20 July 2019

Di Balik Mahalnya Tiket Penerbangan

Oleh : Ayu Chandra K. F.
Dosen PT Swasta di kota Malang

Kebijakan Pemerintah yang mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat yang sudah berjalan sejak Januari 2019, menuai kontroversi. Pasalnya, mahalnya harga tiket langsung berdampak kepada ekonomi. Sejumlah bandara yang sudah dibangun di era Jokowi di daerah juga kosong melompong akibat anjloknya penumpang pesawat. Berdasarkan data BPS, jumlah penumpang pesawat hanya 24 juta penumpang pada Januari-April 2019, anjlok 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan ada tiga maskapai asing yang siap berkompetisi di pasar dalam negeri. Langkah ini menyusul PT. Indonesia Air Asia yang sudah lebih dulu melebarkan sayapnya ke industri penerbangan Tanah Air. Salah satunya adalah Scoot, sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah (low-cost carrier/LCC) milik Singapore Airlines (SIA) Group. Sebagian pihak menilai, beroperasinya maskapai asing di Indonesia bukanlah solusi dari harga tiket pesawat domestik yang mahal.

Pengamat penerbangan Cheppy Hakim mengatakan, rencana mengundang maskapai asing juga bertentangan dengan Konvensi Chicago 1944 mengenai asas sabotase penerbangan. Menurutnya, memperbolehkan maskapai asing melayani penerbangan domestik bertabrakan dengan artikel tujuh Konvensi Chicago 1944 yang menyebutkan bahwa negara memiliki hak untuk menolak (right to refuse). Gambaran sederhananya, kalau kita undang maskapai asing, itu simbolisasi atau refleksi bahwa kita tidak punya kemampuan mengelola. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menginginkan adanya kajian lebih mendalam mengenai wacana mengundang maskapai penerbangan asing untuk bersaing di industri penerbangan domestik guna menurunkan tarif. Sigit menuturkan, selama belum ada regulasi yang mengatur tarif tiket pesawat, kebijakan ini bisa jadi bumerang bagi maskapai domestik. Selain itu, menurut dia, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya agar tarif tiket sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Menurutnya, banyak keluhan di masyarakat dan akibatnya wisatawan turun. (https://economy.okezone.com/read/2019/06/15)

Bahkan ide mengundang maskapai asing untuk mengendalikan harga tiket pesawat dinilai tidak tepat. Ekonom INDEF Didik J Rachbini mengatakan akar masalah terletak pada indikasi praktik monopoli kartel. Garuda Indonesia membawahi Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air. Sedangkan Lion Air Group memiliki beberapa anak usaha seperti Batik Air, Wings Air, Thai Lion Air, dan Malindo Air. Timbul dugaan bahwa dua perusahaan penerbangan ini memiliki kesepakatan mengenai harga yang beredar. Kekeliruan solusi ala pemerintahan Jokowi menurut Rachbini akan berdampak pada beberapa hal berikut : 1. Maskapai asing akan merugikan pasar dalam negeri, 2. Defisit jasa dan defisit neraca berjalan nasional akan meningkat, dan 3. Pasar dalam negeri akan dinikmati asing

Pengamat Ekonomi Arim Nasim mengemukakan ada skenario busuk dari rezim kapitalis dibalik mahalnya harga tiket pesawat: 1. untuk mengundang maskapai penerbangan asing, khususnya China; 2. untuk membangkrutkan bandara. Analisa ini didasari dari fenomena OBOR (One Belt One Road) yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan China. Kalau selama ini kita mengikuti rencana proyek besar China mewujudkan jalur sutra, maka pertanyaan itu akan terjawab. Anjloknya penumpang pesawat yang berdampak pada pengurangan flight, tentu berdampak pula berkurangnya jumlah pengunjung bandara. Sementara biaya operasional bandara seperti biaya listrik, biaya pemeliharaan dan lain-lain tetap harus ditunaikan. Kalau bandara bangkrut, proyek infrastruktur China akan masuk ke lebih banyak sektor lagi.

Pakar penerbangan China menyatakan, tawaran Indonesia untuk memenuhi penerbangan domestiknya akan sangat membantu keterpurukan maskapai China selama ini. "China telah mengandangkan 96 pesawat yang merupakan 4% dari pesawatnya. Itu merupakan kerugian besar bagi maskapai China", katanya seperti dikutip Reuters. Artinya, semua carut marut ini berkorelasi dengan upaya mendongkrak lesunya pendapatan maskapai China.

 

Akar Masalah Transportasi

Carut-marut transportasi umum di Indonesia dimulai dari kesalahan paradigma dasar berikut perangkat aturan yang muncul dari paradigma dasar tersebut. Transportasi bukanlah sekadar teknik namun kesalahan sistemik. Paradigma salah tersebut bersumber dari paham sekularisme yang mengesampingkan aturan agama. Sekularisme yang melahirkan sistem kehidupan kapitalisme telah memandang dunia transportasi sebagai sebuah industri. Cara pandang ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum transportasi dikuasai oleh perusahaan atau swasta yang secara otomatis mempunyai fungsi bisnis, bukan fungsi pelayanan.

Menurut pandangan kapitalis, dalam pelaksanaan pelayanan publik negara hanya berfungsi sebagai legislator, sedangkan yang bertindak sebagai operator diserahkan kepada mekanisme pasar. Layanan transportasi dikelola swasta atau pemerintah dalam kaca mata komersil/bisnis, bukan berdasarkan melayani kebutuhan rakyat. Akibatnya, harga tiket transportasi publik mahal namun tidak disertai layanan yang memadai.

Pada dasarnya penyebab utama carut marut sistem transportasi di negeri ini karena pengelolaan transportasi tidak berdasarkan Syariat Islam. Sehingga banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Pemerintah sendiri juga lepas tangan. Sehingga banyak pihak bisa bermain. Solusinya adalah menata ulang basis pengelolaan transportasi. Tidak boleh dikelola dari aspek bisnis. Tidak boleh dikelola dengan tata cara muamalah yang melanggar aturan Islam. Negara harus mengelolanya dalam rangka melayani kebutuhan rakyatnya. Sehingga tarif menjadi murah, bahkan sangat memungkinkan untuk bisa digratiskan. Seperti yang pernah dilakukan pada masa Khilafah Utsmaniyah.

Problem ini tidak pernah terjadi di masa Peradaban Islam. Ini adalah tipikal problem Peradaban Sekuler yang dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya diserahkan ke pihak privat. Pernyataan bahwa kalau negeri ini tidak bekerjasama dengan asing maka negeri ini tidak akan maju. Atau, jika dikelola sesuai aturan Islam maka itu hal yang lama, sehingga masalah terkait transportasi ini tidak bisa diselesaikan dengan segera. Maka, kami katakan itu adalah narasi basi yang selalu diulang-ulang. Sudah terlalu lama dan terlalu banyak hubungan ekonomi yang dijalin Indonesia (negeri berpenduduk Muslim terbesar sedunia) dengan negara barat. Dengan janji kehidupan yang lebih baik. Hampir 1 abad (100 tahun) tanpa adanya penerapan Syariat Islam, namun kondisinya malah makin tidak jelas. Memburuk disana-sini.

Umat semestinya semakin cerdas secara politik. Bahwa urusan mereka tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan baik jika umat membiarkan penguasanya mencampakkan Syariat Islam. Maka persoalan ini, sekali lagi, menjadi peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua umat Islam: "Apakah hukum jahiliah yang kalian kehendaki, maka hukum siapakah yang lebih baik (daripada) hukum Allah bagi orang-orang yang yakin". (TQS Al Maidah 50).

Allah subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam memberi jalan orang kafir untuk bisa menguasainya. Perdagangan antar negara era kini bukan hanya transaksi biasa. Tapi telah menjadi alat untuk menguasai negara lain. Rencana mengundang maskapai asing adalah rencana bunuh diri. Faktanya hari ini tidak ada satupun negara yang membiarkan lalu lintas udaranya dikuasai oleh Negara lain. Wajib bagi umat Islam untuk menjelaskan bahaya dari rencana pemerintah mengundang maskapai asing ke dalam negeri kepada masyarakat luas.

