Setidaknya Tiga Kategori Pelanggaran Ditemukan Bawaslu Kaltim

KONFRONTASI -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kaltim selama proses pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 pada 9 Juli lalu, setidaknya menemukan tiga kategori pelanggaran yang dimungkinkan bisa berkembang.

"Tiga kategori pelanggaran saat pemungutan suara dalam Pilpres itu adalah pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana Pemilu, dan pelanggaran administrasi," ucap Tri Eriyanto, Komisioner Bawaslu Kaltim Bidang Pengawasan saat ditemui di Samarinda, Rabu.

Berdasarkan data total kasus yang masuk katanya, pelanggaran didominasi pada jenis pelanggaran administrasi, tetapi dia belum bisa memberikan data secara rinci bentuk pelanggaran yang terjadi karena dimungkinkan akan terus berkembang seiring adanya laporan masyarakat dan kemungkinan adanya temuan baru.

Saat ini pihaknya juga melakukan evaluasi tentang pelaksanaan Pilpres untuk wilayah Kaltim dan Kaltara, yakni untuk perbaikan proses dan tahapan pada Pemilu di masa mendatang.

Dia menggambarkan tentang situasi yang terjadi dilapangan, yakni apabila terjadi persoalan pada tingkat rekapitulasi, maka dibenarkan untuk membuka kotak suara demi memastikan hasilnya.

Namun tindakan seperti itu hanya boleh dilakukan jika sudah tidak ada solusi terbaik lainnya, atau jalan satu-satunya memang harus membuka kotak suara.

Sedangkan untuk mengantisispasi masalah lain di lapangan, maka pihaknya tetap berpedoman pada hasil salinan lembaran formulir C-1 dari tempat pemungutan suara (TPS).

Di sisi lain, Bawaslu Kaltim juga menyiapkan Panwaslu di masing-masing kabupaten dan kota untuk dapat mengawasi proses rekapitulasi di setiap tahapan.

Pengawasan proses rekapitulasi tetap dilaukan karena pada tiap-tiap tahapan terdadat cela untuk terjadinya perubahan angka, baik disengaja ataupun tidak sengaja sehingga dengan adanya pengawasn melekat, maka perubahan angka tersebut dapat dihindari.

Dalam pengawasan Pemilu, Panwaslu merupakan lembaga yang bersifat statis. Panwaslu sebagai lembaga identifikasi awal dan menemukan unsur-unsur terjadinya pelanggaran Pemilu, selanjutnya dirumuskan dalam rapat Gakumdu untuk diteruskan ke instansi-instansi yang berwenang dalam fungsinya.

Disinggung mengenai jumlah golput di Kaltim, Tri mengatakan bahwa angkanya masih tingi yang mencapai 40 persen. Banyak hal yang mempengaruhi munculnya golput, di antaranya adalah masih minimnya sosialisasi dan ajakan menggunakan hak pilih.(Juft/Ant)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...