21 November 2017

Mantan Wartawan Sekaligus Anggota Dewan Ini Dukung Pemerintah Tutup Medsos

Konfrontasi - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, menutup aplikasimedia sosial (medsos) yang dinilai tidak kooperatif dalam mendukung upaya pemerintah menangkal konten berbau hoaks, fake news, dan radikalisme.

Dia meminta berbagai platform dan perusahaan medsos juga harus mendukung langkah pemerintah untuk menangkal berbagai berita hoaks yang menyesatkan dan menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat. Termasuk masalah terorisme.

"Terorisme semakin mengancam dan membahayakan seluruh orang, dan perekrutan dilakukan melalui medsos. Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang provokatif," ujar Meutya di Jakarta, Minggu (16/7/2017).

Menurut mantan wartawan tersebut, hingga saat ini masih banyak tersebar konten radikal di media internet.

Tidak hanya melalui website dan berita online, namun juga memakai media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube.

"Melalui media sosial, setiap harinya jaringan teroris bisa merekrut hingga 500 orang. Untuk itu, kami mendukung langkah pemerintah mengambil tindakan tegas membersihkan dunia maya dari konten radikalisme dan terorisme," tegas politikus Golkar itu.

Di sisi lain, Meutya juga meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan program literasi media kepada masyarakat khususnya anak-anak muda.

Dengan begitu, masyarakat akan mampu menerjemahkankan berita yang diterima, sehingga tidak disalahpahami.

"Selain itu, masyarakat juga bisa memahami sumber berita yang yang jelas validitasnya. Terakhir, masyarakat dapat menerima atau tidak isi berita tersebut dengan menggunakan logika," jelas Meutya.

Terkait pemblokiran Telegram, pihaknya mendapat informasi bahwa pengelolanya telah berjanji akan mengoreksi diri dan lebih kooperatif terhadap langkah pemerintah dalam menangkal gerakan-gerakan radikal maupun konten negatif.

"Jika sudah ada komitmen dan telah menunjukan perbaikan sikap, saya rasa blokir untuk Telegram dapat dibuka kembali oleh pemerintah," pungkas Meutya. (jp/mg)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...