23 November 2017

Rini Soemarno (Rinso) Dicopot Jokowi? Ini mungkin Penyebabnya

KONFRONTASI- Ini soal nasib Rini Soemarno (Rinso) dan kubu  mantan Dirut Pertamina Arie Sumarno. Isu reshuffle kabinet Jilid 3 semakin memanas. Salah satu isu yang paling panas adalah terkait akan digesernya Rini Mariani Soemarmo dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Ada apakah?

Selain Rini ada sejumlah nama lain yang dikabarkan akan di-reshuffle dan digeser posisinya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rencana perombakan kabinet Jilid 3. Mereka Darmin Nasution, Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, Ignasius Jonan, Teten Masduki, Lukman Hakim Saifuddin, Arcandra Tahar, dan Rini Mariani Soemarmo.

Namun terkait nama Rini, publik seperti tidak percaya. Karena dia adalah orang dekat Presiden Jokowi, fund raiser dan bekas Ketua Rumah Transisi dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Bersama Luhut, Rini termasuk orang kepercayaan Jokowi. Lantas apa gerangan yang melatarbelakangi rencana reshuffle terhadap posisi Menteri BUMN tersebut?

Rini diduga menerima komisi atas proyek kereta semi cepat Jakarta—Bandung. Proyek kereta api yang akan dibangun melintasi jalur Halim (Jakarta Timur), Karawang, Walini hingga Tegalluar (Bandung).

Isu ini diungkap oleh media online Brunei Direct (11/04/2016). Pengungkapannya berawal dari pemeriksaan pada pertengahan Januari 2016 terhadap Gubernur Provinsi Hainan, Ji Wenlin. Dalam pemeriksaan tersebut Ji Wenlin mengungkapkan fakta mengejutkan terkait Rini. Apa fakta itu. Adalah bahwa pada Januari 2016, Ji Wenlin mengatur transfer uang sejumlah USD5 juta (ekuivalen dengan Rp65,6 miliar) ke Menteri Rini.

Ji Wenlin Zhou Yong Kang yang dikabarkan memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat koneksi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno yang saat memiliki jabatan paling menentukan dalam proyek kereta cepat.

Seperti diketahui Ji Wenlin bersama dengan Komite Pusat Partai Komunis China Zhou Yong Kang, keduanya membangun beberapa proyek infrastruktur di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang mendapatkan komisi sebesar 10% hingga 20% dari setiap proyek yang dimenangkan sejumlah perusahaan China di beragam negara Asia. Salah satu perusahaan yang mereka bantu menangkan proyek adalah China Railway Construction Limited.

Seperti diberitakan Brunei Direct, Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang bekerja sama dengan polisi Thailand Letnan Jenderal Pongpat Chsyapan yang tersangkut kasus penyuapan dalam proyek yang dibangun oleh China Railway Construction sejak 2006.

Dengan India, Wenlin dan Zhou memiliki hubungan yang relatif dekat mantan Perdana Menteri Manmohan Singh. Keduanya juga memiliki hubungan bisnis batu bara dengan salah satu petinggi India, Pakaj Bhujbal.

Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang diketahui telah dijatuhi hukuman atas dugaan korupsi selama lebih dari delapan tahun. Ji Wenlin dihukum penjara 14 tahun sedangkan Zhoun Yong Kang dihukum penjara seumur hidup sesuai dengan pemaparan Wang Dan dalam seminar anti-korupsi di Taiwan awal November 2016.

Menanggapi hal itu, Rini terlihat santai dan tidak ambil pusing. Bahkan, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) ini siap jika dirinya dipanggil untuk menepis tudingan tersebut.

“Saya ketawa aja (namanya disebut dalam kasus korupsi di China). Terus terang kasih buktinya. Panggil saya, minta bukti, jangan sembarangan,” ujarnya saat ditemui di Gedung Pertamina Pusat, Jakarta beberapa waktu lalu.

Brunei Direct sendiri memang mencabut berita tersebut. Dalam situsnya tersebut Brunei Direct menyebut mengutip berita dari Reuters dan pihak Reuters tidak menyetujui.

“Berkenaan dengan insiden artikel baru pada bagian web kami, kami ingin mengklarifikasi bahwa artikel itu tidak disetujui oleh Brunei Direct.com dan Reuters,” demikian klarifikasi Brunei Direct pada Rabu (13/4/2016).

Brunei Direct mengaku website-nya diserang hecker. “Website kami baru-baru ini dilanda injection MySQL, mungkin telah menyebabkan artikel itu muncul di website kami. ”Brunei Direct menyadari kesalahan tersebut telah menyebabkan kebingungan. Mereka pun menyesalkan hal itu terjadi.

Isu lain, Rini di-reshuffle dalam kaitan dengan pergantian Direktur Utama PT Pertamina yang janggal dari Dwi Soetjipto ke Elia Massa Manik. Bagaimana mungkin Dwi Soetjipto yang berhasil mengerek laba bersih Pertamina dari Rp19 triliun menjadi Rp42 triliun dicopot begitu saja.

Kabar yang berkembang di internal Pertamina, pencopotan itu terkait langkah Dwi melakukan efisiensi besar-besaran di Pertamina. Salah satunya, pembekuan kegiatan anak perusahaan Pertamina, Trading Agency Ltd. (Petral). Petral kabarnya dikendalikan oleh raja minyak Muhammad Reza dan Ari H. Soemarmo. Ari merupakan kakak kandung Rini, sehingga terjadi benturan kepentingan antara pemecatan Dwi dengan reaksi pembekuan Petral.

Kabarnya Dwi Soetjipto termasuk salah satu kandidat pengganti Rini, selain juga Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Kemungkinan lain adalah karena Presiden Jokowi ingin lebih dekat dengannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Hal ini bisa difahami lantaran menjelang 2019, di mana Jokowi akan mengikuti Pilpres untuk kedua kalinya. Jokowi dikhabarkan lebih nyaman bila didampingi Rini di istana negara.

Manakah dari ketiga isu di atas yang menjadi penyebab apabila Rini di-reshuffle?

KPK bertindak

Lepas dari benar tidaknya dugaan Rini menerima komisi US$5 juta, Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humakina) tetap meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Rini. Alasannya, Humanika melihat informasi tersebut dapat dijadikan bukti awal bagi KPK untuk meminta keterangan kepada Rini.

“KPK harus cepat bergerak dan membongkar kasusnya,” kata Sekjen Humanika Sya’roni beberapa waktu lalu.

Menurut Sya’roni informasi itu tidak boleh dianggap sepele, sebab berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Gubernur Provinsi Hainan Ji Wenlin oleh otoritas penegak hukum China. Wenlin lah, menurut kabar dia, yang mengatur transfer ke Rini dan belakangan pengadilan anti-korupsi China telah memvonis Wenlin dengan 14 tahun penjara.

HUmanika tak hanya merekomendasikan untuk me-reshuffle Rini, bahkan meminta memecatnya. “Presiden Jokowi harus segera memecat Rini dari Kabinet Kerja. Termasuk menghentikan proyek kereta semi cepat Jakarta-Bandung.”

Tak hanya Humanika, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali lewat kader-kadernya meminta Presiden Jokowi me-reshuffle Rini bahkan sejak reshuffle Jilid 1 dan 2. Bagi Mega, Rini dianggap telah menyimpang dan merugikan negara.

Terutama DPR RI meminta Rini diberhentikan karena dianggap tidak transparan dalam menyelesaikan beberapa BUMN. Berkali-kali Rini diundang Komisi XI tidak hadir.

Rini sendiri lebih menyerahkan soal dirinya di-reshuffle atau tidak kepada Presiden Jokowi. Bola kini tinggal di tangah Presiden Jokowi, sebagai pemegang hak prerogratif. (nusantara.news/berbagaisumber)[]

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...