Rizal Ramli Serukan ''Stop dan Hentikan Demokrasi Kriminal, Politik Uang, Korupsi''

KONFRONTASI- Tokoh Nasional Dr Rizal Ramli menilai kunci yang menghancurkan ketatanegaraan Indonesia saat ini adalah ‘politik uang, money politics, KKN (korupsi,kolusi, nepotisme)’. Hal ini jelas berbeda dengan negara lain yang tingkat demokratisasinya sudah maju.

“Saya diundang makan siang dengan PM (Perdana Menteri) Belanda. Iseng-iseng saya tanya ke dia, ‘habiskan uang berapa untuk jadi PM?’ Dia tersinggung. Dia bilang saya kurang ajar tanya seperti itu,'” ujar Rizal di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Rizal menceritakan, PM Belanda tersebut tak keluarkan uang untuk menjadi pejabat. Dia bilang hanya keluarkan ide.

Sementara di Indonesia, untuk jadi gubernur, walikota, bupati, si calon harus mengeluarkan uang miliaran rupiah.

“The mother corruption in Indonesia, I'm sorry to say, politics,” tegas eks Tim Panel Ekonomi PBB ini.

Jadi menurut Rizal, sudah saatnya parpol di Indonesia, dibiayai negara seperti di Eropa, Australia, Selandia Baru dan negara demokrasi maju lainnya.

“Dan kalau saya hitung gak banyak kok, setahun cuma Rp6 triliun. Dibanding kalau partai nyolong ramai-ramai, estimasi bisa sampai Rp50-70 triliun setahun,” sambung Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

Tetapi bukan hanya sistem pembiayaan parpol saja yang mesti diubah. Tapi juga sistem pengelolaan partai juga demikian. harus ada demokratisasi internal di parpol.

“Parpol jangan lagi seperti perusahaan keluarga. Kalau jadi dibiayai, maka syarat AD/ART harus diganti. Harus ada demokrasi internal. Jadi siapapun masuk PDIP, Demokrat, Gerindra atau yang lain, bisa jadi ketum. Jadi demokrasi bukan pidato doang,” papar dia.

“Ayo kita hentikan demokrasi kriminal, menjadi  demokrasi yang amanah, ‘good democracy, untuk mewujudkan good governance’,” tandas Rizal.

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...