Soal Omnibus Law, PDIP dan Jokowi bisa jadi 'Sasaran Tembak' Kekecewaan dan Kemarahan Rakyat

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) menyingkapkan bahwa PDIP paling depan dukung Jokowi dan Omni-Cilaka,, sehingga jadi sasaran ketidak-puasan thd UU Cipta Kerja yg sangat pro-oligarki tapi rugikan buruh, hak adat, lingkungan dsb. Yang paling banyak terima upeti & manfaat UU itu, malah sembunyi & lepas tangan, dapat suara besar pula.

'' Dugaan saya, tentu ada yang paling banyak terima upeti & manfaat UU itu justru bukan PDIP, tapi  malah sembunyi & lepas tangan, dapat suara besar pula. PDIP dan Jokowi perlu waspada dan hati hati juga dengan manuver kudeta merangkak oleh pihak pihak tertentu yang bergerak secara sembunyi dan lepas tangan,''kata Herdi Sahrasad, analis politik dan pengajar senior  Universitas  Paramadina. 

Ada kabar tak sedap bahwa usai tutup Pabrik di RI, Nissan merekrut 2.000 karyawan Baru di Thailand, dan mengenal hal ini, RR bilang: '' Lho bukannya UU Omni bakal membuat industri manufuktur Indonesia lebih menarik ? Lho kok kepiye, malah kabur ? Jangan-jangan salah-diagnosa dan salah-obat,'' kata RR.

Demikian halnya  analisis Pakar politik dan radikalisme dari  Universitas Paramadina Herdi Sahrasad.  Dalam hal ini, Herdi Sahrasad, analis Paramadina, menduga dan menilai manuver dan langkah parpol-parpol di Koalisi Jokowi yang menggerakkan dan mendorong Omnibus Law,  membuat PDIP dan Jokowi berhadapan dengan rakyat dan dikhawatirkan menjadi sasaran tembak oleh rakyat sehingga bisa menggerus dan membuat  semacam 'kudeta merangkak' untuk menjungkalkan Pemerintah Jokowi dan PDIP.  ''Kontroversi Omnibus  Law membuat Golkar dan Nasdem dll hampir pasti diuntungkan dengan rontoknya popularitas PDIP dan Jokowi, rusaknya kepercayaan masyarakat, mahasiswa dan kelas pekerja terhadap PDIP dan Jokowi,'' ujar Herdi, mantan visiting Fellow di Monash University Australia, UC Berkeley, AS dan CornellUniversity, New York. 


. ''Saya khawatir bahwa PDIP dan Jokowi jadi ''sasaran tembak''  kekecewaan dan kemarahan rakyat (buruh,pekerja, mahasiswa, aktivis dan masyarakat umum), dan Itu keuntungan bagi Golkar, Nasdem dll dalam koalisi yang berkuasa, dan kerugian besar bagi PDIP jelang Pilkada ini,'' kata Herdi Sahrasad, peneliti senior Paramadina Institute of Ethics and Civilization.

OTT KPK, Membongkar Perseteruan Jokowi vs Mega Jilid 2?

Sebelumnya publik menilai pelemahan KPK,  pemberlakuan UU MInerba  dan UU CIpta Kerja  telah menggerus image PDIP dan Jokowi  

Soal Omnibus Law dan lainnya yang bikin gaduh dewasa ini, Politikus PDIP Perjuangan, Darmadi Durianto meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) hati-hati dengan perubahan arah politik para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Para menteri itu bermanuver dan mengingatkan kita pada kudeta merangkak untuk menghadapkan PDIP dan Jokowi versus rakyat.  Yang diuntungkan adalah Golkar, Nasdem dan parpol lain .Menurut Darmadi, bukan hal yang tak mungkin jika ada manuver politik dari beberapa pembantu presiden.

Pemecatan Kader Partai Setiap Pilpres akan Terulang – parlementaria.com

Herdi Sahrasad

"Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (Pilpres)," ujar Damardi, seperti dikutip Pikiranrakyat-bogor.com dari RRI, pada Sabtu 24 Oktober 2020.

Meski demikian, Darmadi tak mengatakan secara detail soal menteri-menteri yang dinilainya 'manuver'. Imbauan yang disampaikan PDIP tersebut, terkait adanya dugaan permainan para menteri d dalam kabinet periode saat ini.

“Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal. Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah!” tegas Darmadi.

Singkatnya, Jokowi diimbau segera lakukan evaluasi berkala kepada para menteri.

Soal Dukungan untuk Jokowi di 2019, Megawati: Enggak Ada Bocoran - Nasional  Tempo.co

“Per tiga bulan bila perlu mesti ada review secara ketat. Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasikan adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui pak presiden. Jangan menunggu sesuatu terjadi, tapi kita harus waspada dan antisipasi,” tuturnya.

Anggota DPR dapil Jakarta ini pun memprediksi bahwa loyalitas para pembantu Jokowi akan terlihat di pertengahan periode kedua nanti.

"Apakah masih loyal atau tidak, nanti di pertengahan jalan (dua tahun setengah pemerintahan) akan kelihatan. Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan program-program yang digariskan pak presiden tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka," ungkapnya.***

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...