Soal PP Kebiri, Polri: Penyidik Tetap Mengacu KUHAP

KONFRONTASI-- Polri menyatakan bahwa terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang hukuman kebiri bagi predator seksual pihaknya tetap mengacu pada KUHAP.

"Terkait dengan hukuman kebiri kepolisian sebagai penyidik tetap mengacu pada KUHAP," kata Kabag Penum Humas Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021).

Untuk eksekusinya, Ahmad mengaku hal itu bukanlah ranah dari kepolisian. "Eksekusi itu adalah ranah dari jaksa penuntut umum," ujar Ahmad.

"Kami hanya melakukan penyidikan. Kita melakukan bagaimana mengungkap sesuatu. Mencari unsur pidananya. Jadi mengikuti criminal justice system," imbuhnya.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Hukuman Kebiri, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Beleid tersebut diteken Jokowi pada 7 Desember 2020. PP tersebut merupakan peraturan turunan dari Pasal 81A Ayat (4) dan Pasal 82A Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 2 Ayat (1), disebutkan pelaku persetubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Sementara di Pasal 2 Ayat (2) menyebut pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.[mr/okz]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...