PKS Tegaskan, Tidak Mendesak, Perppu Pilkada SBY Tidak Perlu

JAKARTA- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyebutkan tidak ada kegentingan memaksa bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan perppu atas Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Kami di Koalisi Merah Putih (KMP) menilai tidak ada yang genting dan mendesak," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2014).

Menurutnya wajar, jika ada yang menolak dan menerima suatu undang-undang. "Ini tidak terjadi anarkis, dan membahayakan negara tidak ada kok," ujarnya.

Bekas ketua MPR ini menambahkan jika presiden resmi mengeluarkan perppu tersebut, maka DPR segera menggelar rapat paripurna usai dilantik. "Dalam sidang paripurna terdekat, DPR akan menilai, itu mendesak atau biasa-biasa saja," tandasnya seperti dilansir INILAH>COM.

Terkait dengan ini, sejumlah ahli tata negara menilai langkah Presiden SBY yang akan mengeluarkan perppu pilkada langsung sebagai langkah tepat.

Menurut pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, SBY memiliki alasan kuat untuk menerbitkan perppu mengingat ada keadaan yang memaksa untuk menyelamatkan suara rakyat. Dan ada tuntutan dari masyarakat luas agar UU Pilkada yang menghapus pilkada langsung tersebut dibatalkan. Tuntutan publik ini kalau tidak segera direspon bisa menimbulkan kerawanan. [yeh]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...