Parah, KPU Biarkan Kecurangan Pilpres

KONFRONTASI - Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap melakukan proses penghitungan rekapitulasi suara nasional sangat disesalkan kubu Prabowo-Hatta. Padahal, sejumlah kecurangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli terjadi sangat masif di sejumlah daerah, terbukti dengan keluarnya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di ribuan tempat pemungutan suara (TPS), seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya.

"Kami sangat menyayangkan penolakan itu mengingat pelanggaran-pelanggaran itu memang ada yang dibuktikan oleh data dan fakta yang kami bawa," kata Juru Bicara (Jubir) tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (21/7).

Dengan sikap KPU yang tetap melakukan rekapitulasi suara ini, sambung Wakil Sekjen Partai Golkar menunjukan sebagai bentuk legitimasi KPU kepada sejumlah kecurangan yng terjadi."Bisa dikatakan seperti itu mas," cetusnya.

Sebelumnya sempat diberitakaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melaksanakan proses rekapitulasi suara nasional pada besok hari (21/7), walau ada ancaman dari tim hukum capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa yang mengancam mempidanakan KPU.

"Kami tetap menggelar rapat rekapitulasi suara seusai aturan yang sudah ditentukan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Jakarta, Senin (21/7) dini hari.

Sementara terkait ancaman kubu Prabowo-Hatta yang akan mempidanakan KPU bila tetap menggelar rekapitulasi suara yang dinilai cacat hukum, Husni tidak terlalu memperdulikan ancaman tersebut. "Itu kan (ancamannya) dari tim kuasa hukumnya saja," tandas Husni.[ian/akt]

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...