Polda Jatim Temukan 25 Akun Penghasut Jelang Pilgub: Page 2 of 2

Kalau sudah begini, Barung mengaku tidak akan pandang bulu. ''Media mainstream pun tetap akan kami proses kalau memproduksi berita tidak benar,'' ujarnya.

Jika nama calon sudah muncul dan tim sukses terbentuk, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan mereka. 

Tujuannya, terjadi kesepakatan bahwa tidak akan ada kampanye hitam selama pilkada berlangsung. Jika ada kampanye hitam, salah satu konsekuensinya adalah pidana.

Dia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan akun-akun yang dianggap bermasalah. Dengan begitu, pihaknya bisa lebih cepat melakukan penindakan.

''Tidak perlu datang ke mapolda, cukup mention akun kami saja, nanti kami tindak lanjuti,'' ucapnya.

Meski demikian, kewenangan penindakan tetap akan diserahkan kepada bagian reserse kriminal. Pihaknya hanya berfungsi memberikan informasi. Informasi yang didapatkan akan diteruskan ke penyidik di Ditreskrimum maupun Ditreskrimsus. Tidak hanya di tingkat polda, pemantauan dan penindakan juga dilakukan di polres jajaran.

Dia berharap Kasubbaghumas polres jajaran melakukan koordinasi dengan tim setiap kandidat di tingkat kabupaten kota. Humas polres mengajak tim kandidat menciptakan pilkada damai melalui pemberitaan maupun opini di media sosial masing masing.

''Ada pakta integritas yang harus ditandatangani bahwa tim sukses siap berhadapan dengan hukum jika terbukti melakukan pelanggaran UU ITE,'' tutur lulusan Akpol 1992 itu.

Kendati potensinya tidak sebesar di Jakarta (semua bursa nama cagub nyaris homogen), Barung menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin kecolongan.

''Yang namanya akun hate speech, apa pun bisa buat bahan untuk menyerang lawan politik si pemesan,'' jelasnya. (jp/mg)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA