11 December 2018

Rizal Ramli: Masuknya IMF Memperburuk Krisis Ekonomi Indonesia. Keterlibatan Boediono, Sri Mulyani dalam kasus BDNI/BLBI Diungkap

KONFRONTASI- Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli mengungkapkan peran IMF, Menkeu Boediono, Menko Dorodjatun dan Menkeu Sri Mulyani  dalam kasus korupsi BDNI dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Kehadiran IMF (International Monetary Fund) membuat krisis ekonomi 1998 lebih buruk dan Indonesia makin terpuruk. maka kalau ada para pejabat Indonesia yang mau mengundang  IMF, kita tangkap saja karena mereka pasti  bermental komprador dan merusak ekonomi kita.

"Kalau kita enggak undang IMF, ekonomi Indonesia anjlok dari 6 persen ke 2 hingga 0 persen. Tapi Menko saat itu undang IMF, akibatnya ekonomi anjlok ke minus 13 persen," kata Rizal dalam dialog di ILC TV One semalam. Simak https://www.youtube.com/watch?v=EgwA27voekE&feature=youtu.be

https://youtu.be/EgwA27voekE #ILC BLBI Dr. Rizal Ramli


Rizal  Ramli mengatakan ketika itu dialah satu-satunya ekonom yang menolak kedatangan IMF ke Indonesia. Alasannya, ia melihat perekonomian Amerika Serikat lebih rusak setelah didatangi IMF. "Betul. Begitu IMF masuk, dia sarankan tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen rata-rata jadi 80 persen," ujarnya.

Peningkatan bunga bank itu, kata Rizal, membuat banyak perusahaan sehat jadi bangkrut akibat tingginya bunga bank. Selain itu, IMF saat itu juga menyarankan untuk menutup 16 bank kecil.

"Begitu bank kecil ditutup, rakyat enggak percaya sama semua bank di Indonesia. Apalagi bank swasta seperti BCA, Danamon, hampir kolaps," kata Rizal. Untuk itu, pemerintah terpaksa menyuntikkan dana BLBI sebesar US$ 80 miliar. "Ini termasuk penyelamatan bank paling besar di dunia," katanya.

Saran IMF yang dianggap merusak ekonomi Indonesia tak berhenti di situ. Pada 1998, IMF meminta Indonesia menaikkan harga BBM. Akhirnya pada 1 Mei 1998, Presiden Soeharto menaikkan harga BBM hingga 74 persen.

"Besoknya demonstrasi besar-besaran. Kasus  SARA di mana-mana. Ribuan orang meninggal. Rupiah anjlok makin dalam," kata Rizal.

Rizal mengatakan, akibat tiga kebijakan IMF itu kasus BLBI terjadi. Saat itu pemerintah berniat membantu pemilik bank. Sebanyak 48 bank mendapat gelontoran duit dari Bank Indonesia.

Hasil gambar untuk rizal ramli di tv one

Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Mulanya mereka menandatangani perjanjian untuk pinjam tunai dan dibayar tunai. Namun pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, obligor meminta agar pembayaran tak harus dengan uang tunai, melainkan bisa dibayar dengan aset berupa saham, tanah, dan perusahaan.

Rizal menyebutkan, jika obligor berniat membayar, maka ia akan menyerahkan aset yang sesuai dengan nilai utangnya. Namun faktanya beberapa obligor menyerahkan aset yang nilainya tak sepadan.

Hingga kini, sebanyak 21 bank mendapatkan SKL karena dianggap sudah melunasi utangnya. Namun KPK menemukan ada satu obligor yang mendapat SKL walaupun belum melunasi utangnya.

KPK pun menetapkan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional 2002 Syafruddin Tumenggung sebagai tersangka. Ia diduga menerbitkan SKL ke Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Padahal hasil restrukturisasi menyebut baru Rp 1,1 triliun yang ditagihkan kepada Sjamsul Nursalim, pemegang saham pengendali BDNI.

Rizal menduga, bukan hanya Sjamsul yang mendapat SKL meski belum melunasi utangnya. "Enggak hanya satu, ada beberapa obligor yang belum melunasi kok diberi keterangan lunas. ini lah yang sedang diselidiki," katanya.
Mantan Menteri Ekuin Rizal Ramli juga menyebut fakta skandal obral murah aset pengemplang BDNI dan kasus BLBI yang melibatkan nama  Menkeu Boediono dan Menko Dorodjatun. Dalam kasus aset BDNI malah dijual Menkeu Sri Mulyani dengan harga murah. Sungguh  skandal kriminalitas kerah putih itu mencengangkan dan tidak kalah dahsyat dari skandal Bank Century.

Dalam kesaksian dituturkan bahwa pada tahun 2007, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjual aset BDNI hanya seharga Rp 220 miliar, padahal nilai aset tersebut Rp 4,5 triliun. Sri Mulyani bisa dianggap ikut andil merugikan keuangan negara. Tindakan Sri Mulyani menjual aset BDNI sebesar Rp 220 miliar merugikan negara lebih dari Rp 4 triliun.

Aset BDNI kepada BPPN sebagai syarat keluarnya Surat Keterangan Lunas BLBI. BDNI telah mengantongi surat sakti SKL. Namun disayangkan kepala BPPN yang saat itu mengeluarkan SKL Syafruddin Temenggung yang hanya menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor karena dianggap merugikan negara Rp 4,5 triliun.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...