13 December 2019

Di Bawah Cengkeraman Investasi Asing

Oleh : Aishaa Rahma
Pegiat Literacy For Change

Dominasi asing memang sudah keterlaluan merasuk ke dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Tidak saja dalam penguasaan sektor ekonomi, yang kemudian melahirkan pengelolaan sistem ekonomi neoliberalisme.   Tapi juga merambah ke bidang pendidikan, budaya dan gaya hidup. Bicara soal serbuan investasi asing ini tidak semata-mata karena hitungan ekonomis dan kebutuhan, turut serta sebuah tren pasar global yang  konon mampu meningkatkan perekonomian nasional.

Padahal ada udang dibalik batu, ketika pihak asing berupaya menguasai pasar dan mengeruk sumber daya ekonomi Indonesia. Sebab negeri dengan 220 juta penduduk serta limpahan hasil buminya ini merupakan jarahan yang potensial dan sangat “seksi” untuk dikuasai.  Ironisnya hal tersebut justru dilegalkan oleh para pengelola negeri ini.

Melansir dari Tempo.co, pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar acara silaturahmi yang bertajuk "Visi Indonesia". Dalam acara ini, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato ucapan syukur atas kemenangannya di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Dalam pidatonya, RI 1 tersebut meminta kepada seluruh pihak untuk tidak alergi terhadap adanya investasi, termasuk investasi asing. Sebab, invetasi asing berguna terutama bagi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.  Semua hal yang menghambat investasi harus dipangkas. Misalnya, seperti perizinan yang lambat, berbelit-belit hingga terdapat pungli alias pungutan liar di dalamnya.   Terkait hal ini, Jokowi berjanji akan melakukan cek langsung ke lapangan.

Berdasarkan Catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan I 2019 total mencapai Rp 195,1 triliun. Nilai ini naik 5,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2018 , yaitu sebesar Rp 185,3 triliun.  Adapun perinciannya, nilai investasi dalam negeri sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun. Sehingga  Jokowi menegaskan jangan alergi terhadap investasi, sebab  akan membuka peluang pada sektor lapangan pekerjaan. (Bisnis. Tempo.co).

Presiden juga berjanji untuk melakukan reformasi birokrasi secara struktural supaya seluruh lembaga yang ada semakin sederhana, lincah dan simpel. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mewanti-wanti jika ada birokrasi yang tidak berubah akan dipangkas. Menurutnya, kecepatan melayani -salah satunya dalam pemberian izin- patut segera dilaksanakan sebab menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Dia menegaskan, jika ada pejabat yang tak bisa mengikuti rencana ini akan dipangkas ujarnya. "Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani, kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat, dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan," kata Jokowi. (Kompas.com)

Investasi Asing: VOC Gaya Baru

“Di era globalisasi ekonomi modern seperti sekarang ini, tentunya kita tidak bisa menolak pengaruh dan terhindar dari perdagangan internasional. Bangsa Indonesia akan jauh tertinggal, bahkan kesulitan ekonomi, jika menolak masuknya investasi asing". Itulah ucapan yang berbusa-busa dan kerap dilontarkan para pengamat ekonomi, bahkan pejabat pemerintah Indonesia yang intinya selalu membela bangsa asing.

Padahal dengan kondisi  seperti sekarang ini, sekalipun sudah banyak perusahaan asing bercokol di Indonesia yang masuk menguasai berbagai bidang, toh Indonesia masih tetap saja jauh tertinggal dari negara-negara tetangganya alias masih tetap saja miskin. Ada pula yang berpendapat, investasi asing atau beralihnya kepemilikan perusahaan lokal menjadi milik asing itu tidak masalah. Toh,  mereka (baca: perusahaan asing) membuka lapangan kerja, membayar pajak, menumbuhkan perekonomian nasional, dan segudang alasan hebat lainnya.

Boleh jadi di satu sisi bisa dipahami alasan tersebut. Akan tetapi persoalannya apakah kita tidak mengelus dada melihat segala macam produk mulai dari kebutuhan pokok hingga sumber daya alam dikuasai dan demi keuntungan asing? Sudahkah dihitung berapa repatriasi keuntungan yang dibawa perusahaan asing ke negerinya masing masing? Pasti proyek triliunan!  Sebab, logikanya sederhana saja, perusahaan asing tentu tidak mau berinvestasi di Indonesia "dengan segala kemudahannya" jika tidak dapat meraup untung gila-gilaan. Lalu dampaknya?  Bangsa ini semakin kerepotan lantaran banyaknya dolar yang keluar negri akibat dari repatriasi ini.  

Patut disadari, persoalannya bukan menolak kerjasama global, bukan pula menolak perusahaan asing berinvestasi di Indonesia. Melainkan yang menjadi pokok persoalan adalah: bagaimana bisa perusahaan asing itu menguasai begitu dahsyat pasar di Indonesia sementara pemilik yang sesungguhnya yaitu rakyat Indonesia, hanya menjadi penonton dan pasar (pembeli)?

Jika saja perusahaan-perusahaan asing itu sejak awal menanamkan modal lewat PMA, dengan ketentuan pembatasan saham dan bidang-bidang mana saja yang boleh dan tidak boleh digarap, barangkali utang negara dan segenap permasalahannya tidak menjadi serumit sekarang. Tapi nyatanya tidak demikian, perusahaan asing itu justru diberi pintu gerbang sehingga leluasa membeli saham mayoritas perusahaan lokal.  Termasuk perusahaan plat merah yang diprivatisasi yang sebetulnya sudah memiliki pasar dan menguntungkan.

Swasta asing di sini bahkan menguasai 100 persen saham bidang usaha strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau saham bidang usaha strategis yang merupakan kepentingan  keamanan negara seperti jaringan telekomunikasi, jasa survei, sistem komunikasi data, maka ini sama saja dengan menggadaikan nyawa negara ini pada asing.  Bahkan tak berlebihan kalau ada yang mengatakan sejak keran investasi (PMA) sejak jaman orde baru dibuka lebar maka Indonesia for sale. 

Karena semua itu melempangkan  jalan pada asing untuk menguasai dan melemahkan keamanan negara melalui penguasaan data dan jaringan telekomunikasi.  Menguasai SDM dan menggunakan data melalui jasa survei untuk kepentingan negara lain.  Monopoli ekonomi melalui retail di marketplace.  Menguasai lab jaringan dan sel untuk merampok plasma nutfah atau bahkan kepentingan senjata biologis. Tak terkecuali menanamkan budaya asing melalui penguasaan pengelolaan pariwisata.

Segitu berbahayanya,  namun  alasan klasik pemerintah lah sering disodorkan.  Ya sedang krisis ekonomi, tidak punya duit, atau perlu menutup lubang APBN, dan berbagai alasan lainnya. Namun apakah pembuat kebijakan tidak memikirkan apa imbasnya? Bagaimana untung ruginya untuk masa depan bangsa ini? Apakah mengatasi pengangguran? Bukankah dengan membiarkan semakin jauh, justru membuat negara ini semakin ketergantungan dengan pihak asing? Maka kondisi negeri ini sebenarnya sudah dijajah tanpa senjata dan tanpa harus berperang. Sebuah bentuk penjajahan ala VOC dengan gaya baru.

Alasan yang lebih mendekati kebenaran adalah kondisi ini sengaja diciptakan oleh bangsa kita sendiri, lantaran para pengelola negeri ini termasuk wakil rakyat pembuat undang-undang telah terjangkit mental korup, mental suap. Betapa tidak, kondisi ketidakmampuan terhadap pihak asing ini diakibatkan oleh lemahnya produk hukum. Karena melalui produk hukum inilah penguasaan ekonomi Indonesia bisa mulus dilakukan pihak asing. produk hukum berupa undang-undang atau perangkat peraturan lainnya itu nyatanya dapat dibuat sesuai pesanan pihak asing, tentu saja yang menjadi agen adalah para birokrat dan anggota legislatif yang duduk menggodok undang-undang. Karena dari tangan-tangan merekalah undang-undang yang memperbolehkan kepemilikan asing itu diterbitkan.

Sistem Islam merupakan Kontrol Terbaik.

Islam tidak sekedar menjelaskan prinsip-prinsip dasar mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, tetapi juga memberikan aturan yang rinci. Sebagai contoh, dalam aspek ekonomi terdapat sejumlah ketentuan Syariah yang mengatur tanah pertanian, riba, mata uang, kepemilikan umum, dan berbagai pendapatan negara.

Berkaitan dengan kebijakan luar negeri, ada sejumlah ketentuan syariah mengenai jihad, perjanjian internasional, dan hubungan diplomatik. Demikian pula dalam aspek pemerintahan, Syariah Islam mengatur masalah pemilihan, pengangkatan kepala daerah, dan syarat mengenai pemakzulan penguasa. Pemimpin dalam Islam wajib menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut apa adanya tanpa menambah atau mengurangi. Tidak dibenarkan bersikap mengikuti kehendak pribadi dan tidak membutuhkan dukungan mayoritas anggota majelis umat untuk menerapkannya.

Bila dibandingkan dengan kondisi saat ini, fakta menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia saat ini adalah sistem sekuler yang diwariskan oleh penjajah Belanda. Hal ini tercermin dalam berbagai perundangan yang masih memakai warisan Belanda seperti kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata dan lain-lain. Kemudian sistem ini dilanjutkan dan dipertahankan oleh kaum imprealis. Sehingga wajar bila kekuatan kolonialis masih bisa terus mengontrol urusan rakyat Indonesia melalui perundangan tersebut.

Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia saat ini memiliki sejumlah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan kolonialis untuk mengamankan kepentingan mereka di Indonesia. Dengan hak legislasi ada ditangan wakil rakyat maka negara-negara kolonialis itu, melalui infiltrasi kepada para senator yang dilakukan dengan berbagai cara, dengan mudah bisa mempengaruhi produk hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan. Hasilnya, lahirlah hukum dan perundang-undangan yang pro kepentingan penjajah. Lihatlah UU Migas, UU penanaman Modal dan UU Sumber Daya Alam dan lain sebagainya.

Sedangkan di dalam sistem Islam, seluruh hukum dan perundang-undangan yang akan diterapkan harus berlandaskan dalil-dalil syara'. Karena itu, pemimpin dalam Islam tidak memiliki pilihan lain kecuali mengambil syariah dan peraturan yang berasal dari Alquran dan as-sunnah. Dengan metode ini, kedaulatan benar-benar berada ditangan Syariah, bukan di tangan para wakil rakyat. Dengan cara ini pula, kekuatan penjajah tidak lagi mempunyai peluang untuk memanfaatkan proses legislasi demi kepentingan mereka. Maka, pintu penjajahan telah tertutup sejak dini .

Karena Allah SWT melarang (haram) memberi jalan pada orang kafir untuk menguasai ummat Islam; “Dan Allah sekali kali tidak memberikan jalan pada orang kafir untuk menguasai orang beriman.” (TQS An Nisa:149).  Wallahu a'lam []

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...