Wacana Percepatan Munas Golkar Langgengkan Kekuasaan Ical

KONFRONTASI - Calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap mekanisme pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar diharapkan berjalan sesuai AD/ART. Salah satunya, memberikan kesempatan kepada setiap kader untuk maju dalam Musyawarah Nasional IX partai tersebut. Menurutnya, ada upaya untuk mempersulit kader-kader yang akan maju.

"Jadi bukan mengganjal, tapi tidak mempermudah," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (12/11)

Airlangga mengatakan sesuai AD/ART seharusnya persyaratan maju sebagai calon ketua umum adalah memiliki 30 persen suara baik dari DPD I, DPD II atau ormas. Namun ada upaya-upaya untuk mempersulit persyaratan itu dan mempercepat pelaksanaan Munas.

Airlangga membeberkan adanya skenario yang tengah direncanakan DPP Golkar untuk memuluskan langkah Aburizal Bakrie kembali terpilih melalui jalan aklamasi di Munas IX Golkar. DPP Golkar ditengarai melakukan konsolidasi dengan DPD I di Bali sebelum penyelenggaraan Rapimnas 17-19 November di Yogyakarta.

Konsolidasi itu untuk memastikan DPD I menyepakati percepatan penyelenggaraan munas dari rencana sebelumnya awal Januari 2015 menjadi akhir November 2014.

Selain itu Airlangga juga membeberkan akan diterapkan pula persyaratan tambahan bagi kandidat ketua umum yakni harus memenuhi dukungan 10 DPD tingkat I dan 30 persen DPD tingkat II.

Airlangga menduga wacana percepatan Munas dilakukan untuk membatasi ruang gerak kandidat ketua umum lain untuk menyosialisasikan diri sebagai kandidat ketua umum, dan mengumpulkan dukungan daerah.

Dengan demikian, kata dia, hanya Ical yang bisa memenuhi persyaratan yang diterapkan, dan Ical dapat melenggang mudah melalui jalur aklamasi dalam Munas IX Golkar.[ian/rm]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...