28 February 2020

Pelaporan Rocky Gerung ke Polisi jadi Pemasungan Kebebasan Berpendapat

KONFRONTASI- - Laporan Cyber Indonesia ke polisi soal pernyataan pengajar filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam program televisi ke polisi dinilai sebagai pemasungan kebebasan berpendapat di ruang publik

"Kepolisian semestinya pula tidak gegabah memproses laporan-laporan kasus seperti itu karena kebebasan sesungguhnya hak setiap warga negara yang bisa dinikmati dan bukan dipasung. Pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi," demikian keterangan Ketua SETARA Institute, Hendardi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (12/4).

''Polisi kita yakini memiliki nalar sehat,  dan oleh sebab itu, sebaiknya tidak melanjutkan pemrosesan laporan itu sebab Bang Rocky Gerung berbicara dalam diskusi terbuka  yang dijamin oleh UUD45,   dan itu adalah hak asasi untuk berekspresi/berpendapat dan dijamin Konstitusi, kalau kemudian terjadi beda pendapat dan beda sikap maupun perbedaan pemikiran dan interpretasi lainnya, maka hal itu tidak bisa diproses hukum,tapi musti diuji. Lebih baik tabayun dan saling menhormati sikap dan pendapat masing-masing, jangan ditarik ke ranah hukum sebab hal ini menunjukkan  kekacauan berpikir dan langkah  berlebihan. Polri pasti punya akal sehat dan nalar rasional dimana tidak bisa pendapat  bang Rocky dikenakan  delik penebaran kebencian atas dasar SARA dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP. sebab  Bang Rocky tidak melakukan tindakan kebencian dan tidak melakukan penodaan agama, dan bahkan  dia  juga tidak menyebut agama tertentu. Sebagai seorang penganut Kristiani, pandangannya  yang cerdas, tajam,  dan bernas  justru memperkaya wawasan masyarakat. Sebagai intelektual yang bervisi humanis ke depan,  Bang Rocky Gerung sangat  kuat  berargumen, kaya metafora, cemerlang dan genuine. Dan   tentu saja sebagai manusia, pendapatnya mungkin tidak semuanya dianggap benar dan . itu manusiawi. Namun menjadi ganjil dan aneh kalau dia hanya karena berpendapat yang berbeda dalam diskusi di ILC TV One lantas 'dikriminalisasii' dan dilaporkan ke polisi oleh pihak tertentu. Adakah  bangsa kita dan rumah Pancasila/NKRI sudah sedemikian uzur, rapuh,  mundur dan parah terbelah, a house divided? Sungguh menyedihkan kiranya kalau demikian, dan mari  sesama anak bangsa, musti kita cegah dan kita tanggulangi bersama. Mari saling menghargai, toleransi dan saling menghormati dengan kelapangan jiwa dan persaudaraan kebangsaan. Jangan ada pemasungan, dan jangan ada balas dendam dengan klaim agama hanya karena beda pandangan dalam suatu diskusi. Bukankah perbedaan adalah rahmat?,''  ungkap Herdi Sahrasad, pengajar/peneliti  Universitas Paramadina/UMJ dan Muh Nabil, peneliti CSRC UIN Jakarta,secara terpisah. Keduanya, Herdi dan Nabil, menilai diskusi politik di TV One itu menguji kedewasaan dan kematangan kita dalam berbeda pendapat dan berpolemik sebagai pencerahan politik, bukan sebaliknya, sehingga kalau pendapat Rocky Gerung salah, misalnya, cukup dibantah dan tak dikriminalisasi.. .  

Rocky, yang disebutkan Hendardi sebagai salah satu pendiri SETARA Institute itu telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan delik penebaran kebencian atas dasar SARA dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP.

Rocky Gerung dilaporkan ke polisi karena ucapannya saat menjadi narasumber dalam program televisi. Dalam acara itu Rocky menyebut kitab suci adalah hal yang fiksi. Pelaporan itu dilakukan Ketua Cyber Indonesia, Permadi Arya bersama Sekjen Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian, Rabu (11/4).
memasung kebebasan dan hak asasi manusia. Kasus Rocky dan juga Ade Armando [pengajar ilmu komunikasi UI], adalah contoh nyata terbaru bagaimana kebebasan berpendapat dipasung dan bisa dikriminalisasi," kata Hendardi.

Serupa Rocky, kemarin Ade pun dilaporkan ke polisi terkait unggahan di laman Facebook pribadinya yang dinilai telah menodakan agama.

Sementara itu, soal Rocky, Hendardi menilai apa yang diutarakan dosen di Fakultas Ilmu Budaya UI itu soal diksi fiksi adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang bisa diuji secara logis dengan ilmu Logika.

"Sebagai pengetahuan, maka Rocky bebas menyampaikannya dan bahkan justru memberikan pencerahan banyak orang yang selama ini melekatkan keburukan dan sifat negatif pada diksi yang netral itu," kata Hendardi.

"Sebagai pengetahuan pula, maka seyogyanya pandangan Rocky cukup dijawab dengan pandangan yang membantahnya bukan dengan pelaporan pidana," sambungnya mengharapkan kondisi ideal yang seharusnya terjadi dalam menanggapi pernyataan Rocky soal kitab suci fiksi.

Hendardi berharap Polri tidak menjadi keranjang sampah laporan-laporan kasus serupa Rocky, apalagi yang disinyalir bermotif politik.

"Polri mesti memiliki pedoman kerja yang rigid dan akuntabel dalam menangani laporan warga. Karena Polri bukan alat konstestasi politik, maka kecermatan menangkap motif pelaporan adalah bagian kunci yang harus menjadi pertimbangan Polri dalam bertindak," ujarnya.

"Jika tidak peka dan presisi dalam bertindak, trial by the mob akan menjadi pola penegakan hukum di Republik ini."

Sebelumnya, saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memastikan pihaknya akan memeriksa pelapor dan dilanjutkan dengan saksi untuk kasus Rocky.

"Namanya ada masalah yang lapor ke Polda Metro Jaya yang tentunya kami terima dengan menanyakan bukti-bukti yang ada, nanti setelah diterima, nanti kami akan melakukan klarifikasi. Artinya, kami minta keterangan kepada pelapor karena masih dalam penyelidikan," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (12/4).

Jika dianggap memenuhi unsur pidana, pihaknya akan menaikkan proses hukum laporan itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Jika tidak, penyelidikan akan dihentikan. (CNN Ind)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...