Membangun Infastruktur Transportasi  Strategis

Menanggapi kasus mahalnya harga tiket pesawat, Presiden dan Menteri Perhubungan saling lempar tanggung jawab. Bisa diukur mentalitas pemimpin negeri ini bukanlah sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Beda jauh dengan mentalitas yang dimiliki oleh seorang Umar bin al-Khaththab ra tatkala beliau menjadi kepala negara. Berkaitan dengan transportasi beliau berujar “Seandainya, ada seekor keledai terperosok di Kota Bagdad karena jalan rusak, aku khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban diriku di akhirat nanti.” Mindset seperti inilah yang harusnya mendasari pemimpin negara dalam menjalankan kebijakan transportasi.

Pada pemerintahan khilafah, transportasi publik akan dikuasai oleh pemerintah dan tidak akan diserahkan kepada swasta. Dalam Negara Khilafah, prinsip pengelolaan transportasi adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Bukan mengambil keuntungan. Sehingga perhitungan biaya operasional dihitung hanya untuk menutup BEP (Break Event Poin) saja. Jika BEP sudah tercapai, maka dimungkinkan untuk operasional selanjutnya. Bahkan bisa digratiskan. Hal ini karena dalam menjalankan sarana transportasi, infrastruktur yang terlibat semuanya adalah milik publik. Jalan, tiang pancang listrik, energi (bahan bakar) dan lain-lain semuanya adalah milik umum menurut aturan Syariat Islam. Maka, mengambil keuntungan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sebetulnya menjadi milik umum, adalah kesalahan besar.

Investasi infrastruktur strategis dalam perspektif Islam diurai dalam 3 prinsip. Pertama, pembangunan infrastruktur adalah tanggungjawab negara, tidak boleh diserahkan ke investor swasta. Kedua, perencanaan wilayah yang baik akan mengurangi kebutuhan transportasi. Ketika Baghdad dibangun sebagai ibu kota kekhilafahahan, setiap bagian kota diproyeksikan hanya untuk jumlah penduduk tertentu. Di kota itu dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tidak ketinggalan, ada pula pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah. Warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan, menuntut ilmu atau bekerja, karena semua fasilitas tersebut dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar dan memiliki kualitas yang standar. Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki. Teknologi yang ada termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasinya itu sendiri.

Teknologi dan manajemen fisik jalan sangat diperhatikan sejak tahun 950. Jalan-jalan di Cordoba sudah diperkeras, secara teratur dibersihkan dari kotoran, dan malamnya diterangi lampu minyak. Baru dua ratus tahun kemudian, yakni 1185, Paris menjadi kota pertama Eropa yang meniru Cordoba. Abbas Ibnu Firnas (810-887 M) dari Spanyol melakukan serangkaian percobaan untuk terbang. Seribu tahun lebih awal dari Wright bersaudara. Sehingga sampai Sejarawan Phillip K. Hitti menulis dalam History of the Arabs, “Ibn Firnas was the first man in history to make a scientific attempt at flying.”

Hingga abad ke-19 Khilafah Utsmaniyah masih konsisten mengembangkan infrastruktur transportasi. Saat kereta api ditemukan di Jerman, segera kemudian Khalifah memutuskan untuk membangun jalur kereta api dengan tujuan utama memperlancar perjalanan haji. Tahun 1900 M Sultan Abdul Hamid II mencanangkan proyek “Hejaz Railway”. Jalur kereta ini terbentang dari Istanbul, Ibukota Khilafah, hingga Makkah, melewati Damaskus, Jerusalem dan Madinah. Dengan proyek ini, dari Istanbul ke Makkah yang semula 40 hari perjalanan dipersingkat menjadi 5 hari.

Inilah bukti bahwa Khilafah serius dan mampu dalam memenuhi segala kebutuhan rakyat. Dengan penerapan sistem ekonomi Islam oleh Negara, maka akan memberikan jaminan pembangunan ekonomi yang berkah, adil dan sejahtera. Sehingga bisa meminimalisir kesenjangan ekonomi dan menjauhkan masyarakat dari kerusakan. Khilafah, sebagai institusi penerap Islam akan menyediakan infrastruktur transportasi yang aman, terjangkau dan memadai dengan teknologi terkini.

Wallahu a’lam bi ash-showab

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...