapan keluarga mereka, jika terjadi sesuatu terhadap penyiksaan tersebut alangkah berdosanya anda, telah merugikan bagi bangsa dan rumah tangga mereka. 

Sebagai penutup tulisan saya ini Bapak Presiden Jokowi dan Menko Luhut gunakan pikiran jernih anda, ingatlah sumpah jabatan, alangkah bijak jika anda mundur sebagai pertanggung jawabkan jiwa korsa anda. Kebijakan anda telah memalukan bangsa dimata dunia dengan menyiksa rakyat sendiri dengan pemaksaan kehendak menciptakan UU Kontoversial yang telah ditolak dimana-mana. Kepada Ketua Partai sadarlah kekuasaan anda karena suara rakyat, setelah berkuasa janganlah anda lupa menyiksa rakyat. Hukuman bagi partai anda tidak akan dipilih oleh rakyat. Kepada masyarakat rakyat tercinta saya sangat setuju usulan dari para akademisi Yogya lakukan pembangkangan secara nasional. Para Influencer sadarlah uang yang dipakai untuk menyewa anda berasal dari rakyat juga.

Bandung, 8 Oktober 2020

Syafril Sjofyan, Pengamat Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...