Terkait Covid-19, Sandiaga Uno Minta Jangan Benturkan Kesehatan dan Ekonomi

Konfrontasi - Pengusaha sekaligus Founder OK OCE Sandiaga Uno meminta sejumlah pihak tidak membenturkan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah secara beriringan dinilai sudah tepat.

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi dalam negeri tidak saja menjadi tugas pemerintah. Sandi menyebut, krisis fundamental yang terjadi saat ini menjadi tanggung jawab bersama. Baik dari pemerintah, tenaga media, pengusaha, akademisi, dan masyarakat atau civil society.

"Tentunya, siapa yang harus dibantu untuk bertahan? Siapa yang harus diprioritaskan? Itu harus kita lakukan dalam kolaborasi atau kerja bareng dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, tim kesehatan, civil society atau relawan yang melihat sisi kemanusiaan ini," ujar Sandi dalam Webinar, Jakarta, Minggu (18/10/202).

Dalam kesempatan itu, Sandi memaparkan, hasil Focus group discussion (FGD) yang dilakukan Tim Relawan Indonesia Bersatu di sejumlah wilayah di Indonesia. Ada kekhawatiran mayarakat terhadap krisis ekonomi dan kesehatan yang diakibatkan penyebaran virus Corona.

Bahkan, klaim kekhawatiran itu sudah mendekati angka 70 persen. Presentase itu karena didorong adanya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus bergerak di sejumlah sektor bisnis. Ancaman PHK itu terus membayangi para pekerja.

"Minggu lalu saya mengunjungi second home-nya Pak Ketum Kadin (Rosan) di Bali, dan saya kunjungan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sesuai dengan FGD bahwa PHK ini angkanya terus bergerak dan ancaman PHK ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Kekhawaturan mereka itu tidak bisa bayar kontrakan, memenuhi kebutuham sehari-hari, bahan pokok, bayar cicilan motor, dan lain-lain. Cemas dengan ancaman kesehatan dan ekonomi (krisis)," katanya. 

Sementara di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebanyak sepertiga pelaku UMKM mengalami peningkatan bisnis. Sementara, dua per tiga kontraksi pendapatan negatif.

Kontraksi cash flow UMKM yang negatif tersebut karena rendahnya tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat yang terus terjadi. Instrument fundamental ekonomi nasional itu, kata Sandi, terus ditekan, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. 

"47 persen dari bisnis UMKM di laporkan harus tutup, sementara ini juga di dukung oleh data Asian Development Bank (ADB). Namun, yang paling kita khawatirkan bahwa di FGD hampir dua per tiga dari masyarakat Indonesia terutama di kelas menengah bawah sudah mengurangi pengeluarnya khususnya pengeluaran di bidang makanan. Ini konsusmsi kita bicara satu hal yang sangat penting dalam pemuliham ekonomi kita," ujarnya. 

"Penyelamatan ini prioritasnya adalah ekonomi keluarga, khususnya di sisi konsumsi, lapangan pekerjaan, kita harus jalan bareng, kita kencangkan untuk sisi medis untuk pengetesan, dan lain-lain," kata Sandi. (inw/mg)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...