12 December 2017

Rekam Jejak Kasus Setya Novanto: Dari Limbah Beracun Hingga e-KTP

Konfrontasi - Serangkaian kasus hukum pernah menjerat Setya Novanto. Mulai dari impor limbah beracun hingga pengadaan e-KTP.  

1. Kasus Pengalihan Hak Piutang Bank Bali - 1999

Nama Setya Novanto pertamakali melejit dalam kasus pengalihan hak piutang (cessie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara sebesar 900 miliar Rupiah. Saat itu Bank Bali melakukan pengalihan dana sebesar lebih dari 500 miliar kepada PT. Era Giat Prima yang dimiliki Novanto, Djoko S. Tjandra dan Cahyadi Kumala.

Kejaksaan akhirnya mengadili Djoko Tjandra sebagai tersangka utama. Sementara Setnov lolos berkat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan. Jaksa Agung saat itu. MA Rachman dikenal dekat dengan Partai Golkar.

2. Penyeludupan Beras Impor asal Vietnam - 2003

Bersama Idrus Marham yang saat ini aktif sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Setya Novanto terbelit skandal penyeludupan beras. Saat itu perusahaan miliknya, PT. Hexatama Finindo memindahkan 60.000 ton beras yang dibeli dari Vietnam dari Bea Cukai tanpa membayar pajak dengan nilai semestiny. Setya Novanto diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada 2006. Kasus tersebut lalu meredup tanpa ada langkah hukum lanjutan.

3. Skandal Impor Limbah Beracun dari Singapura ke Batam - 2004

Tahun 2006 lebih dari 1000 ton limbah beracun asal Singapura mendarat di Pulau Galang, Batam. Pihak pengimpor, yakni PT. Asia Pasific Eco Lestari (APEL) saat itu dimiliki oleh Setya Novanto. Politisi Golkar itu mengaku sudah mengundurkan diri tahun 2003. Namun dalam dokumen milik PT APEL yang tertanggal 29 Juni 2004, Setyo Novanto disebut sebagai pihak yang menandatangani nota kerja sama dengan perusahaan Singapura.

4. Dugaan Suap Pekan Olahraga Nasional Riau - 2012

Dalam kesaksiannya, mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin menyebut Setya Novanto terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON di Riau tahun 2012. Setnov, yang saat itu sudah malang melintang di Komite Olahraga Nasional Indonesia, disebut menggunakan pengaruhnya buat menekan Komisi Olahraga DPR agar memuluskan anggaran Pekan Olahraga Nasional dari APBN.

Komisi Pemberantas Korupsi pernah menggeledah ruang kerja Setya Novanto pada pada 19 Maret 2013. Ia cuma diperiksa sebatas saksi dengan tersangka utama mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Setnov membantah tuduhan suap ini.

5. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan E-KTP - 2013

Kesaksian lain Nazaruddin menyebut Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai pengendali utama proyek pengadaan e-KTP. Saat itu Setnov disebut meminta uang jasa sebesar 10 persen kepada Paulus Tannos, pemilik PT Sandipala Arthaputra yang memenangkan tender E-KTP.

Menurut Nazaruddin, uang tersebut dibagi-bagikan kepada anggota DPR untuk memuluskan proyek e-KTP. Kepada Tempo, Setya Novanto membantah semua tudingan yang diarahkan kepadanya. Kerugian negara ditaksir sebesar 2,3 triliun Rupiah.

6. Skandal Perpanjangan Kontrak Freeport - 2015

Pada akhir 2015 Setya Novanto kembali mencetak skandal setelah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Dalam rekaman pembicaraan yang diajukan ke pengadilan, Ia menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport dengan syarat diberikan jatah saham.

Namun Setnov kemudian mengajukan uji materi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan bahwa rekaman tersebut tidak bisa menjadi bukti karena dianggap ilegal. Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, Setnov hanya dijatuhkan sanksi pelanggaran sedang dan pada April 2016 Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus tersebut diendapkan. (hanter/mg)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...