8 April 2020

Penegakan Hukum Masih Tebang Pilih, PB HMI Desak Kejagung Tangkap Emiten Besar Perampok Uang Jiwasraya

KONFRONTASI - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai penegakan hukum terkait skandal korupsi Jiwasraya terkesan tebang pilih. Pasalnya, masih banyak Emiten-emiten besar atau Manager Investasi yang kini belum tersentuh hukum. 

Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI, Abubakar mengatakan kasus tersebut diduga melibatkan banyak mafia dan merampok uang negara secara berjamaah.

“Kami dari PB HMI mendorong Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus Jiwasraya yang merugikan Negara dan segera melakukan proses hukum terhadap sejumlah pelaku yang terlibat dalam kasus Jiwasraya,” kata Abubakar dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Abubakar juga mendorong penegak hukum antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya membangun kerjasama dalam rangka menyelamatkan kerugian Negara yang yang mencapai Rp.13,7 triliun itu.

“Agar terjadi stabilitas dalam pembangunan negeri ini, maka pelaku perampok uang negara harus segera dilakukan proses hukum. Negara tidak boleh diam dan mendiamkan diri dalam kasus skandal korupsi Jiwasraya. Negara harus hadir dengan segala otoritasnya untuk menegakkan keadilan di negeri ini,” tegas mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas).

Menurut dia, apabila penegak hukum tidak menuntaskan kasus itu, maka patut mencurigai negara melindunggi pelaku kejahatan korupsi.

“Kami tidak percaya kinerja Kejaksaan Agung hanya menangkap satu atau dua orang. Sebab banyak emiten-emiten besar dibalik skandal Jiwasraya yang harus juga ditangkap oleh penegak hukum,” pungkasnya.

Abubakar menegaskan, pihaknya memiliki dokumen temuan bahwa ada keterlibatan emiten-emiten dalam kasus Jiwasraya.

“Kami ingin Emiten-Manager Investasi (MI) yang terlibat dalam Skandal Korupsi Jiwasraya haruslah ditindak secara tanpa pandang bulu. Temuan Kami ini telah terdapat bukti bahwa tersangka Jiwasraya yang kini ditahan Kejaksaan Agung ternyata Emiten Golongan Kecil,” beber dia.

Pria yang akrab disapa Beks itu, mengaku heran Emiten besar menjadi sulit untuk ditindak dan terhindar dari sanksi pidana? Padahal, jelas ada produk Emiten yang sangat dominan di Jiwasraya, seperti kode saham berikut ini: BNBR, BRMS, BTEL, BUMI, DEWA, ELTY, dengan nilai lebih kurang Rp.800.000.000.000 (delapan ratus milyar rupiah) yang diduga dimiliki satu koorporasi.

Oleh karena itu, PB HMI mendorong seluruh elemen penegak hukum termasuk Panja Jiwasraya di DPR RI, mengingat adanya upaya penegakan hukum yang tebang pilih terhadap perampok uang negara di Jiwasraya.

“Kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk menegur Jaksa Agung terkait penanganan Skandal Jiwasraya yang tebang pilih serta penegakan hukum yang terkesan Tajam ke bawah Tumpul ke Atas,” kata dia.

Selain itu, HMI juga mendesak BPK RI dan Kejaksaan Agung memeriksa pembelian saham langsung maupun lewat Manager Investasi tahun 2006-2016. Siapa saja yang telah merugikan Jiwasraya pantas dihukum.

“Kami mendukung kerja-kerja BPK RI yang tidak memaksakan Audit terlalu cepat bila pembelian saham langsung maupun lewat Manager Investasi tahun 2006-2016 oleh Jiwasraya belum selesai diperiksa.[ian]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...