Lima Sambut Baik Hasil Persepi Soal "Quick Count"

KONFRONTASI-Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyambut baik hasil audit invesitagasi dari Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) kepada sejumlah lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat (Quick Count).

Hasilnya menyatakan proses dan metodologi QC dari lima lembaga survei dilaksanakan dengan baik. Kelima lembaga survei itu adalah CSIS-Cyrus, SMRC-LSI, Indikator Politik Indonesia, Populi Center dan Pol-Tracking.

"Putusan itu melegakan. Setidaknya masyarakat dapat kesimpulan lebih baik dari dugaan-dugaan yang menyebut bahwa hasil QC tidak netral dalam metodologinya. Putusan itu sangat membantu bagi upaya pemulihan keberadaan lembaga survei," kata Ray di Jakarta, Kamis (17/7).

Ia menjelaskan hasil QC sebagai salah satu alat untuk mengontrol hasil perhitungan suara di KPU. QC penting dan perlu karena kemampuannya memberi informasi yang lebih cepat dan dengan tingkat presisi yang sama dengan hasil penghitungan suara KPU.

Dengan ditetapkannya hasil audit, masyarakat Indonesia sudah dapat pegangan yang lebih pasti dan maju bahwa hasil dari setidaknya 5 lembaga survei tersebut, ditambah beberapa lembaga lain yang melakukan aktivitas QC dengan hasil yang hampir sama dengan 5 lembaga itu menjadi acuan berarti untuk melihat hasil rekapitulasi KPU.

Menurutnya, hasil QC sudah melalui dua kali penyaringan. Saringan pertama pada lembaga surveinya dan kedua pada audit asosiasi di mana lembaga-lembaga survei tersebut bernaung.

Pada lembaga yang menyelenggarakan QC tetapi belum juga memperkenankan adanya audit metodologi atas kinerjanya, dituntut untuk melakukan hal yang sama.

"Menunggu hasil rekapitulasi KPU untuk melihat ketepatan hasil QC sama dengan menghilangkn salah satu fungsi utama QC yakni alat kontrol penghitungan suara di KPU. Tindakan ini juga cuma menghindarkan sinisme publik atas kinerja ilmiah lembaga survei," tegasnya.

Sementara Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengemukakan kehadiran lembaga survei dalam penyelenggaraan pemilu sejatinya merupakan bentuk partisipasi masyarakat.

Karena itu, tidak boleh ada pihak yang membubarkan lembaga survei. Lembaga survei hanya bisa dibubarkan apabila kegiatannya terbukti bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan peraturan perundang-undangan atau lembaga survei itu sendiri yang membubarkan dirinya.

"Membubarkan lembaga survei dalam penyelenggaraan Pemilu dapat disebut sebagai bentuk pelemahan peran masyarakat dalam Pemilu. Itu jelas tidak benar. Janganlah hanya karena muncul perbedaan hasil hitung cepat diantara lembaga-lembaga survei dalam Pilpres ini lantas buru-buru kita ingin membubarkan mereka," ujarnya.

Menurutnya, sepanjang belum ada hasil akhir Pilpres dari KPU, maka sepanjang itu pula tidak bisa dikatakan ada lembaga survei yang hasil hitung cepatnya akurat atau tidak akurat.

Pihaknya tidak setuju ada lembaga survei yang dibubarkan, baik terhadap lembaga survei yang hasil hitung cepatnya memenangkan pasangan nomor 1 maupun yang memenangkan pasangan nomor 2.

"Lembaga survei itu kan sebetulnya penyedia jasa. Kalau publik sudah tidak percaya lagi dengan kualitas dari suatu lembaga survei, maka dengan sendirinya tidak akan ada lagi pihak yang mau menggunakan jasa mereka. Kalau sudah tidak lagi dipercaya, maka mereka akan bubar dengan sendirinya," tuturnya. (warche)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...