Rizal Ramli: Bawa RUU Omnibus Law ke Baleg, DPR-RI Hanya Menjadi Stempel Kekuasaan, Tak Punya Hati dan Pikiran

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli mengkritik DPR-RI, Partai Golkar dan parpol lain yang sepakat membawa RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) di tengah derita akibat pandemi Corona dan krisis ekonomi.  ‘’DPR-RI, Golkar dan parpol-parpol itu tidak punya hati dan perasaan. Hanya mau jadi stempel karet kekuasaan, tanpa nurani dan pikiran. Payah, ’’kata RR, Menko Ekuin Era Presiden Gus Dur..

Dalam rapat paripurna DPR yang digelar di kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020), kalangan DPR RI sepakat membawa RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg).

‘’ Ini menelikung dalam kesempitan pada saat semua orang sibuk  dengan pandemi Corona. Gitu amat sih, hukum mau ditekuk seenaknya ? Bejat amat,’’ kata RR.

Dalam Perppu rasa Omnibus Law ada penurunan tarif PPh badan secara bertahap dari yang sebelumnya 25% menjadi 17% lho. Padahal selama ini korporasi kakap menikmati Rp221 Trilyun insentif fiskal dalam berbagai nama.Sementara kita tahu bahwa penghisapan/eksploitasi  atas pekerjalah yang menopang/menyokong "hidup" korporasi-korporasi  besar dan gemuk..

Harusnya  pemerintah menaikkan pajak progresif bagi korporasi atas eksploitasi yang selama ini telah dilakukan, bukan malah sebaliknya.

Sejak awal Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meragukan Omnibus Law yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen.

"Saya nggak percaya, pemerintah saja tidak pernah ngasih angka prediksi pertumbuhan investasi dan lapangan kerja. Kasih angkanya dong. Mohon maaf jika omnibus law dipaksakan lolos menjadi undang-undang, perekonomian Indonesia hanya mandek di angka 4 persen," kata Rizal Ramli di Surabaya, Minggu (8/3/2020). Permasalahan utama yang harus diselesaikan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi menurut dia adalah, bagaimana membersihkan birokrasi yang korup.

Menurut dia, lambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri disebabkan faktor makro ekonomi, gagal bayar kasus Jiwasraya yang mencapai triliunan rupiah, daya beli masyarakat yang anjlok, faktor koreksi perekonomian digital dan terakhir pendapatan petani.

"Saya khawatir di kwartal kedua tahun ini akan ada gejolak ekonomi yang berdampak pada terjadinya gejolak politik di Indonesia. Saya sudah beri peringatan, tapi pemerintah terlalu Jumawa," ujarnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia menolak sikap DPR RI yang akan membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. "Kami berpendapat, anggota DPR yang mengesahkan pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg tidak punya hati nurani dan tidak memiliki empati kepada jutaan buruh yang sampai saat ini bertaruh nyawa dengan tetap bekerja di pabrik-pabrik, ditengah himbauan social distancing dan wabah Corona," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan pers, Jumat (3/4/2020).

 

 

(ff/sumber2) 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...