10 December 2018

Rizal Ramli, Rajawali Bangkit dan Mission Impossible ala Gubernur BI

KONFRONTASI- Masyarakat dan Gubernur BI Perry Warjiyo rasanya belum lupa bahwa teknokrat senior Rizal Ramli PhD dengan jurus Rajawali Bangkit,  pernah mengingatkan  pemerintahan Jokowi, civil society  dan dunia usaha bahwa  Indonesia harus bangkit dan harus tumbuh 9%-10%  kalau kita ingin  sejahtera,adil, maju dan jadi besar seperti Jepang dan China RRC.

Namun Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kemarin memproyeksikan Indonesia bakal sulit naik level dari negara berpendapatan menengah (middle income) ke berpendapatan tinggi (higher income) atau negara maju pada 2030. Sebab, pendapatan per kapita Indonesia masih belum memadai.

"Ini terus terang mungkin mission impossible kalau kita asumsikan dan kemudian lakukan proyeksi di BI. Kita bicara proyeksi long term pakai pendekatan supply side,” kata dia dalam Diskusi Publik Indonesia 2030: Peluang dan Tantangan Ekonomi di Gedung Pakarti, Jakarta, Rabu (6/6). Indonesia bisa saja naik level lebih cepat yaitu di tahun 2040 jika pertumbuhan ekonomi bisa digenjot lebih tinggi yaitu mencapai 6,4%. Namun, untuk mencapai ini, Indonesia harus kerja sangat keras. Menurut Gubernur BI, perlu kerja yang lebih keras untuk naik level. Bila pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa mencapai 5,6%, Indonesia diprediksi bisa naik level pada 2045 dengan pendapatan per kapita di atas 10 ribu. Per 2017 lalu, pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai US$ 3.876.

perry warjiyo

Dalam kaitan ini, Rizal Ramli mengatakan, kalau pertumbuhan hanya sekitar 5%, stagnan begini terus, maka sampai 2030 Indonesia hanya jadi negara tertinggal di Asia, dan banyak rakyatnya tetap miskin. Bahkan Indonesia makin tertinggal dari Vietnam kalau stagnasi ekonomi di 5% terus berlanjut. Harus ada reformasi, gebrakan Rajawali untuk mewujudkan kebangkitan Indonesia.

Tokoh nasional Rizal Ramli [RR]  menyadari dan mengingatkan bahwa tugas pemerintah Jokowi adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dan yang lebih penting adalah tingkat kesejahteraan rakyat, bukan semata produk domestik bruto [ GDP] 1 trilyun dolar AS.

‘’Hari ini kita boleh bangga bahwa GDP Indonesia 1 trilyun dolar AS, tapi GNP kita lebih rendah karena banyak kontribusi orang asing di dalamnya. Tapi kalau GDP kita dibagi 260 juta penduduk Indonesia maka GNP kita hanya 3600 dolar AS. Kita itu terendah dibandingkan Malaysia 10 ribu dolar AS [nyaris tiga kalinya], Thailand 6000 dolar AS nyaris dua kalinya, Singapura 53ribu dolarAS- nyaris 15 kali kita. Jadi, selain besarnya GDP penting, yang jauh lebih penting adalah tingkat pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Jangan dilupakan hal ini,’’ujar RR. 

‘’Nah tahun 2030 ada beberapa cara dalam melihat  proyeksi ini, dan ada yang menggunakan purchasing parity power, bukan makai nominal dolar. Hitungan begini tak semua setuju, karena dalam membeli satu burger di Indonesia dengan dolar, maka akan berbeda dengan dolar AS di negara lain, termasuk dampaknya dan sebagainya. Saya mohon maaf bahwa  debat soal purchasing power parity itu banyaklah dan terus berlangsung,'' kata RR, mantan Menko Ekuin dan Menko Kemaritiman dalam dialog di TV One Selasa malam [3/4/18]

Indonesia tidak  akan maju dan tidak akan  sejahtera  selama  model ekonomi yang diikuti ini model Neoliberal ala Bank Dunia yang tidak akan mampu mengangkat,  paling maksimal  6% itu pun tumbuh dengan hutang besar. ''Dan saya mohon sahabat saya, utang itu jangan dibandingkan dengan GDP, namun dengan debt service ratio, yaitu rasio kemampuan  kita dalam membayar utang,'' ujar RR.

''Kita  mampu dan percaya ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas  10% dari 2019-2024 secara rata-rata sehingga pendapatan per kapita kita bisa naik dari 4000 dolar AS menjadi 7000 dolar. Jepang tumbuh 12%  selama 20 tahun setelah Perang Dunia II karena keberhasilan PM Ikeda. Dan China tumbuh 12% selama 25 tahun di era Deng Xiaoping dan Zhu Rong Ji.  Maka Jepang dan China jadi raksasa .Saya ingin Indonesia bangkit dan menjadi raksasa Asia Tenggara, dan kita mampu untuk itu dengan kepemimpinan kita yang amanah,'' kata teknokrat senior Rizal Ramli  dalam dialog ILC di TV One Selasa malam (3/4/18)

Menurut RR, soal utang Indonesia dewasaini yang Rp7000 trilyun (swasta dan negara)   jelas tidak masuk akal jika rasionya harus membandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang.  
“Membandingkan rasio utang dengan Amerika itu konyol. Karena AS itu tinggal cetak dollar dan jual ke luar negeri,  ongkos cetak 100 dolar hanya dua dolar dan apalagi didukung hegemoni militer dan politik,” jelas Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Tak masuk akal kalau kita membandingkan utang RI dengan Jepang, sebab meskipun utang Jepang tinggi tetapi  income internasionalnya sangat tinggi dan dari kaca mata riil ekonomi Jepang mempunyai net international investment positions USD2.8Triliun yang berarti memiliki net external assets positif alias bangsa kreditor.  Hal ini berbeda dengan Indonesia yang net international investment positionnya negatif lebih dari USD400Miliar alias mempunyai net external liabilities atau benar-benar negara dengan neraca sebagai negara debitor.
“Kalau membandingkan rasio utang terhadap GDP duga Jepang juga tidak tepat. Karena (di Jepang) sebagian besar utang domestiknya itu bunga murah. Sehingga tidak bisa didikte kepentingan bond holder (pemegang surat utang),” papar dia.

Sejauh ini. Imbuh RR, debt service ratio di Indonesia 39-40% atau tertinggi di Asia Tenggara, sementara batas yang dianggap aman maksimal 25%. Sementara itu sekitar 41% utang negara dalam valuta asing. Dengan average time to maturity 9 (Sembilan) tahun dan yang bertenor (jatuh tempo) 5 (lima) tahun sebesar 40% nya, akan menjadi beban berat APBN dalam 5 (lima) tahun kedepan. Pemerintah juga tidak bisa membandingkan tax ratio Jepang yang 31% PDB sementara tax ratio Indonesia kurang dari 11% atau praktis yang terendah di Dunia. Menurut RR, dua-tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi  stagnan, mandeg pada angka 5%, dan itu nggak usah dibantah-bantah karena Pak Jokowi mengakui  kok pertumbuhan ekonomi kita rendah. Maka pertanyaannya pak Jokowi: ‘’Bisa nggak kita mencapai hal pertumbuhan 7% atau lebih?’’ Pak Jokowi mengeluh mengapa pertumbuhan ekonomi kita rendah, gimana caranya agar bisa 7%, atau lebih. Bagaimana caranya? Hemat saya, harus tinggalkan model kebijakan makro ekonomi yang super konservatif ala World Bank   yaitu pengetatan, austerity karena ini gagal di seluruh dunia

Gerakan "Indonesia 2019 Presiden Baru" dan "2019 Ganti Presiden" mulai membesar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Tak jarang, gerakan tersebut dinilai sebagai ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Seiring menguatnya gerakan tersebut, nama Rizal Ramli sebagai salah satu penantang Jokowi di Pilpres 2019 pun kian menguat. Bahkan, gencar disosialisasikan bahwa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi 9-12 persen jika Rizal Ramli menjadi Presiden periode 2019-2024.

Selama Presiden Jokowi berkuasa, pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, namun kalau Rizal Ramli (RR) menjadi Presiden, maka pertumbuhan ekonomi digariskan 10 persen, minimal 7 persen. Mengapa? Karena RR ingin kesejahteraan umum dan keadilan sosial terwujud.

Menyedihkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2017 tercatat stagnan dan hanya mencapai sebesar 5,06%. Pertumbuhan ini jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya yang sama-sama ditopang oleh ekspor yang meningkat di kuartal ini. Sementara  pada kuartal III 2017 pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 7,46% dan bahkan tertinggi sejak 7 tahun terakhir. Sedangkan ekonomi Filipina tumbuh 6,9% pada kuartal III dan China berada pada level 6,8%.  Selain itu, ekspor Indonesia sepanjang 2017 hanya mencapai USD145 miliar yang artinya masih kalah dari Thailand mencapai USD231 miliar, Malaysia sebesar USD184 miliar dan Vietnam sebesar USD160 miliar.

Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli menilai, selama pemerintahan Jokowi mengikuti resep Neoliberalisme Sri Mulyani maka  pertumbuhan ekonomi akan melemah dan terpruuk, serta daya beli rakyat pun memburuk. Ingat bahwa Indonesia sudah kalah ekspornya dengan Vietnam dan Filipina, juga kalah pertumbuhan ekonominya dengan Negara-negara tetangga di ASEAN itu.

 “Pilihan sulit bagi Pak Jokowi. Jika terus mendengarkan Menkeu Neoliberal Sri Mulyani, elektibilitas Jokowi akan terus merosot. Kalangan bisnis sudah sebel karena aturan pajak terus berubah”.  Maka Presiden Jokowi tidak ada pilihan, harus menarik garis pemisah dari Menkeu Neoliberal Sri Mulyani, yang bekerja terutama untuk kepentingan kreditors” . Demikian pandangan Mantan Menko Ekuin dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) yang kini Capres Rakyat.

‘’Selamat Pak Jokowi, akhirnya berani beda dengan Menkeu Neoliberal Sri Mulyani terkait aturan pajak yang berubah-rubah,’’ kata RR, sang Capres Rakyat.  Seperti diketahui, Jokowi akhirnya berani menolak  aturan pajak Sri Mulyani. Namun impor pangan era Jokowi masih jalan terus dan jadi bukti perburuan rente ekonomi terus terjadi untuk biaya pilkada, pemilu dan pilpres mendatang.

Terkait impor pangan,  RR sudah mengingatkan di twiternya agar pemerintah jangan impor beras, garam dan sembako lainnya lagi  sebab  itu bukti kemandirian terus sekedar dijadikan slogan dan lipstik pencitraan

Jokowi  perlu menyadari bahwa para sarjana menganggur, kemiskinan meluas dan korupsi merata, sementara pertumbuhan ekonomi merosot tajam, bahkan stagnan. Tantangan yang dihadapi Indonesia terletak pada persoalan mengatasi kesulitan ekonomi ini. Sosok presiden yang dibutuhan adalah yang memahami ekonomi dan di saat bersamaan memiliki keberpihakan pada kepentingan rakyat.

"Kalau mau pertumbuhan ekonomi 10 persen, pilih Rizal Ramli jadi presiden," kata budayawan Jaya Suprana .
Jaya Suprana mengatakan dirinya pernah mewawancarai Rizal yang dikenal sebagai ekonom senior di Jaya Suprana Show awal Januari 2018 lalu. Dalam wawancara itu Rizal  membicarakan kondisi perekonomian saat ini, berbagai tantangan yang dihadapi dan cara mengatasi.

Selama Presiden Jokowi berkuasa, pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, namun kalau Rizal Ramli (RR) menjadi Presiden, maka pertumbuhan ekonomi digariskan 10 persen, minimal 7 persen. Mengapa? Karena RR ingin kesejahteraan umum dan keadilan sosial terwujud.

Menyedihkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2017 tercatat stagnan dan hanya mencapai sebesar 5,06%. Pertumbuhan ini jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya yang sama-sama ditopang oleh ekspor yang meningkat di kuartal ini. Sementara  pada kuartal III 2017 pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 7,46% dan bahkan tertinggi sejak 7 tahun terakhir. Sedangkan ekonomi Filipina tumbuh 6,9% pada kuartal III dan China berada pada level 6,8%.  Selain itu, ekspor Indonesia sepanjang 2017 hanya mencapai USD145 miliar yang artinya masih kalah dari Thailand mencapai USD231 miliar, Malaysia sebesar USD184 miliar dan Vietnam sebesar USD160 miliar.

Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli menilai, selama pemerintahan Jokowi mengikuti resep Neoliberalisme Sri Mulyani maka  pertumbuhan ekonomi akan melemah dan terpruuk, serta daya beli rakyat pun memburuk. Ingat bahwa Indonesia sudah kalah ekspornya dengan Vietnam dan Filipina, juga kalah pertumbuhan ekonominya dengan Negara-negara tetangga di ASEAN itu.

(FF)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...