Menteri Kabinet Kerja Tak Tes Narkoba, Yuddy Diskriminatif?

KONFRONTASI - Seluruh pegawai aparat pemerintahan wajib menjalani tes urine namun kebijakan itu tidak berlaku bagi menteri sebab tidak mungkin seorang menteri menjadi pengguna narkoba.

"Menteri tidak perlu, satu sampel saja, saya," kata Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnand di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).

Dalam kesempatan itu Yuddy juga mengatakan bahwa menteri-menteri di Kabinet Kerja dipilih melalui proses yang panjang, serta rekam jejaknya juga ikut ditelusuri. Oleh karena itu Yuddy menyebut para menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) sebagai orang-orang terpilih.

"Jadi kami meyakini orang-orang pilihan tidak akan mengecewakan. Kalau mengecewakan kan presiden tinggal memberhentikan," ujarnya.

Soal tes urine untuk para aparat negara, menurut Yuddy hingga kini pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Kata dia setelah ia bertemu dengan Kepala BNN, Anang Sikandar pada Selasa lalu (4/11), ia belum kembali membicarakan soal tes urin di kementerian yang ia pimpin itu.

"(Sekarang) tergantung dari kesiapan BNN sendiri, kami siap kapan saja, kalau hari ini Pak Anang siap kami akan siap," tuturnya.

Dalam waktu dekat kementeriany juga akan mengeluarkan surat edaran, agar seluruh aparatur negara yang berada di bawah kordinasinya mau melakukan tes urin tersebut.

"Insyallah akan dikeluarkan surat edaran atau keputusan menpan seluruh aparatur negara, baik pusat maupun daerah harus bersedia dilakukan tes," tandasnya..[ian/trb]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA