Resmi Ditetapkan Tersangka Suap DPRD DKI, Bos Agung Podomoro "Pulang" ke KPK

Konfrontasi - Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja (AWJ) menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah dalam dugaan suap kepada Anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

Ariesman datang ke Gedung KPK sekira pukul 19.55 WIB. Dia terlihat mengenakan kaos bolong berwarna biru dongker yang langsung dikawal petugas lembaga antirasuah.

Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja (Okezone)

"Dia menyerahkan diri. Tadi menghubungi penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/4/2016) malam.

Namun, Priharsa tak tahu, di mana petinggi perusahaan properti ini menyerahkan diri. "Nanti saya cek dulu itu," tukasnya.

Seperti diketahui, pada kasus dugaan suap terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, KPK langsung menetapkan tiga orang menjadi tersangka.

Mereka yakni, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja, serta Trinanda Prihantoro selaku karyawan PT APL. Sanusi diduga menerima suap dari PT APL sebesar Rp1,14 miliar pada OTT 31 Maret 2016 dan uang sebesar Rp1 miliar pada 28 Maret 2016.

Pada kasus ini, Sanusi yang juga Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Ariesman disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Trinanda dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (oke/mg)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...