Panwaslu Sleman Terus Dalami KPPS yang Terlibat 'Money Politics'

KONFRONTASI  -  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman terus mendalami dugaan keterlibatan salah satu ketua Kelompok Petugas Penyeleggara Pemilu (KPPS) di Kecamatan Godean dalam praktek money politics. Selain itu, Panwaslu juga masih menunggu barang bukti yang dijanjikan terlapor. Tanpa adanya barang bukti, Panwaslu akan kesulitan untuk memproses secara hukum.

Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Sleman Sutoto Jatmiko kepada KRjogja.com, Minggu (13/7/2014). Panwaslu juga telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun terlapor untuk dimintai keterangan. Dalam panggilan pertama, terlapor membantah sebagai pelaku money politics.

"Ketika kami panggil, ketua KPPS tersebut membantah terlibat dalam money politics. Meski demikian kami tidak mempermasalahkannya. Sebab seiring berjalannya proses hukum, nantinya yang akan membuktikan apakah yang bersangkutan atau tidak. Namun berdasarkan kajian awal kami, ini sudah masuk dalam unsur pidana," katanya.

Sutoto yang biasa dipanggil Totok menjelaskan, pelapor dalam laporannya ke Panwaslu berjanji akan menyerahkan barang bukti. Salah satunya berupa print out dalam pesan sms. Sebab sampai sekarang, bentuk uang yang dilaporkan tersebut tidak ada. Termasuk pihak yang menerima juga belum ada. Kasus ini juga sudah disampaikan ke Sentra Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

"Kami akan tunggu hingga besok (hari ini, red) apakah bukti yang dijanjikan tersebut jadi diantarkan atau tidak. Kami akui, kami memiliki cukup kendala guna membuktikan terkait dugaan money politics. Sebab yang namanya money politics harus ada siapa yang memberikan dan yang menerima. Termasuk kejadiannya dimana dan jam berapa. Untuk kasus di Godean, kebetulan Panwascam tidak mengetahui kejadiannya secara pasti," jelasnya.(Juft/KR)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...