19 June 2018

Deradikalisasi Membidik Kampus, Untuk Apa?

Oleh: Pita Kumudasari, S.Si
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Terkait kabar yang menyeret tujuh kampus negeri ternama yang di sebut-sebut terpapar radikalisme, Menristek Dikti M Nasir akan memanggil semua rektor perguruan tinggi tersebut setelah liburan lebaran, M Nasir akan meminta universitas-universitas negeri memperbaiki kurikulum dan meminta rektor mendata seluruh mahasiswa, staf, serta dosen yang terpapar redikalisme. (m.detik.com/7 Juni 2018).

Jika di telusuri, hal ini berawal dari kasus dosen di beberapa PTN ternama terkait meme yang mereka buat atas pencabutan BHP HTI. Mereka dianggap pro HTI yang mengusung Khilafah sebagai ide yang membahayakan NKRI. Pernyataan yang mereka buat dalam meme hanyalah sebagai pengungkapan kebebasan berpendapat tentang proses hukum yang di hadapi HTI. Jika hal tersebut dianggap salah sebenarnya bukan menjadi alasan pemerintah untuk mengkriminalkan dengan label radikal terhadap para dosen tersebut mengingat negara ini adalah negara demokrasi yang mengusung kebebasan perpendapat, berperilaku, kebebasan hak milik dan beragama. Biarlah masyarakat yang menilai, jika pemerintah konsisten dengan sistem demokrasi yang dianutnya.

Begitu juga yang terjadi di Universitas Riau, Densus 88 melakukan penggeledahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang diduga ada alumni yang terlibat aksi penyerangan di mapolda Riau (Republika, 4/6). Langkah penggeledahan ini amatlah di sayangkan karena tidak di sebutkan dan disertakan bukti-bukti yang mengarah kepada keterlibatan tersangka. Semua terlihat instan dan tiba-tiba, apalagi tersangka hanyalah seorang alumni.

Selama ini kampus adalah lembaga independen dan institusi akademis di mana para intelektual berada. Aspirasi dan kekritisan mereka amatlah di perlukan untuk perbaikan negeri ini. Orde baru dan reformasi adalah hasil dari kekritisan mahasiswa terhadap kebijakan yang ada di negeri ini. Agaknya rezim sekarang ingin peristiwa tersebut tidak berulang kembali, maka dilakukanlah upaya-upaya pembungkaman di lembaga intelektual ini dengan alasan radikalisme yang akan membahayakan Pancasila dan NKRI. Tujuannya tidak lain untuk mengokohkan rezim penguasa yang saat ini sudah terlihat melemah dengan berbagai persoalan-persoalan yang menimpa negeri dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Upaya itu akan sangat membahayakan kelangsungan negeri ini karena bisa menghilangkan potensi kampus sebagai wahana dan aspirasi politik. Maka hilanglah pemahaman politik dan sifat kritis pada sifitas akademisi kampus. Lalu apa yang akan terjadi pada negeri ini di masa mendatang? Siapakah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan negeri ini? Jika output generasi negeri ini tumpul akan pemahaman politik? Yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin boneka yang mudah di atur oleh negara asing yang ingin menguasai negeri ini. Upaya menjauhkan kampus dari aspirasi politik hanyalah akan membuka buruknya sistem demokrasi yang ada. Sistem demokrasi kapitalis belum terlihat mampu memperbaiki persoalan-persoalan negeri dimanapun negeri pengembannya berada.[***]

Category: 

Berita Terkait

Loading...