Tolak Penyedotan Pasir untuk Reklamasi Teluk Jakarta, Nelayan Diintimidasi Aparat

KONFRONTASI-Kapal penyedot pasir untuk mengambil material proyek Reklamasi Teluk Jakarta kerap mendapat penolakan dan diusir oleh warga Desa Lontar . Namun, warga kerap ditawarkan 'uang damai' dan mengaku mendapat intimidasi dari aparat.

Hal tersebut disampaikan warga yang berprofesi sebagai nelayan saat rombongan Komisi IV DPR melakukan peninjauan di Tempat Pelelangan Ikan di Desa Lontar, Tirtayasa, Serang, Banten, Rabu (20/4/2016). Dari bibir pantai, rombongan yang didampingi tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu melihat kapal penyedot pasir yang dimaksud.

"Jadi kemarin, Pak, ada dari teman kami yang dilaporkan ke polsek. Karena kita mau usir kapal itu, ada yang lempar pakai batu dan bom molotov," ungkap seorang nelayan berinisial N mengadu kepada Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga.

Dalam perbincangan itu ada seorang personel Babinkamtibmas Polri. Viva Yoga pun lalu menanyakan perihal itu kepada personel tersebut.

"Polisi di sini untuk mimpin agar masyarakat kondusif aja pak. Kejadian kemarin hanya dicatat, enggak melebar. Saya asli dari sini, hanya membantu agar masyarakat kondusif," kata polisi itu menjelaskan kepada Viva Yoga.

Ternyata tak hanya itu. Nelayan N bersama rekan-rekannya juga menceritakan ada keterlibatan aparat TNI yang mendatangi warga.

"Ada anggota Kopassus terlibat di sini juga. Ada 3 orang, bukan orang sini. Mereka enggak diperintahkan dari komandannya, tapi perorangan aja," ucap nelayan N.

Sayangnya N tidak mau merinci bentuk intimidasi yang dilakukan oleh personel TNI itu. "Masuk door to door ke rumah warga gitu, Pak," tuturnya.

"Kamu kasih tahu siapa namanya. Kami akan cek dan tindaklanjuti, enggak bisa kita gerak kalau ada buktinya," tukas Viva Yoga.

Nelayan N berjanji akan memberi data tersebut. Ia dan Viva Yoga saling bertukar nomor telepon. Keterlibatan aparat TNI/Polri ini memang belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun di lokasi yang sama, seorang istri nelayan mengaku mendapat penawaran uang dari pihak perusahaan dari aparat desa dan juga dari pihak yang mengaku dari PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI AD).

"Yang bagi-bagi uangnya dari RT, sama dari PPAD. Kalau nelayan nggak mau. Dimintai fotokopi KTP sama KK. Ngapain kita ambil? Cuma dikasih uang Rp 100 ribu, kalau ke laut dapat Rp 500 ribu. Sekarang suami saya 5 hari enggak dapat apa-apa," ujar Ibu Sap dengan nada marah.

Pemberian uang damai ini berdasarkan informasi dari nelayan adalah agar warga agar mau menyetujui perpanjangan izin penyedotan pasir di Perairan Lontar yang akan habis bulan ini. Warga yang menerima disebut akan mendapat uang sebesar Rp 100 ribu per KK dengan syarat menandatangani surat perjanjian dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK.[mr/dtk]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...