Menteri Luhut Panjaitan Dalam sorotan

KONFRONTASI- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Panjaitan dalam sorotan publik.  Pasalnya, baru-baru ini Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan terkait zona ekonomi eksklusif  (ZEE) dan  ikan yang disebut tidak memiliki agama dan kebangsaan, sehingga harus segera ditangkap. 

Kawasan perairan Laut Natuna Utara terdapat beberapa blok minyak dan gas bumi (migas) yang masih berstatus eksplorasi. Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 16 blok migas di sekitar Kepulauan Natuna. Terdiri dari lima blok sudah berproduksi dan 11 blok masih dalam tahap eksplorasi. Untuk wilayah cekungan Blok East Natuna saja ada beberapa blok yaitu South Natuna Sea Block B, East Natuna, Tuna, NE Natuna, North Sokang, East Sokang, South Sokang. Kemudian ada Sokang. Berdasarkan Data Komite Eksplorasi Nasional (KEN), total cadangan dari delapan wilayah kerja di cekungan East Natuna terdiri dari penemuan gas yang sudah terbukti sebesar 47,2 triliun kaki kubik (TCF). Sementara cadangan minyak sebesar 318,39 juta tangki barel (MMSTB). Sementara total potensi periknan di sleuruh Laut Natuna sekitar 2,1 juta ton/tahun, tapi untuk kawasan ZEE  di Laut Natuna Utara mencapai 225 ribu ton/tahun, sungguh semua sumber daya itu relatif besar.

Menurut Susi, pernyataan yang diungkapkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu  absurd dan lucu. "Pernyataannya absurd, lucu saja, saya tidak mengerti kenapa beliau bisa berkata seperti itu," kata Susi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (16/6/19) seperti dilansir CNN Indonesia.

Bahkan ada pandangan pejabat  di Kemenko Maritim bahwa garis batas ZEE perlu dinegosiasi bilateral,  batas ZEE itu dapat digeser ke selatan dan dikatakannya bahwa total potensi ikan di kawasam ZEE di Laut Natuna Utara  hanya sekitar 225 juta ton/tahun, dan RI tak perlu mempertaruhkan segalanya di ZEE itu.

'' Pandangan pejabat Kemenko Kemaritiman itu payah, harus dikoreksi karena keliru, misleading,'' kata F Reinhard, seorang  analis strategis.

"Kan ada UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea), ada aturan hukumnya, jadi kalau ikan itu berada di laut kita di EEZ kita, itu hak milik kita," kata Susi. Susi  menuturkan walaupun ikan tidak memiliki kebangsaan, tetapi saat berada di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, maka ikan tersebut berada di bawah teritorial Indonesia, dan merupakan hak warga negara. 

Pemerintah meresmikan penggunaan nama Laut Natuna Utara saat merilis pembaruan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Jumat (14/7). Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan, penyebutan Laut Natuna Utara agar kawasan ZEE tersebut merujuk kepada satu nama. Dalam peta yang lama, kawasan landas kontinen tersebut memiliki rujukan nama yang beragam, seperti Blok Natuna Utara dan Blok Natuna Selatan. "Supaya ada kesamaan maka kami beri nama Laut Natuna Utara," kata Havas. 
 

Susi juga bingung dengan pernyataan Luhut terkait ikan-ikan di perairan Indonesia yang melimpah tetapi tak ada yang menangkap karena bisa mati sia-sia. Padahal, menurut Susi, ikan itu bisa bertelur dan beranak-pinak sebelum mati karena tidak ditangkap oleh nelayan.

"Dia bilang nanti bisa dimakan predator, bisa mati, ya kita semua juga bisa mati. Tapi ikan itu bisa beranak pinak, berkelanjutan, barangkali beliau kurang informasi atau bahkan tidak tahu siklus ekologi makhluk hidup," kata Susi. 

Sebelumnya, mengutip dari Detik.com, Luhut menginginkan adanya tindak lanjut yang lebih jelas dan terukur terkait pengelolaan sumber daya laut Indonesia usai upaya pemberantasan pencurian ikan.

Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memberantas tindakan Illegal Unregulated and Unreported Fishing telah cukup berhasil. Namun langkah selanjutnya perlu dipertanyakan.

"Kita sekarang pengen melihat mengenai, illegal fishing kan sudah lumayan bagus. Tapi what's next, itu yang harus kita jawab," katanya saat menghadiri rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Rabu lalu. 

"Ikan kan enggak ada agamanya, enggak ada kebangsaannya. Jadi kalau dia enggak ditangkap, dia pindah ke tempat lain atau dia mati dimakan predator. Jadi harus dibuat. Sekarang saya minta mereka buat perencanaan, target mereka gimana," sambungnya. (KONF/CNNInd)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA